BibTex Citation Data :
@article{LR12459, author = {Ulfa Yanuarti}, title = {COUNTER TERRORISM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA}, journal = {LAW REFORM}, volume = {10}, number = {1}, year = {2014}, keywords = {}, abstract = { Terorisme sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) menyebabkan negara wajib untuk melindungi setiap warga negaranya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hasil penelitian menujukan bahwa, Counter terrorism adalah upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme yang terdiri dari deradikalisasi, disengagement, dan inkapasitasi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagai kebijakan formulasi dalam menanggulangi kejahatan terorisme, dengan melakukan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi diformulasikan dalam Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme. Di masa depan diharapkan Deradikalisasi dan disengagement diterapkan secara bersama sebagai suatu program yang saling melengkapi antara pendekatan sosial (disengagement) dan pendekatan psikologi (deradikalisasi). Kata kunci : Counter Terrorism, Narapidana Pelaku Teroris, Deradikalisasi Dan Disengagemen }, issn = {2580-8508}, pages = {83--98} doi = {10.14710/lr.v10i1.12459}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12459} }
Refworks Citation Data :
Terorisme sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) menyebabkannegara wajib untuk melindungi setiap warga negaranya sebagaimana diamanatkanoleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hasil penelitianmenujukan bahwa, Counter terrorism adalah upaya pencegahan dan pengendalianterhadap terorisme yang terdiri dari deradikalisasi, disengagement, daninkapasitasi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagai kebijakan formulasidalam menanggulangi kejahatan terorisme, dengan melakukan kriminalisasi.Kebijakan kriminalisasi diformulasikan dalam Tindak Pidana Terorisme danTindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme. Di masa depandiharapkan Deradikalisasi dan disengagement diterapkan secara bersama sebagaisuatu program yang saling melengkapi antara pendekatan sosial (disengagement)dan pendekatan psikologi (deradikalisasi).Kata kunci : Counter Terrorism, Narapidana Pelaku Teroris, DeradikalisasiDan Disengagemen
Article Metrics:
Last update:
Fuzzy rule-based method for determining the educational curriculum for terrorism convicts in the penitentiary
Last update: 2024-12-23 01:21:01
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Law Reform and Master Program of Law, Diponegoro University as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
Law Reform and Master Program of Law, Diponegoro University and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Law Reform journal are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.
The Copyright Transfer Form can be downloaded here: [Copyright Transfer Form Law Reform]. The copyright form should be signed originally and send to the Editorial Office in the form of original mail, scanned document or fax :
Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum (Editor-in-Chief)
Editorial Office of Law Reform
Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo, SH No.1, Semarang, Indonesia 50241
Telp. (024) 8313493
Email: jurnalmih.undip@gmail.com
Has been indexed in:
Statistics
LAW REFORM (p-ISSN:1858-4810, e-ISSN:2580-8508) is published by Master Program of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
