REKONSTRUKSI REGULASI UNTUK AKSELERASI PENETAPAN HUTAN ADAT

*Sukirno Sukirno -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Published: 30 Apr 2019.
Open Access
Citation Format:
Article Info
Section: Articles
Language: ID
Full Text:
Statistics: 287 202
Abstract

Latar belakang artikel ini adalah adanya fakta masih lambat dan sedikit penetapan hutan adat sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012. Lambat dan sedikitnya penetapan hutan adat disebabkan oleh regulasi yang tidak efektif dan efisien. Bertolak dari latar belakang tersebut maka permasalahan yang diangkat adalah rekonstruksi regulasi seperti apa yang dapat mendorong akselerasi penetapan hutan adat sehingga dapat memberikan keadilan bagi masyarakat hukum adat? Telaah terhadap permasalahan tersebut menunjukkan persyaratan penetapan hutan adat masih dipersyaratkan adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang  untuk hutan adat di kawasan hutan dan Keputusan Kepala Daerah tentang MHA untuk hutan adat di luar kawasan hutan. Data awal memperlihatkan masih sedikit produk hukum daerah tentang MHA disebabkan oleh kurangnya kemauan kepala daerah dan DPRD. Setelah ada produk hukum daerah juga masih memerlukan proses validasi dokumen dan verifikasi lapangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk mempercepat penetapan hutan adat diperlukan terobosan hukum dengan segera membahas dan mengesahkan draft RUU MHA dengan membentuk Komisi Nasional Hak-Hak MHA yang mengambil alih semua kewenangan dan sebagian prosedur, sehingga pemerintah pusat hanya sekedar mengukuhkan (deklarasi) hutan adat saja.

Keywords
reformulasi regulasi, hutan adat

Article Metrics:

  1. Arumingtyas, Lusia. “Penetapan Hutan Adat Hanya 1 % Dari Realisasi Perhutanan Sosial.” Last modified 2018. Accessed June 1, 2019. https://www.mongabay.co.id/2019/03/27/penetapan-hutan-adat-hanya-1-dari-realisasi-perhutanan-sosial/.
  2. ———. “Pengakuan Hutan Adat Minim, Perlu Terobosan Pada 2018.” Last modified 2018. Accessed June 1, 2019. https://www.mongabay.co.id/2018/01/08/pengakuan-hutan-adat-minim-perlu-terobosan-pada-2018/.
  3. Bakri, Muhammad. Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria). Malang: UB Press, 2011.
  4. Bisnis.com. “KLHK Tetapkan 7 Hutan Adat Baru.” Last modified 2019. Accessed June 1, 2019. https://ekonomi.bisnis.com/read/20190304/99/895784/klhk-tetapkan-7-hutan-adat-baru.
  5. ———. “Lahan Hak Guna Usaha Dan Beragama Persoalannya.” Last modified 2019. Accessed May 19, 2019. https://kabar24.bisnis.com/read/20190220/15/891321/lahan-hak-guna-usaha-dan-beragam-persoalannya.
  6. Burns, Peter. “Adat, Yang Mendahului Hukum.” In Adat Dalam Politik Indonesia, edited by Sandra Moniaga Jamie S. Davidson, David Henley, 86. Pertama. Jakarta, 2010.
  7. Cnbcindonesia.com. “Janji Sektor Energi Jokowi: Dari B20 Naik Ke B100.” Last modified 2019. Accessed June 2, 2019. https://www.cnbcindonesia.com/news/20190218081357-4-56059/janji-sektor-energi-jokowi-dari-b20-naik-ke-b100.
  8. Elviza Diana, Asrida Elisabeth, Lusia Arumingtyas. “Apa Kabar Hutan Adat Setelah 5 Tahun Putusan Mahkamah Konstitusi.” Last modified 2018. Accessed May 30, 2019. https://www.mongabay.co.id/2018/05/20/apa-kabar-hutan-adat-setelah-5-tahun-putusan-mahkamah-konstitusi/.
  9. Hadi, Syamsul. Kudeta Putih: Reformasi Dan Pelembagaan Kepentingan Asing Dalam Ekonomi Indonesia. Jakarta: Indonesia Berdikari, 2012.
  10. Kartodihardjo, Hariadi. “Pilkada Dan Korupsi SDA.” Kompas. Jakarta, February 28, 2018.
  11. Kompas. “1 Februari 2013,” n.d.
  12. ———. “22 Februari 2012,” n.d.
  13. ———. “22 Oktober 2018,” n.d.
  14. ———. “25 September 2018,” n.d.
  15. ———. “30 Oktober 2010,” n.d.
  16. KPA. Empat Tahun Implementasi Reforma Agraria. Jakarta, 2019. kpa.or.id/publikasi/download/bca4e-8eb55-4-tahun-ra-jokowi-jk-1-.pdf%0A.
  17. KPK. Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit 2016. Jakarta, 2016.
  18. ———. Sumber Daya Alam Indonesia: Di Bawah Cengkraman Mafia, 2016.
  19. Nurbaya, Siti. Status Hutan Dan Kehutanan Di Indonesia. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018.
  20. Sumardjono, Maria S.W. Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
  21. Talbott, Owen J.Lynch dan Kirk. Keseimbangan Tindakan: Sistem Pengelolaan Hutan Kerakyatan Dan Hukum Negara Di Asia Pasifik. Jakarta: ELSAM, 2001.
  22. Tempo.Co. “KLHK Percepat Pengakuan 4,37 Juta Hektar Hutan Adat Hingga Akhir 2019.” Last modified 2018. Accessed May 31, 2019. https://bisnis.tempo.co/read/1053201/klhk-percepat-pengakuan-437-juta-hektar-hutan-adat-hingga-akhir-2019/full&view=ok.
  23. ———. “Menteri Siti Siapkan Strategi Penyelesaian Hutan Adat.” Last modified 2017. Accessed May 30, 2019. https://bisnis.tempo.co/read/856996/menteri-siti-siapkan-strategi-penyelesaian-hutan-adat/full&view=ok.
  24. Tirto.com. “Pemerintah Abaikan Putusan MA Buka Data HGU Lahan, Apa Akibatnya?” Last modified 2019. Accessed June 2, 2019. https://tirto.id/pemerintah-abaikan-putusan-ma-buka-data-hgu-lahan-apa-akibatnya-dhrg.