POLITIK HUKUM KEDUDUKAN KPK SEBAGAI LEMBAGA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

*Sekar Anggun Gading Pinilih scopus  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Published: 30 Apr 2020.
Open Access
Citation Format:
Abstract
Perbuatan korupsi di Indonesia dari hari ke hari semakin bertambah. Hal ini karena masih terdapat kelemahan dalam lembaga penegak hukum yang menjadi bagian dari problematika penegakan hukum korupsi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan melalui pembentukan lembaga KPK sebagai lembaga negara independen. Namun, perjalanan lembaga KPK tidaklah mudah. Berbagai pengujian undang-undang ke MK mengenai kedudukan dan kewenangan KPK telah dilakukan. Putusan tersebut, antara lain: putusan MK atas perkara nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, nomor 19/PUU-V/2007, nomor 36/PUU-XV/2017 dan nomor 37/ PUU-XV/2017, dan yang terbaru adalah putusan yang menolak permohonan pengujian formil dan materiil atas UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Perkembangan kedudukan KPK menurut beberapa putusan MK tersebut adalah sebuah politik hukum dalam pemberantasan korupsi.
Keywords: Politik Hukum; KPK; Lembaga Negara; Korupsi

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language: ID
In Vol 8, No 1 (2020): Volume: 8/Nomor1/April/2020
Statistics: 46 25
Related articles
Hukum Progresif dalam Proses Perubahan Sosial dan Krisis Legitimasi Peranan Hukum Progresif dalam Transformasi Sistem Ekonomi Nasional yang Berkeadilan Sosial Eksperimentasi Peradilan Semi-Otonom dalam Kerangka Budaya Lamaholot di Flores, Nusa Tenggara Timur Mempertanyakan kembali Makna "Kedaulatan Negara" Refleksi Kedaulatan Indonesia dari Sudut Pandang Hukum Internasional Mengkritisi Pandangan Mochtar Kusumaatmadja yang Mengintrodusir "Hukum sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat di Indonesia" Membangun Visi Baru Pemberantasan Korupsi dengan Progresif
  1. Agustine, Erlina Maria Christin Sinaga, Rizkisyabana Yulistyaputri, Oly Viana. “Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan.” Jurnal Konstitusi 16, no. 2 (2019): 314
  2. Aris, Ismail. “Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Dalam Perspektif Teori The New Separation of Power.” Jurisprudentie 5, no. 1 (2018): 102
  3. Arrsa, Ria Casmi. “Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik Dan Penuntut Umum Independen KPK.” Jurnal RechtsVinding 3, no. 3 (2014): 382
  4. Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
  5. Effendy, Marwan. Korupsi & Strategi Nasional (Pencegahan Serta Pemberantasannya). Jakarta: REFERENSI (GP Press Group), 2013
  6. Hanggoro, Handaru Tri. “Empat Kasus Korupsi Besar Pada Awal Orde Baru,” 2018. https://historia.id/politik/articles/empat-kasus-korupsi-besar-pada-awal-orde-baru-P4ebm/page/1
  7. Indrayana, Denny. Jangan Bunuh KPK. Malang: Intrans Publishing, 2016
  8. Koesoemo, Cindy Rizka Tirzani. “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penanganan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.” Lex Crimen VI, no. 1 (2017): 63
  9. Latif, Hasbi Ali, Abdul, ed. Politik Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
  10. MD, Moh Mahfud. Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2017
  11. Muhtadi. “Lembaga Negara: Makna, Kedudukan Dan Relasi.” Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 3 (2013): 267
  12. Muhtar, Mohamad Hidayat. “Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum.” Jambura Law Review 1, no. 01 (2019): 71
  13. Ngurah Suwarnatha, I Nyoman. “Penguatan Eksistensi Lembaga Anti Korupsi Pemberantas Korupsi Dalam UUD 1945.” Jurnal Konstitusi II, no. 1 (2012): 29
  14. Nurdjana, Igm. Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
  15. Rahardjo, Satjipto. Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
  16. “Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dimulai Dari Masa Orde Baru,” 2017. https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/12/2017/sejarah-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-dimulai-dari-masa-orde-baru/
  17. Soedarto. Hukum Dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1981
  18. ———. “Perkembangan Ilmu Hukum Dan Politik Hukum.” Majalah Hukum Dan Keadilan No. 5 Tahun VII, 1979
  19. Tanya, Bernard L. Hukum, Politik, Dan KKN. Surabaya: Srikandi, 2006
  20. Tim Peneliti Dosen HTN Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. “Penataan Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Lembaga Penunjang Negara (Auxillary State Organ) Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Ketatanegaraan Yang Efektif Dan Efisien),” n.d

Last update: 2021-02-26 01:06:12

No citation recorded.

Last update: 2021-02-26 01:06:13

No citation recorded.

© Law Science Doctorate Program

Diponegoro University