BibTex Citation Data :
@article{LR15844, author = {Saddam Gultom and RB Sularto}, title = {IDE DASAR KESEIMBANGAN DALAM PENETAPAN STATUS TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN OLEH KEKUASAAN KEHAKIMAN di INDONESIA}, journal = {LAW REFORM}, volume = {12}, number = {1}, year = {2016}, keywords = {Ide Dasar Keseimbangan; Kekuasaan Kehakiman; Objek Praperadilan; Penetapan Status Tersangka}, abstract = { Lembaga Kekuasaan Kehakiman yang memberikan perlindungan dan keadilan bagi warga negara, ide dasar keseimbangan di kabulkannya penetapan status tersangka sebagai bagian dari objek praperadilan, bagaimana rekonstruksi pengaturan penetapan status tersangka pasca Putusan Nomor 21/PUU/XII/2014 dalam konteks kekuasaan kehakiman. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan maksud untuk mendapat gambaran dan penjelasan mengenai ide dasar keseimbangan tentang dikabulkannya penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan, serta bagaimana rekonstruksi penetapan status tersangka pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa ide dasar keseimbangan dalam penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan adalah keseimbangan antara masyarakat/individu/tersangka dengan aparat penegak hukum serta keseimbangan antara tersangka dengan masyarakat, tujuannya tidak lain adalah untuk perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Sehingga pasca putusan tersebut diperlukan adanya perubahan terhadap kitab undang-undang hukum acara pidana yang lebih modern dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. }, issn = {2580-8508}, pages = {101--120} doi = {10.14710/lr.v12i1.15844}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15844} }
Refworks Citation Data :
Lembaga Kekuasaan Kehakiman yang memberikan perlindungan dan keadilan bagi warga negara, ide dasar keseimbangan di kabulkannya penetapan status tersangka sebagai bagian dari objek praperadilan, bagaimana rekonstruksi pengaturan penetapan status tersangka pasca Putusan Nomor 21/PUU/XII/2014 dalam konteks kekuasaan kehakiman. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan maksud untuk mendapat gambaran dan penjelasan mengenai ide dasar keseimbangan tentang dikabulkannya penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan, serta bagaimana rekonstruksi penetapan status tersangka pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa ide dasar keseimbangan dalam penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan adalah keseimbangan antara masyarakat/individu/tersangka dengan aparat penegak hukum serta keseimbangan antara tersangka dengan masyarakat, tujuannya tidak lain adalah untuk perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Sehingga pasca putusan tersebut diperlukan adanya perubahan terhadap kitab undang-undang hukum acara pidana yang lebih modern dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Article Metrics:
Last update:
Last update: 2024-11-13 18:27:05
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Law Reform and Master Program of Law, Diponegoro University as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
Law Reform and Master Program of Law, Diponegoro University and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Law Reform journal are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.
The Copyright Transfer Form can be downloaded here: [Copyright Transfer Form Law Reform]. The copyright form should be signed originally and send to the Editorial Office in the form of original mail, scanned document or fax :
Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum (Editor-in-Chief)
Editorial Office of Law Reform
Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo, SH No.1, Semarang, Indonesia 50241
Telp. (024) 8313493
Email: jurnalmih.undip@gmail.com
Has been indexed in:
Statistics
LAW REFORM (p-ISSN:1858-4810, e-ISSN:2580-8508) is published by Master Program of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.