skip to main content

Kebutuhan Informasi di Bidang Politik Dewan Perwakilan Cabang Persatuan Tunanetra Indonesia Malang pada Pemilu Serentak 2019

*Amalia Nurma Dewi  -  Program Studi Ilmu Perpustakaan, Universitas Negeri Malang, Indonesia
Dwi Novita Ernaningsih  -  Program Studi Ilmu Perpustakaan, Universitas Negeri Malang, Indonesia
Received: 21 Nov 2019; Revised: 5 Dec 2019; Accepted: 31 Dec 2019; Published: 31 Dec 2019.

Citation Format:
Abstract

Pada pemilihan umum 2014 komunitas tunanetra menandatangani petisi untuk abstain karena mereka tidak mendapatkan hak informasi. Tahun 2019 Indonesia mengadakan Pemilu Serentak untuk pertama kalinya. Pemerintah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan aksesbilitas informasi tunanetra dalam pemilu tersebut, tetapi informasi yang diberikan hanya informasi yang menurut pemerintah diperlukan oleh tunanetra. Melihat hal tersebut fokus penelitian ini ada pada analisis kebutuhan informasi  dengan tujuan untuk meningkatkan literasi informasi komunitas Pertuni pada pemilu selanjutnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kebutuhan informasi dilihat dari empat dimensi yaitu function, form, agents dan mechanisms. Pada dimensi function diketahui kebutuhan informasi tentang Pemilu Serentak 2019 muncul karena mereka menyadari peran mereka sebagai warga negara dan sebagai anggota komunitas Pertuni. Pada dimensi function ditemukan ada empat kebutuhan informasi utama yaitu tata cara pemilu, template suara braille, advokasi, dan latar belakang calon legislatif. Dimensi agents berkaitan dengan pihak mana yang berperan sebagai produsen informasi, pencari, dan prosesor. Produsen informasi adalah KPU, pencari informasi adalah Komunitas Pertuni Malang, dan prosesor adalah MCW dan pengurus Pertuni. Dimensi mechanisms berkaitan dengan bagaimana kebutuhan informasi tersebut dipenuhi, yaitu melalui televisi dan melalui komunikasi dengan pengurus pertuni.

Fulltext View|Download
Keywords: perilaku informasi; pemilu serentak; pertuni
Funding: UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Article Metrics:

  1. Alexander, R. (2009). Political Literacy as Information Literacy. Georgia International Conference on Information Literacy. 28
  2. Andriadi, F., & Rosdi, A. (2016). Demokrasi di tangan netizen. Jakarta: RMBooks
  3. Braman, S. (2007). Change of state: information, policy, and power. Cambridge, MA: MIT Press
  4. Heryanto, G. G. (2019). Literasi politik: dinamika konsolidasi demokrasi Indonesia pascareformasi. Yogyakarta: IRCiSoD
  5. Intan. (2019). Wawancara Personal, “Literasi Informasi Bidang Politik Komunitas DPC Malang”. Juni 2019
  6. Kamran, A. (2015). Negotiating the Digital Maze of Information Literacy: A Review of Literature. Diunduh dari https://www.academia.edu/36270057/Negotiating_the_Digital_Maze_of_Information_Literacy_A_Review_of_Literature
  7. Kementrian Komunikasi dan Informatika. (2019). Buku Pintar Pemilu 2019. Diunduh dari https://agamkab.go.id/template/file/upload/fileupload_1553225220.pdf
  8. Kundu, D.K. (2017). Models of Information Seeking Behaviour: A Comparative Study. International Journal of Library and Information Studies, 7(4). http://ijlis.org/img/2017_Vol_7_Issue_4/393-405.pdf
  9. Lestari, R. D. (2017). Kebutuhan Informasi Penyandang Cacat Tunanetra SMPLB YPAB Surabaya. Diunduh dari http://repository.unair.ac.id/15520/
  10. Liputan 6. (2014). Tak Ada Braile di Surat Suara, Penyandang Tuna Netra Demo. Diunduh dari https://www.liputan6.com/news/read/2028613/tak-ada-braile-di-surat-suara-penyandang-tuna-netra-demo
  11. Mc. Millan.,& M.Chavis. (1986). Sense of Community: A Definition and Theory. Journal Of Community Psychology, 14
  12. Moore, N. (2002). A model of social information need. Journal of Information Science, 28(4), 297–303. doi: 10.1177/016555150202800404
  13. Nwafor & Chigbu. (2017). Information Literacy Skills Required by Blind and visually Impaired Students for Effective Information Access in the University of Nigeria, Nsukka. Library Philosophy and Practice. 15. 10.31641/ulj150205
  14. Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  15. Suryadi. (2019). Wawancara Personal, “Literasi Informasi Bidang Politik Komunitas DPC Malang”. Juni 2019
  16. UNDP. (2017)Leave no one behind,' UNDP aims to champion the rights of visually impaired people in Indonesia. UNDP in Indonesia. Retrieved November 19, 2019, from https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/articles/2017/08/31/_leave-no-one-behind--undp-aims-to-champion-the-rights-of-visual.html
  17. Willson, T.D. (2016). A General Theory Of Human Information Behaviour. Proceedings of ISIC: the information behaviour conference, Zadar, Croatia, 20-23 September, 2016: Part 1
  18. Wurman, R. S. (2000). Information anxiety. Indianapolis, IN: Que

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.