DOI: https://doi.org/10.14710/mkmi.18.3.26-30

Analisis Inisiasi Pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Received: 27 Apr 2019; Revised: 4 Jul 2019; Accepted: 4 Jul 2019; Available online: 4 Jul 2019; Published: 4 Jul 2019.
Open Access Copyright (c) 2019 MEDIA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA under http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

Citation Format:
Abstract

Latar belakang: Peran pemerintah sangat diperlukan untuk peningkatan kualitas rumah sakit, seperti  dibentuknya Badan Pengawas Rumah Sakit baik di tingkat pusat maupun provinsi. Salah satu BPRSP yang terlihat sudah mampu melaksanakan fungsinya adalah BPRSP DIY sehingga perlu adanya analisis insiasi pembentukan BPRSP untuk nantinya dapat menjadi gambaran bagi provinsi lain yang akan membentuk BPRSP. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis inisiasi pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BPRSP DIY).

Metode: Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan utama dan trangulasi. Informan utama dalam penelitian ini adalah anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan informan triangulasi meliputi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogayakarta.

Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPRSP DIY pertama kali di inisiasi oleh DINKES PROV DIY karena tuntutan kebutuhan penyelesaian konflik DIY dan munculnya peraturan Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2013 tentang BPRS. Pembentukan BPRSP DIY dilakukan pada tahun 2015 dengan pedoman SK Kepala DINKES PROV DIY yang saat ini pedomannya berubah menjadi SK Gubernur DIY, namun hingga saat ini Peraturan Gubernur DIY terkait BPRSP DIY belum diterbitkan. Pada awal pembentukannya, BPRSP DIY juga melakukan pembuatan instrumen yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit di DIY dan melakukan sosialisasi dengan survey terpadu dengan DINKES PROV DIY ke seluruh rumah sakit di DIY.

Simpulan dan Saran: Kesimpulan dari penelitian ini adalah Proses inisiasi dilakukan dengan sangat cepat karena dukungan dari berbagai pihak serta komitmen dari personel BPRSP yang sangat kuat. Saran dari penelitian ini ialah bagi BPRSP DIY diharapkan senantiasa dapat  mempertahankan dan meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan rumah sakit serta mampu memperluas jejaring yang telah dibentuk, bagi DINKESPROV DIY diharapkan dapat mengawal pembentukan Peraturan Gubernur terkait BPRSP DIY dan bagi Pemerintah Daerah Yogyakarta diharapkan dapat segera menerbitkan Peraturan Gubernur DIY terkait BPRSP DIY.

Fulltext View|Download
Keywords: Inisiasi; Pembentukan; Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi
Funding: DIPONEGORO UNIVERSITY , MAJORING IN ADMINISTRATION AND HEALTH POLICY

Article Metrics:

Article Info
Section: Research Article
Language : ID
Recent articles
Hubungan Pengetahuan, Sikap dan Praktik Perawat dengan Kualitas Pengelolaan Limbah Medis Padat Ruang Rawat Inap Instalasi Rajawali RSUP dr. Kariadi Analisis Kondisi Rumah Berdasarkan Tingkat Pemahaman Rumah Sehat di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang Evaluasi Pengelolaan Limbah Padat di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara More recent articles
Most cited articles
Perilaku Wanita Pekerja Seks dalam Pencegahan Infeksi Menular Seksual (Studi Kualitatif Pada Anak Asuh di Lokalisasi Gembol, Sukosari, Bawen, Kabupaten Semarang) Infeksi Nosokomial di RSUD Setjonegoro Kabupaten Wonosobo Analisis Karakteristik Lingkungan Pada Kejadian Leptospirosis di Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2009 Perilaku Wanita Pekerja Seks dalam Pencegahan Infeksi Menular Seksual (Studi Kualitatif Pada Anak Asuh di Lokalisasi Gembol, Sukosari, Bawen, Kabupaten Semarang) Pemanfaatan Prolanis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Wilayah Kota Depok More cited articles
  1. Azwar A. Pengantar Administrasi Kesehatan Tangerang: BINA RUPA AKSRA; 2010
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
  3. Tang, N in Improving Health Care Quality and Safety. Joint Commission journal on quality and safety. 2004 Februari; 30(1)
  4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional
  5. Koentjoro T. Regulasi Kesehatan di Indonesia Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET; 2007
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Badan Pengawas Rumah Sakit
  7. BPRS Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. [Online].; 2017 [cited 2018 Oktober Senin. Available from: http://bprs.kemkes.go.id/v1/index.php?r=post/view&id=6
  8. Wiwoho B. Badan Pengawas Akui Kesulitan Pantau Rumah Sakit. [Online]. Jakarta; 2017 [cited 2018 September 20. Available from: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170914152340-20-241740/badan-pengawas-akui-kesulitan-pantau-rumah-sakit
  9. AKIB H. Implementasi Kebijakan:Apa, Mengapa, dan Bagaimana. 2010; 1(1)
  10. Andriani L. Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit Dengan Menggunakan Program Komputer. 2009
  11. Antonius H, Widjaja. Data Warehouse Pada Rumah Sakit. 2010
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204 tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonsia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Keanggotaan, Pengangkatan,dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengawasan, Sistem Pelaporan, Dan Sistem Informasi Dalam Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pengawasan Rumah Sakit Oleh Badan Pengawas Rumah Sakit
  15. MURDANI A. Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 1999 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi Dan Kabupaten Agam. 2011
  16. Kusnadi D. The Influence Of Policy Implementation From The Change Of Institutional Status Toward Quality Of Patient Service In Hospital. 2015; 4(10)
  17. BANGKELING YRC. Rancangan Manajemen Implementasi Standar Prosedur Operasional (Spo) Keperawatan Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Di Rsia Limijati Bandung. 2017
  18. Daraba D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi Selatan. 2015; 17: p. 168-169
  19. Ningrum ME. Peranan Komunikasi Internal Di Lingkungan Kerja
  20. ; 3(1)
  21. Wibowo FP. Pentingya Komunikasi Efektif Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi. 2017; 1(2)
  22. Idris , Konadi. Pengaruh Regulasi Dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Kinerja Pelayanan Aparatur Skpd Dan Implikasinya Pada Kualitas Pelayanan Publik Di Provinsi Aceh. 2012; 1(1)
  23. Nugrahani F. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Surakarta; 2014
  24. Etikan , Musa S, Alkassim R. Comparison of Convenience Sampling and Purposive. 2016; 5: p. 1-4
  25. Peredaryenko MS, Krauss SE. Calibrating the Human Instrument: Understanding the Interviewing Experience of Novice Qualitative Researchers. ResearchGate; Qualitative Report. 2013 Oktober; 18(5)
  26. Gunawan I. Universitas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. [Online].; 2015 [cited 2018 September 25. Available from: http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
  27. Pramana JA. Analisis Upaya Kepatuhan Hukum dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Pasien BPJS Kesehatan di RUSD UNGARAN. Manuskrip Digital FKM UNDIP. 2018
  28. Sumual TEM. Manajemen Sumber Daya Manusia Lia , editor. Surabaya: CV.R.A.De.Rozarie; 2017
  29. Johansson F. The Medici Effect; Breaktrough Insights at the Intersection of Ideas ,Concepts & Cultures Boston, Massachussets: Havard Bussines School Press; 2004
  30. Maani KD. Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah.DEMOKRASI. 2005; IV(2)
  31. Rizka Z. Analisis Pelaksanaan Program Pencegahan Kecurangan (FRAUD)Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kota Semarang. Manuskrip FKM UNDIP. 2018
  32. Symond D. Kajian Perencanaan Dan Penganggaran Kesehatan Di Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2006. Jurnal Kesehatan Masyarakat. 2017 September; 2(1)
  33. Ekawati S. Analisis Persepsi Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Keberadaankawasan KPHP. ReasearchGate ; Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan.2017 April; 14(1)
  34. Moerdiyanto. Teknik Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Dalam Rangka Memperoleh Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Manajemen. 2007

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2024-11-16 09:05:45

No citation recorded.