DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.298-316

PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERHALANGAN TETAP DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA(STUDI KASUS PENGISIAN JABATAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GROBOGAN)

*Rahma Aulia  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Fifiana Wisnaeni  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2018 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract

Sampai saat ini jabatan wakil bupati di Kabupaten Grobogan masih belum terisi. Hal tersebut terjadi karena wakil Bupati terpilih Grobogan Edy Maryono meninggal dunia 3 hari sebelum ia dilantik menjadi wakil bupati. Secara ringkas tujuan tulisan ini adalah untuk membahas mengapa di Kabupaten Grobogan sampai saat ini belum dilaksanakan pengisian jabatan Wakil Bupati Periode 2016-2021, dan untuk mengetahui mekanisme dan tata cara pengisian jabatanWakil Bupati yang berhalangan tetap. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pembahasan, sejatinya mekanisme dan tata cara pengisian jabatan Wakil Bupati yang berhalangan tetap telah diatur di dalam Pasal 176 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan wakil Walikota.

Fulltext View|Download
Keywords: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pengisian Jabatan, Pemerintahan Daerah

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA “SINDEN BERTAPA” METODE MENUJU TERTIB ADMINIDTRASI BIDANG PERTANAHAN (STUDI DI DESA TRISARI KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN) PENGARUH TRANSAKSI HAWALA TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA More recent articles
Most cited articles
PRINSIP MOST FAVOURED NATIONS DAN PENGECUALIANNYA DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DESAIN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL YANG EFEKTIF UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B ANAK PONTIANAK) HUKUM (SANKSI) PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL PERKEMBANGAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA More cited articles
  1. Ananingsih, S. W. (2016). Tantangan dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 45(1), 49–57
  2. Anggraeni, M. (2016). Kedudukan dan Kewenangan Wakil Kepala DaerahDihubungkan Dengan Undang-Undang RepubLik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Universitas Pasundan
  3. Arrsa, R. C. (2014). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. Jurnal Konstitusi, 11(3), 515–537
  4. Budhiati, I. (2013). Quo Vadis Demokrasi Prosedural Dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 42(2), 268–273
  5. Huda, N. (2015). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Press
  6. Meyer, T. (2013). Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis. Friedrich. Jakarta: Ebert-Stiftung (FES)
  7. Nuraini, S. (2006). Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Era Otonomi Daerah. Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2006, 6
  8. Respationo, H. M. (2013). Pemilihan Kepala Daerah dalam Demokrasi Electoral. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 42(3), 355–361
  9. Safa’at, M. A. (2009). Pembubaran Partai Politik Di Indonesia (Analisa Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959 – 2004). Universitas Indonesia
  10. Soekanto, S. ., & Mamudji, S. (n.d.). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada
  11. Soemantri, S. (2006). Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Bandung: Alumni
  12. Soemitro, R. H. (1982). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia
  13. Suharizal. (2011). Pemilukada: Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang. Jakarta: Raja Grafindo Jaya
  14. Wijaya, T., & Griadhi, I. (2014). Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Yang Berasal Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Jurnal Kertha Negara, 2(5), 3

Last update:

  1. MENGHINDARI ROLE THEORY DALAM PEMBENARAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU WAKIL BUPATI

    Sarip Sarip, Diana Fitriana. Masalah-Masalah Hukum, 52 (2), 2023. doi: 10.14710/mmh.52.2.2023.131-141

Last update: 2025-06-28 17:15:11

No citation recorded.