DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.80-89

IMPLEMENTASI E-COURT DALAM MEWUJUDKAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

*Zil Aidi  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract
Penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Palembang dan Surabaya menunjukkan bahwa penerapan e-court secara umum dapat berkontribusi pada efisiensi peradilan. Kondisi ini terlihat pada seluruh pendaftaran perkara perdata yang melalui kuasa hukum di kedua PN sudah dilakukan melalui e-filing, begitu juga dengan taksiran dan pembayaran biaya perkara yang sudah menggunakan e-SKUM dan e-payment. Penggunaan e-summons dan e-litigation belum terlaksana dikarenakan pengguna peradilan masih enggan untuk menggunakan fitur tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaturan mengenai e-summons menyimpangi ketentuan dalam HIR dan RBG terkait pemanggilan para pihak, namun kondisi ini dapat dimaklumi mengingat proses pembentukan undang-undang hukum acara perdata yang baru membutuhkan proses yang panjang sementara peningkatan efektifitas dan efisiensi peradilan dibutuhkan segera.
Fulltext View|Download
Keywords: Hukum Acara Perdata; E-Court; E-Summons

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
PERTANGGUNGJAWABAN KHPM DALAM PROSES IPO JIKA TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAP ANALISIS CORPORATE CITIZENSHIP DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ISU EKSPLOITASI LINGKUNGAN PADA FILM “SEXY KILLERS” RESTRUKTURISASI UTANG TERHADAP PERUSAHAAN GO PUBLIC DALAM KEPAILITAN DAN PKPU INDEKS More recent articles
Most cited articles
MIGRASI PENDUDUK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HANKAM DI WILAYAH PERBATASAN KALBAR-SERAWAK, MALAYSIA PRISMATIKA HUKUM SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA (Kajian terhadap Hukum Kekayaan Intelektual) INDEKS PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM SISTEM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL PERKEMBANGAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA More cited articles
  1. Asikin, Z. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada
  2. Cole-O Lee, R. . (1986). Fundamental of the Environment of Business. New York: Mc. Graw-Hill Book
  3. Djais, M. ; R. M. J. K. (2012). Membaca dan Mengerti HIR Edisi Revisi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
  4. Fitra, S., ; D.H.Jayani. (2019). Mengukur Kinerja DPR Lama dan Harapan untuk DPR Baru. Retrieved from https://katadata.co.id/telaah/2019/10/03/mengukur-kinerja-dpr-lama-dan-harapan-untuk-dpr-baru
  5. Hairi, P. J. (2011). Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi. Jurnal Negara Hukum, 2(1), 152
  6. Hidayat, R. (2019). MA Harus Fokus Pembenahan Pelayanan Publik di Pengadilan. Retrieved from https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57b6fbf0efdf6/ma-harus-fokus-pembenahan-pelayanan-publik-di-pengadilan/
  7. Mahkamah Agung. (2019a). Buku Panduan E-Court. Jakarta: Mahkamah Agung
  8. Mahkamah Agung. (2019b). Peta E-Court Peradilan Umum. Retrieved from https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_umum
  9. Manan, B. (2004). Hukum Positif Indonesia. Yogyakarta: UII Press
  10. Prasetyo, A. (2019). Wawancara Hakim PN Palembang pada tanggal 7 – 8 Agustus 2019, Palembang. Palembang: Pengadilan Negeri
  11. Riyanto, R. . (2019). Modul 1 Sejarah, Sumber dan Asas – Asas Hukum Acara Perdata. Jakarta: Universitas Terbuka
  12. Wantu, F. . (2007). Antinomi Oleh Penegakkan Hukum Oleh Hakim. Jurnal Mimbar Hukum, 19(3), 388
  13. Wibowo, A. . (2019). Wawancara Staf Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Teknologi Informasi PN Surabaya pada tanggal 26 September 2019. Surabaya

Last update:

  1. Handbook of Research on Disruptive Innovation and Digital Transformation in Asia

    Yordan Gunawan, Rizaldy Anggriawan. Advances in Business Strategy and Competitive Advantage, 2021. doi: 10.4018/978-1-7998-6477-6.ch001

  2. Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia

    Hisam Ahyani, Muhamad Ghofir Makturidi, Muharir Muharir. Batulis Civil Law Review, 2 (1), 2021. doi: 10.47268/ballrev.v2i1.521

  3. Rethinking Unjust Enrichment: Advancing Distributive Justice in Indonesian Law

    Rian Ganggas Puspatara, I Gede Agus Kurniawan. Rechtsidee, 11 (1), 2023. doi: 10.21070/jihr.v12i1.961

  4. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial

    Fikron Abdul Hamid Kuncoro, Ach Rubaie. Begawan Abioso, 14 (1), 2023. doi: 10.37893/abioso.v14i1.675

  5. Implementation of augmented reality as information technology in judicial system toward society 5.0 in Indonesia

    Adrian Permana Zen, Isroni Muhammad Miraj, Avianto Nugroho, D. Trihanondo, I. P. Wiguna. PROCEEDINGS OF THE SYMPOSIUM ON ADVANCE OF SUSTAINABLE ENGINEERING 2021 (SIMASE 2021): Post Covid-19 Pandemic: Challenges and Opportunities in Environment, Science, and Engineering Research, 2646 , 2023. doi: 10.1063/5.0113003

Last update: 2025-06-26 19:55:51

No citation recorded.