DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.222-231

MENILIK ARAH POLITIK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI

*Madaskolay Viktoris Dahoklory  -  Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika politik perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan apakah perubahan itu sesuai atau tidak dengan semangat berkonstitusi. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dinamika politik perubahan UU Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menyentuh aspek substansial seperti menambahkan/mengurangi tugas dan wewenang hakim konstitusi, melainkan perubahan UU mahkamah konstitusi masih berputar-putar terkait dengan persyaratan batasan usia untuk dapat diangkat/diberhentikan sebagai hakim konstitusi. Walaupun mengubah batasan usia menjadi hakim konstitusi merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka yang dimiliki oleh pembentuk UU tetapi semestinya tidak boleh bertentangan dengan moralitas, rasionalitas atau akal sehat seperti yang diamanatkan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.
Fulltext View|Download
Keywords: Politik; Perubahan Undang-Undang; Mahkamah Konstitusi

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
PROBLEMATIKA GUGUS TUGAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) OPTIMALISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA STATUS YURIDIS BURSA EFEK SEBAGAI PENGATUR KEGIATAN PERDAGANGAN PASAR MODAL More recent articles
Most cited articles
HUKUM (SANKSI) PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL FAKTOR KRIMINOGEN ILLEGAL MINING TIMAH DI BANGKA BELITUNG IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI PULAU LOMBOK) Eksistensi Prinsip Responsibility to Protect Dalam Hukum Internasional UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B ANAK PONTIANAK) More cited articles
  1. Asshiddiqie, J. (2015). Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis. Malang: Setara Press
  2. Bisariyadi. (2015). Keterlibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Politik Legislasi Nasional. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 4(3), 361
  3. Dahoklory, V. M; Muh I. B. A. (2020). Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Perspektif, 25(2), 125–126
  4. Harijanti, S. D. (2014). Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi Dan Pengekangan Diri. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 21(4), 524
  5. Kartono. (2011). Politik Hukum Judicial Review Di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 11(Edsus), 23
  6. Kurnia, T. S. (2019). Peradilan Konstitusional Oleh Mahkamah Agung Melalui Mekanisme Pengujian Konkret. Jurnal Konstitusi, 16(1), 68-69
  7. Laksono, F. 2020. Revisi UU MK: Hadiah, Pesanan, Atau Kebutuhan?. hukumonline.com, Senin, 13 April 2020. https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e93c5f303ad5/revisi-uu-mk-hadiah-pesanan-atau-kebutuhan-oleh-fajar-laksono/ Diakses Pada tanggal 27 Oktober 2020
  8. MD, Mahfud. (2010). Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
  9. Maladi, Y. (2010). Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa Dan Asas Ius Curia Novit. Jurnal Konstitusi, 7(2), 7
  10. Mosler, H. (2014). Judicialization of Politics and the Korean Constitutional Court : The " Party Chapter Abolition Case ".Nomos Verlagsgesellsch, 47(3). 293–318
  11. Munif, N. A. (2015). KHI dan Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru. AHKAM, 3(2), 277
  12. Nardi, D. J. (2018). Can NGOs Change the Constitution? Civil Society and the Indonesian Constitutional Court. Contemporary Southeast Asia, 40(2), 247–278
  13. Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. Aspirasi, 6(2), 161
  14. Safi. (2015). Judicial Review Sebagai Sarana Perlindungan Hak-Hak Asasi Warga Negara. DIH Jurnal Ilmu Hukum, 11(22), 174–175
  15. Sudarwanto; Sentot, A; Kharisma, D. B. (2020). Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(1), 121
  16. Sutiyoso, B. (2010). Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 7(6), 28
  17. Wahid, A. (2012). Politik Legislasi Menentukan Demokrasi (Analisis Putusan No. 15/PUU-IX/2011). Jurnal Konstitusi, 9(1), 186
  18. Wibowo, M. (2019). Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Konsep Dan Kajian Dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang. Depok: Rajawali Pers
  19. Wibowo, M. (2015). Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang. Jurnal Konstitusi 12(2), 207

Last update:

  1. Mahkamah Konstitusi Di Persimpangan: Menelusuri Upaya Pelemahan Dan Dampaknya Bagi Hukum Dan Demokrasi

    Hilda Halnum Salsabil. PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 4 (3), 2024. doi: 10.47268/pamali.v4i3.2371

Last update: 2025-07-25 07:59:48

No citation recorded.