DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.346-354

DINAMIKA KETATANEGARAAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Bakhrul Amal  -  Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
*Aditya Yuli Sulistyawan  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2022 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract
Pemindahan sebuah Ibu Kota Negara bukanlah hal baru dalam persoalan ketatanegaraan baik di Indonesia maupun dunia. Beberapa negara di dunia, selain Indonesia, pernah melakukan hal tersebut. Proses memindahkan Ibu Kota Negara dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah perpindahan Ibu Kota Negara tentu harus didahului dengan analisis. Kedua adalah proses pembentukan aturan hukum sebagai dasar hukum dari perpindahan Ibu Kota Negara tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Metode itu ditinjau dengan pendekatan historis. Perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan ternyata telah melalui analisa yang panjang. Proses pembentukan UU IKN juga telah melalui proses yang ditentukan oleh UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi proses tersebut dinilai masih banyak kekurangan salah satunya adalah tidak mampu menyerap partisipasi publik.
Fulltext View|Download
Keywords: Indonesia; Ibu Kota Negara; Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
TRAGEDI KANJURUHAN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PELAKSANAAN PROSEDUR ADMINISTRASI NEGARA PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI AFFIRMATIVE ACTION PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2019 DI CILACAP SINKRONISASI PERATURAN BERPAKAIAN MUSLIM DI SEKOLAH DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 More recent articles
Most cited articles
Kebijakan Mediasi Penal Pada Kasus Pencurian di Kepolisian Surakarta KONFLIK STATUS HUKUM TANAH TIMBUL DI WILAYAH PESISIR PROVINSI BALI REHABILITASI DALAM UPAYA DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME HUKUM (SANKSI) PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI PULAU LOMBOK) More cited articles
  1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, K. P. P. N. / R. I. (2021). Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara. In Kementrian PPN/Bappenas. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
  2. de Lima, M. A. (2020). The Influence of Miguel Reale’s three-Dimensional theory on the Brazilian Civil Code and its Case Law. International Journal of Advanced Engineering Research and Science, 7(12). http://journal-repository.com/index.php/ijaers/article/view/2854
  3. Djayanti, H. D., Sumertha, I. G., & Utama, A. P. (2022). Potensi Konflik Sosial Dalam Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia the Potential of Social Conflict in Capital Relocation of the Republic of Indonesia. Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik, 8(1), 1–15
  4. Fadli, M. (2018). Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti. Jurnal Legislasi Indonesia, 15(01), 49–58
  5. Hadi, F., & Rosa, R. (2020). Pemindahan ibu kota Indonesia dan kekuasaan presiden dalam perspektif konstitusi The relocation of Indonesia ’ s capital city and the presidential powers in constitutional perspective. Jurnal Konstitusi, 17(3), 530–537. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1734/pdf
  6. Herdiana, D. (2022). Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. Jurnal Transformative, 8(1), 1–30. https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1
  7. Ibrahim, J. (2007). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi. Bayumedia
  8. Irishtimes. (2004). Italy’s Leading Post-War Legal And Political Philosopher Norberto Bobbio. Irishtimes. https://www.irishtimes.com/news/italy-s-leading-post-war-legal-and-political-philosopher-norberto-bobbio-1.1130523?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc
  9. Kamil, A. (2004). Kaidah-Kaidah Hokum Yurisprudensi. Kencana
  10. Nasca, L., Giuffrida, S., & Trovato, M. R. (2022). Value and quality in the dialectics between human and urban capital of the city networks on the land district scale. Land, 11(1). https://doi.org/10.3390/land11010034
  11. Rukmana, D. (2010). Pemindahan Ibukota Negara. Berkas.Dpr.Go.Id. https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-391-749-20200706213210.pdf
  12. Santoso, A. P. (2020). Mutatis Mutandis Penggunaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1985 Terkait Pemindahan Ibukota Negara Kesatuan RI. Jurnal Ilmu Dan Budaya, 41(69), 8179–8194
  13. Setiawan, E. B. (2022). Diskursus Politik Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara: Tinjauan Pembentukan Undang-Undang dalam Studi Kebijakan Publik. Pusat Riset Politik BRIN. https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/diskursus-politik-hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-tinjauan-pembentukan-undang-undang-dalam-studi-kebijakan-publik/
  14. Soekarto, S. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press
  15. Sumarno. (2020). Pembelajaran Dari Malaysia Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara. UMS
  16. The Economist. (2022). Why do countries move their capital cities? Reasons vary, from the practical to the symbolic—but few moves are successful. The Economist. https://www.economist.com/the-economist-explains/2022/01/24/why-do-countries-move-their-capital-cities
  17. Triwulandari, N. G. A. A. M. (2020). Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law (Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-Structural Relation to The Basis of Equality Before The Law). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(1), 539–552
  18. Ugarte, P. S. (2007). The Constitutionalism of Norberto Bobbio: a Bridge Between Power and Law. Mexican Law Review, 2007(8). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2293181
  19. Utomo, N. A. (2016). Mengurai Kerangka Legislasi Sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia. Jurnal Konstitusi, 13(4), 886–910. https://doi.org/10.31078/jk13410
  20. Yahya, M. (2018). Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera. Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat, 14(1), 21–30. https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.779

Last update:

  1. PERAN DAN IMPLEMENTASI DPR SEBAGAI BENTUK CHECKS AND BALANCES TERHADAP KEBIJAKAN KEPALA OTORITA IKN

    Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, 3 (2), 2023. doi: 10.7454/JKD.v3i2.1308

  2. Indigenous people's resilience on the issue of the Indonesian capital move

    Badruddin Nasir, Lisbet Situmorang, Reynaldi Poppy Latief. Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies), 7 (2), 2023. doi: 10.25139/jsk.v7i2.5754

Last update: 2025-07-26 17:01:36

No citation recorded.