DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.52-63

E-VOTING PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT

Fifiana Wisnaeni  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Kushandajani Kushandajani  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Sekar Anggun Gading Pinilih  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
*Ahmad Ainun Najib  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2023 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract

Pelaksanaan pilkades di beberapa daerah di Indonesia telah mengadopsi e-voting. Secara umum, dasar hukum penyelenggaraan e-voting ialah Pasal 85 ayat (1) UU Pemilukada dan Putusan MK No. 147/PUU-VII/2009. Penelitian ini untuk mengetahui kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan e-voting dalam pilkades di Kabupaten Boyolali. Penelitian dilakukan di tiga desa di Kabupaten Boyolali dengan menggunakan pendekatan Socio Legal Research berpadu dengan pendekatan penelitian survei-kuantitatif. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian campuran, berupa penelitian jenis kualitatif dan juga kuantitatif, di mana data diambil melalui instrumen penelitian berupa kuesioner. Penentuan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling dan snow ball. Hasil menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penerapan e-voting di Kabupaten Boyolali tergolong tinggi, di mana masyarakat merasa puas terhadap proses pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa dengan menggunakan e-voting.

Fulltext View|Download
Keywords: E-Voting; Pemerintahan Desa; Pilkades

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
KONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA KHUSUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PERUBAHAN PERSEPSI JAKSA TERHADAP PRIBADI TERSANGKA DAN TERDAKWA YANG SEDANG DIPERIKSA DARI SISI PSIKOLOGIS More recent articles
Most cited articles
HUKUM (SANKSI) PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL DESAIN DAERAH KHUSUS/ ISTIMEWA DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT KONSTITUSI FAKTOR KRIMINOGEN ILLEGAL MINING TIMAH DI BANGKA BELITUNG PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM KONSERVASI MANGROVE SEBAGAI UPAYA MENCEGAH ROB DAN BANJIR SERTA SEBAGAI TEMPAT WISATA PERAN STRATEGIS PERGURUAN TINGGI DALAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI More cited articles
  1. Alza, A. (2022). Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
  2. Apriani, T., Hamudy, M. I. A., Rifki, M. S., & Hadi, A. S. (2018). E-voting in the Village Head Election in Batanghari and Kabupaten Bogor Regencies. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 10(2), 317–326. https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.317-326
  3. Arfawati, A. (2021). Keabsahan Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-Voting Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sidoarjo. Mimbar Keadilan, 14(1), 84–94. Retrieved from https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/4664
  4. Beer, A. (2014). Leadership and the governance of rural communities. Journal of Rural Studies, 34(1), 254–262. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2014.01.007
  5. Cooper, D. R., & Emory, W. (1999). Metode Penelitian Bisnis (W. Soecipto & U. Wikarya, trans.). Jakarta: Erlangga
  6. Gefen, D., Rose, G. M., Warkentin, M., & Pavlou, P. A. (2005). Cultural diversity and trust in IT adoption: A comparison of potential e-voters in the USA and South Africa. Journal of Global Information Management, 13(1). https://doi.org/10.4018/jgim.2005010103
  7. Hajjar, M., Daya, B., Anis, I., & Haissam, H. (2006). An e-voting system for Lebanese elections. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 2(1), 21–29. Retrieved from http://jatit.org/volumes/research-papers/Vol2No1/4vol2no1.pdf
  8. Hardjaloka, L., & Simarmata, V. M. (2011). E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi. Jurnal Konstitusi, 8(4), 579–604. https://doi.org/10.31078/jk847
  9. Haryati, H., Adi, K., & Suryono, S. (2014). Sistem Pemungutan Suara Elektronik Menggunakan Model Poll Site E-Voting. Jurnal Sistem Informasi Bisnis, 4(1), 67–74. https://doi.org/10.21456/vol4iss1pp67-74
  10. Huda, N. (2015). Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Malang: Setara Press
  11. Idenanda, N., Nugroho, R. A., & Santoso, T. B. (2022). Penerimaan Masyarakat Terhadap Sistem E-Voting dalam Pelaksanaan Pilkades di Desa Butuh Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Sospol: Jurnal Sosial Politik, 8(1), 1–15. https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i1.14159
  12. Internet Policy Institute. (2001). Report of the National Workshop on Internet Voting: Issues and Research Agenda. In National Science Foundation University of Maryland Freedom Forum
  13. Kartika, M. (2021, September 22). Hingga 2020, 1.572 Desa Gunakan E-Voting Saat Pilkades. Republika.Co.Id
  14. Kushandajani, K. (2017). Implikasi Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2(1), 53–64. https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1635
  15. Kutnadi, K. (2019, July 25). Pemkab Batang tolak pilkades serentak melalui e-voting. Antaranews.Com
  16. Mohamad, N. H., Kesavan, P., Razzaq, A. R. A., Amran, H., & Khalifah, Z. (2013). Capacity building: Enabling learning in rural community through partnership. The 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2012). https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.128
  17. Olonisakin, T. T., & Idemudia, E. S. (2023). Determinants of support for social integration in South Africa: The roles of race relations, social distrust, and racial identification. Journal of Community Applied Social Psychology, 33(1), 56–71. https://doi.org/10.1002/casp.2644
  18. Retnowati, E., Kusumaputra, A., & Hastuti, N. T. (2022). Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Aktualisasi Otonomi Desa Melalui Deregulasi Kelembagaan Yang Mengurus Desa. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 51(1), 40–48. https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.40-48
  19. Roza, D., & Arliman S, L. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 4(3), 606–624. https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10
  20. Smith, A. D., & Clark, J. S. (2005). Revolutionising the voting process through online strategies. Online Information Review, 29(5), 513–530. https://doi.org/10.1108/14684520510628909
  21. Suleman, Z., Hendarso, Y., Isyanawulan, G., & Adyatma, R. T. (2018). Mekanisme E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa. Jurnal Analisis Sosial Politik, 2(1), 73–83. Retrieved from https://jasp.fisip.unila.ac.id/index.php/JASP/article/view/23
  22. Totikidis, V., Armstrong, A., & Francis, R. (2005). The Concept of Community Governance: A Preliminary Review. The GovNet Conference, Monash University, Melbourne, 28-30th November, 2005

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2025-06-19 20:48:02

No citation recorded.