BUSINESS JUDGMENT RULE SEBAGAI IMMUNITY DOCTRINE BAGI DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA

Abstract

Abstract

The Board of Directors is an important part of the Company as mandated by Act No. 40/2007, the directors have a duty to run the company, controlling the company and taking business decisions that have an impact on future Company. This paper aims to analyze the implementation of the business judgment rule, known as the immunity doctrine on business decisions the Board of Directors of State Owned Enterprises in Indonesia that relevance with the Act regarding State Treasuty. Business judgment rule is a principle that emerged from the Anglo-Saxon legal system and is a doctrine that provides protection terhada directors in carrying out its role. Based on the study of literature, the study concluded that the business judgment rule has been implemented in practice and in accordance with the legal arrangements Indonesian companies, especially State-Owned Enterprises, but is still need for harmonization of legislation to understand the business judgment rule.Keywords: Director, Business Judgment Rule, State Owned Enterprises 

Abstrak

Direksi merupakan salah satu bagian terpenting dalam Perseroan Terbatas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi memiliki tugas untuk menjalankan perseroan, mengkontrol perseroan dimana salah satunya adalah mengambil keputusan bisnis yang berdampak pada Perseroan Terbatas kedepannya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai implementasi business judgment rule yang dikenal sebagai immunity doctrine terhadap keputusan bisnis Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Business judgment rule merupakan sebuah prinsip yang muncul dari sistem hukum Anglo-Saxon dan merupakan suatu doktrin yang memberikan perlindungan terhada direksi dalam menjalankan perannya. Berpijak pada kajian studi pustaka, penelitian ini berkesimpulan bahwa business judgment rule telah banyak diimplementasikan dalam praktik dan sesuai degan pengaturan hukum perusahaan Indonesia khususnya Badan Usaha Milik Negara namun masih perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk memahami mengenai business judgment rule.

Kata Kunci: Direksi, Business Judgment Rule, BUMN