PEMANFAATAN DOKUMEN ZONA NILAI TANAH (ZNT) SEBAGAI DASAR PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

*Zahra Amalia Maimanah  -  , Indonesia
Budi Ispriyarso  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Paramita Prananingtyas  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Published: 8 May 2019.
Open Access
Citation Format:
Article Info
Section: artikel penelitian
Language: ID
Full Text:
Statistics: 17 21
Abstract

Abstract

 

The implementation of the Land Value Zone (ZNT) as a basis for calculating Non-Tax State Revenues (PNBP) results in increasingly high costs that must be incurred by the community. This has an impact on people who feel burdened, especially the lower middle class, with higher expenditure. This study aims to determine and describe the government's considerations in the use of ZNT as a basis for PNBP and to determine the purpose of ZNT if it is associated with the Principle of Justice (Gustav Radbruch). This research method is empirical juridical legal research using primary and secondary data types and sources. Data collection techniques using library research, documentation, and interviews, then analyzed with qualitative analysis. Based on the results of the study, it can be said that the government's consideration in establishing ZNT as the basis for PNBP Revenue Collection is as a guarantee of legal certainty and to increase Regional Original Revenue (PAD) for regional development. The use of ZNT if it is associated with the Justice Principle, according to Gustav Radbruch, the ZNT is by the Justice Principle (Gustav Radbruch). This can be interpreted to mean that justice concerns the relationship of one person to another regarding rights and obligations, and how related parties consider their rights and are then confronted with their obligations. The community's obligation, in this case, is to pay PNBP, and the community has the right to be certified for the transfer of land rights, and vice versa.

 

Keywords: Land Value Zones, Non-Tax State Revenue, Transfer of Land Rights

 

Abstrak

 

Diterapkannya Zona Nilai Tanah (ZNT) sebagai dasar perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengakibatkan semakin tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Hal ini berdampak pada masyarakat yang merasa terbebani khususnyamasyarakat menengah ke bawah dengan pengeluaran yang semakin tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pertimbangan pemerintah dalam penggunaan ZNT sebagai dasar PNBP dan untuk mengetahui pemanfaatan ZNT jika dikaitkan dengan Asas Keadilan (Gustav Radbruch). Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pertimbangan pemerintah dalam menetapkan ZNT sebagai dasar pemungutan Penerimaan PNBP adalah sebagai jaminan kepastian hukum serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna sebagai pembangunan daerah. Pemanfaatan ZNT apabila dikaitkan dengan Asas Keadilan menurut Gustav Radbruch maka ZNT telah sesuai dengan Asas Keadilan (Gustav Radbruch). Hal inidapat diartikan keadilan adalah menyangkut hubungan orang satu dengan orang yang lain yang menyangkut hak dan kewajiban, dan bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan memepertimbangkan haknya dan kemudian dihadapkan dengan kewajibannya. Kewajiban masyarakat dalam hal ini adalah membayar PNBP dan masyarakat berhak untuk sertipikat atas peralihan hak atas tanah, begitu juga sebaliknya.

 

Kata Kunci : Zona Nilai Tanah, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peralihan Hak Atas Tanah

Keywords
Zona Nilai Tanah, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peralihan Hak Atas Tanah

Article Metrics: