KONSISTENSI UUPA TERKAIT HAK MILIK ATASTANAH BAGI WNI NON PRIBUMI DI YOGYAKARTA

Abstract

Abstract

.

This study aims to find the consistency of the application of UUPA after the deputy head of the instruction of Yogyakarta PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 related to the rights of citizens belonging to the ground for non native in Yogyakarta. The approach used in this research is the method. normative legal approach. The result showed that the inconsistency and it insynchronization regulations and the rule of law vertically between UUPA by instruction deputy head of the Yogyakarta PA.VIII/No.k.898/I /A 1975 And compounded with the stakeholders who were related to still have not responsive and progressive in conducting policy agrarian law in Yogyakarta and are very bureaucratic, and convoluted should be relevant stakeholders and not refer again to the deputy head of the instruction of Yogyakarta PA.VIII/No.k.898/I/A 1975, but be based on fully to act No.5/1960 about agrarian in light of this has been implemented entirely in Yogyakarta.The deputy head of the instruction of Yogyakarta PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 very as opposed to the spirit contained in UUPA.The national land law practice to deviate from this has caused the land rights in this case is non citizens indigenous not felt a legal protection against him.

Keywords : inconsistency UUPA; property rights over land; and non indigenous citizens

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui konsistensi penerapan UUPA setelah diterbitkannya Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 terkait dengan hak milik atas tanah bagi WNI non pribumi di Yogyakarta. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya inkonsistensi serta ketidak sinkronan pengaturan dan penerapan hukum secara vertikal antara UUPA dengan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 terkait dengan hak milik atas tanah bagi WNI non pribumi di Yogyakarta terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk. Dan diperparah dengan para stakeholder terkait yang masih belum responsive dan progresif dalam melakukan kebijakan hukum agraria di yogyakarata dan cendrung sangat birokaratis serta berbelit-belit. Seyogyanya para stakeholder terkait tidaklah lagi mengacu lagi kepada instruksi Wakil Kepala Daerah DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 tetapi menginduk sepenuhnya kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang secara terang sudah berlaku sepenuhnya di Yogyakarta. Keberadaan Instruksi wakil kepala daerah DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 sangat bertentangan dengan semangat yang terkandung didalam UUPA. Adanya praktik menyimpang dari hukum tanah nasional ini telah menyebabkan pemegang hak atas tanah dalam hal ini adalah WNI non pribumi tidak merasa ada perlindungan hukum terhadap dirinya.

Kata kunci: inkonsistensi UUPA; hak milik atas tanah; dan WNI non pribumi