PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TOKO MODERN

Abstract

Abstract

The purpose of this study is to know the implementation of Local Regulation No. 1 of 2014 on the current Modern Store Arrangement and review the obstacles in the implementation of Local Regulation No. 1 of 2014 on the Arrangement of Modern Stores.The theories used in this study are the Overview of Public Policy, Overview of Modern Stores.This research uses normative juridical approach method, namely library research that is research on secondary data. The specification of this research is qualitative descriptive that is by giving special description based on data collected systematically. Implementation of Local Regulation No. 1 of 2014 on the Arrangement of Modern Stores is the zoning policy, the policy of tightening of licensing, the policy of opening hours restrictions, the determination of the maximum quota. Obstacles in the implementation of Regional Regulation No. 1 of 2014 on the Arrangement of Modern Stores viewed from the substance, structure and culture of law. Implementation of Regional Regulation No. 1 of 2014 on the Arrangement of Modern Stores is still not optimal. This can be known because there are many violations with the establishment of modern minimarkets that have a distance with traditional markets or traditional retailers in the neighborhood about 200 meters.

Keywords: Structuring, Modern stores, Local regulations

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern saat ini dan mengkaji hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tinjauan tentang Kebijakan Publik, Tinjauan umum tentang Toko Modern. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern adalahkebijakan zonasi, kebijakan pengetatan perizinan, kebijakan pembatasan jam buka, penentuan kuota maksimum. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern dilihat dari substansi, struktur dan budaya hukum. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern masih belum optimal. Hal ini dapat diketahui karena adanya banyak pelanggaran dengan berdirinya minimarket modern yang memiliki jarak dengan pasar tradisional atau toko pengecer tradisional pada lingkungan sekitar 200 meter.

Kata Kunci : Penataan, Toko modern, Peraturan daerah.