ANALISIS TERHADAP PERDAMAIAN DALAM PKPU DAN PEMBATALAN PERDAMAIAN PADA KASUS KEPAILITAN PT NJONJA MENEER

Abstract

Abstract

Reconciliation agreement that have been ratified through the Suspension Of Obligation For Payment Of Debts process are sometimes denied by debtors. If the reconciliation agreement that has been ratified is denied by the debtor, the creditor can submit a request to cancel the peace so that the peace agreement is canceled and the debtor is declared bankrupt.A request to cancel the reconciliation agreement can be submitted if it meets the conditions for bankruptcy as regulated in the provisions of Article 170 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension Of Obligation For Payment Of Debts. The method used in this research is normative juridical. The research objective is to find out and analyze the legal considerations of judges who cancel PT Njonja Meneer reconciliation agreement and the legal consequences arising for debtors and creditors after the reconciliation agreement and the annulment of peace. The results of this research arethe reconciliation agreement that has been ratified creates rights and obligations for both creditors and debtors.The consideration of the Panel of Judges accordance with the provisions of Article 170 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension Of Obligation For Payment Of Debts and the result of the cancellation of the reconciliation agreement that had been ratified, the debtor is declared bankrupt.

Keywords : Bankruptcy; Suspension Of Obligation For Payment Of Debts; Reconciliation; Cancellation of the ratified reconciliation

Abstrak

Perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi melalui proses PKPU kadangkala diingkari oleh debitor. Apabila perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi diingkari oleh debitor, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian agar perjanjian perdamaian tersebut dibatalkan dan debitor dinyatakan pailit. Permohonan pembatalan perdamaian dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat kepailitan seperti yang diatur dalam ketentuan pada Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim yang membatalkan perjanjian perdamaian PT Njonja Meneer dan akibat hukum yang timbul bagi debitor maupun kreditor setelah adanya perdamaian dan pembatalan perdamaian. Hasil dari penelitian ini adalahperjanjian perdamaian yang telah dihomologasi menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi kreditor maupun debitor. Pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan akibat dibatalkannya perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi adalah debitor dinyatakan pailit.

Kata Kunci : Kepailitan; PKPU; Perdamaian; Pembatalan Perdamaian