PENITIPAN GANTI RUGI PEMEGANG HAK DALAM PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL BATANG

Abstract

The background in the construction of toll roads in Batang Regency is based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest, there are holders of land rights who do not want land acquisition so that compensation payments take place at the District Court (Consignment). Research is determinelegal protection land rights holderscompensation is consigned and know legal consequences of rights holders in the process of land acquisition for toll roads in Batang Regency. Research method is empirical juridical, analyzing the problem, applicable regulations with legal theory, and implementing  object. Results of study, the implementation of land acquisition for toll roads in Batang Regency  based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest. Residents who refused the amount of compensation, so submitted a letter requesting for compensation to the Batang District Court. Conclusion, legal consequences of holders of land rights are they can a lawsuit in district court and land belongs to the state, and legal protection in aspect of human rights does not guarantee legal protection, but land law has been regulated to obtain land. anyone and with the principles of agreement, humanity, and justice.

Keywords : consignment; land acquisition; toll road

Abstrak

Latar belakang dalam pembangunan jalan tol di Kabupaten Batang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ada pemegang hak atas tanah yang tidak mau dilakukan pengadaan tanah sehingga terjadi penitipan ganti rugi di Pengadilan Negeri (Konsinyasi). Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang ganti ruginya dikonsinyasikan dan mengetahui pelaksanaan ganti rugikepada para pemegang hak dalam proses pengadaan tanah untuk jalan tol di Kabupaten Batang. Metode penelitian adalah yuridis empiris, yaitu menganalisis permasalahan, mengaitkan peraturan yang berlaku dengan teori hukum, dan pelaksanaan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan tol di Kabupaten Batang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Terdapat warga yang menolak besarnya ganti rugi, sehingga panitia mengajukan surat permohonan penitipan ganti rugi ke Pengadilan Negeri Batang. Kesimpulannya konsekuensi yuridis pemegang hak atas tanah adalah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri serta tanah mereka menjadi milik negara, dan perlindungan hukum dalam aspek hak asasi manusia kurang menjamin adanya perlindungan hukum, namun dalam hukum pertanahan sudah mengaturnya untuk memperoleh tanah tidak dibenarkan adanya paksaan oleh pihak siapapun dan dengan asas kesepakatan, kemanusiaan, dan keadilan.

Kata kunci : konsinyasi; pengadaan tanah; jalan tol