KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Received: 24 Jun 2020; Published: 6 Aug 2020.
Open Access
Citation Format:
Abstract

The implementation of the Complete Systematic Land Registration Program encourages the role of Regency / City Land Offices not only as an institution that produces certificates of land rights, but at the same time helps land owners to obtain evidence of rights and empower land to improve welfare. Various problems also occur in land registration such as misinformation provided by the applicant. The approach method used in this study is the socio-legal approach. The results of this study are government policies in accelerating land registration through PTSL intended to provide legal certainty of land rights in the form of certificates for the community based on the principles of simple, fast, smooth, fair, equitable and open and accountable so as to improve the welfare and prosperity of the community and the country's economy and reduce and prevent land disputes and conflicts.

Keywords: Government Policy; PTSL

 

Abstrak

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mendorong peran Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota tidak hanya sekedar sebagai lembaga yang memproduksi sertipikat hak atas tanah, tapi sekaligus membantu pemilik tanah untuk bisa memperoleh alat bukti hak dan memberdayakan tanah guna meningkatkan kesejahteraan. Berbagai permasalahan juga terjadi dalam pendaftaran tanah seperti adanya kesalahan informasi yang diberikan oleh pihak pemohon, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan socio-legal. Hasil penelitian ini adalah kebijakan pemerintah dalam mempercepat pendaftaran tanah melalui PTSL dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum Hak Atas Tanah berupa sertipikat bagi masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, adil, merata dan terbuka serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah; Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

 

Article Metrics:

Last update: 2021-03-02 15:19:32

No citation recorded.

Last update: 2021-03-02 15:19:32

No citation recorded.