ANALISIS PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BAGUNAN TERHADAP JUAL BELI TANAH

Abstract

The local government of Pekalongan City in collaboration with the regional bank launched an online tax payment service application including the BPHTB tax. The service makes taxpayers, PPAT, and BKD officers do not need to face-to-face, in order to prevent any leakage that has been experienced so far because several parties have cooperated so that the paid BPHTB tax becomes cheap even though it is not in accordance with the transaction price that occurs in field. This research is an empirical juridical research. The research specifications in this study are analytical descriptive. Data sources are field and library research. The development of BPHTB implementation on the sale and purchase of land and buildings in Pekalongan City, namely before the E-BPHTB service is available, the PPAT must come to the office of the regional financial agency to arrange the files and payments, but after the E-BPHTB services make the process faster, easy, efficient and economical. The obstacles that occur in the implementation of E-BPHTB are the changing value benchmark rules, validation takes a long time if the proposed value is rejected by BKD and there are still dishonest taxpayers providing information about the actual value of the transaction in the field.

Keyword : tax; BPHTB; buy and sell

Abstrak

Pemerintah daerah Kota Pekalongan bekerja sama dengan bank daerah meluncurkan aplikasi layanan pembayaran pajak secara online termasuk didalamnya pajak BPHTB. Layanan tersebut menjadikan wajib pajak, PPAT, dan petugas BKD tidak perlu bertatap muka langsung, guna mencegah adanya kebocoran yang selama ini di alami karena beberapa pihak melakukan suatu kerja sama agar pajak BPHTB yang di bayarkan menjadi murah meskipun tidak sesuai dengan harga transaksi yang terjadi di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber data yaitu penelitian lapangan dan pustaka. Perkembangan pelaksanaan BPHTB terhadap jual beli tanah dan bangunan di Kota Pekalongan yaitu sebelum adanya layanan E-BPHTB, pihak PPAT harus datang ke kantor badan keuangan daerah untuk melakukan pengurusan berkas dan pembayaran, akan tetapi setelah adanya layanan E-BPHTB menjadikan prosesnya menjadi lebih cepat, mudah, efisien dan hemat. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan E-BPHTB yaitu aturan patokan nilai yang berganti-ganti, validasi menjadi lama apabila nilai yang diajukan ditolak BKD serta masih adanya wajib pajak yang tidak jujur memberikan informasi tentang nilai traksaksi yang sebenarnya di lapangan.

Kata kunci : Pajak ; BPHTB ; jual beli