skip to main content

Implikasi Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kereta Cepat Jakarta-Bandung Di Kabupaten Bekasi


Citation Format:
Abstract

Abstract

The Land acquisition law stipulates that the implementation of development for public interest implemented by the indemnity provision of decent and fair to pay attention to the balance between the interests of development and interests of the community. Unfortunately, the implementation of the construction of the Fast Train from Jakarta to Bandung in Bekasi District occurs various deviations that could adversely impact parties affected. The purpose of this article is to analyze the various impacts and offers the ideal formula of development for the public interest. The method used in this article is a juridical empirical approach socio-legal. A variety of obstacles both related to the substance of the law, legal structures, culture and legal implications detrimental to the public good concerns the economic aspect, soil function, psychological and social. Therefore, the necessary reformulation of the procurement of land based on the conception of justice through the suppression of the distribution of rights and obligations and a fair deal to materialize social justice and the guarantee of legal protection for the parties.

 

Keywords:  land acquisition; fast train; social justice

 

Abstrak

Undang-undang Pengadaan Tanah mengatur bahwa penyelenggaraan pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil dengan  memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Sayangnya, pelaksanaan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kabupaten Bekasi terjadi berbagai penyimpangan yang berdampak merugikan pihak terdampak. Tujuan artikel ini adalah menganalisis berbagai dampak dan menawarkan formula ideal pembangunan untuk kepentingan umum. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan socio legal. Berbagai hambatan baik menyangkut substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum berimplikasi merugikan masyarakat baik menyangkut aspek ekonomi, fungsi tanah, psikologis dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengadaan tanah berlandaskan konsepsi keadilan melalui penekanan distribusi hak dan kewajiban dan kesepakatan yang adil agar terwujud keadilan sosial dan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak.

 

Kata kunci : pengadaan tanah; kereta cepat ; keadilan sosial

Fulltext View|Download

Article Metrics:

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.