BibTex Citation Data :
@article{NTS42068, author = {Dian Wahyuningrum and Siti Badriyah}, title = {Perlindungan Hukum Untuk Pembeli Akibat Kelalaian PPAT Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah}, journal = {Notarius}, volume = {17}, number = {1}, year = {2024}, keywords = {Legal Protection; Land Titles Registrar}, abstract = { Abstract This study aims to learn about and evaluate the limitations of PPAT's obligation as a general official about material truth to the deed that was later challenged, as well as to learn about and analyze the protection provided by PPAT legislation while carrying out its role as a PPAT. This legal research is in the area of normative law. The theory of responsibility, the theory of legal certainty, and the theory of legal protection were all employed in this study. Legislation, Conceptual, and Case Approaches were utilized as approach techniques. The limitations of PPAT's responsibility as a general official related to the material truth to the deed made then disputed are divided into three (three) forms of accountability, namely Civil Accountability, Criminal Accountability, and Administrative Accountability, based on the findings of the research. Each of these liabilities is a penalty that specifies what happens if PPAT fails to meet its obligations. Protection of PPAT legislation in carrying out its role as PPAT in the case of a conflict, including Preventive Legal Protection and Repressive Legal Protection. Keywords: Legal Protection; Land Titles Registrar. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan mengevaluasi batasan kewajiban PPAT sebagai pejabat umum dalam kaitannya dengan kebenaran materiil terhadap akta yang kemudian digugat, serta untuk mempelajari dan menganalisis perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan PPAT selama menjalankan tugasnya. perannya sebagai PPAT. Penelitian hukum ini berada dalam wilayah hukum normatif. Teori tanggung jawab, teori kepastian hukum, dan teori perlindungan hukum semuanya digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan Legislasi, Konseptual, dan Kasus digunakan sebagai teknik pendekatan. Batasan tanggung jawab PPAT sebagai pejabat umum yang berkaitan dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat kemudian diperselisihkan dibagi menjadi tiga (tiga) bentuk pertanggungjawaban, yaitu Pertanggungjawaban Perdata, Pertanggungjawaban Pidana, dan Pertanggungjawaban Administratif, berdasarkan hasil temuan PPAT. penelitian. Masing-masing kewajiban ini merupakan penalti yang menentukan apa yang terjadi jika PPAT gagal memenuhi kewajibannya. Perlindungan peraturan perundang-undangan PPAT dalam menjalankan perannya sebagai PPAT dalam hal terjadi konflik, termasuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kata kunci: perlindungan hukum; ppat. }, issn = {2686-2425}, pages = {232--247} doi = {10.14710/nts.v17i1.42068}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42068} }
Refworks Citation Data :
Abstract
This study aims to learn about and evaluate the limitations of PPAT's obligation as a general official about material truth to the deed that was later challenged, as well as to learn about and analyze the protection provided by PPAT legislation while carrying out its role as a PPAT. This legal research is in the area of normative law. The theory of responsibility, the theory of legal certainty, and the theory of legal protection were all employed in this study. Legislation, Conceptual, and Case Approaches were utilized as approach techniques. The limitations of PPAT's responsibility as a general official related to the material truth to the deed made then disputed are divided into three (three) forms of accountability, namely Civil Accountability, Criminal Accountability, and Administrative Accountability, based on the findings of the research. Each of these liabilities is a penalty that specifies what happens if PPAT fails to meet its obligations. Protection of PPAT legislation in carrying out its role as PPAT in the case of a conflict, including Preventive Legal Protection and Repressive Legal Protection.
Keywords: Legal Protection; Land Titles Registrar.
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan mengevaluasi batasan kewajiban PPAT sebagai pejabat umum dalam kaitannya dengan kebenaran materiil terhadap akta yang kemudian digugat, serta untuk mempelajari dan menganalisis perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan PPAT selama menjalankan tugasnya. perannya sebagai PPAT. Penelitian hukum ini berada dalam wilayah hukum normatif. Teori tanggung jawab, teori kepastian hukum, dan teori perlindungan hukum semuanya digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan Legislasi, Konseptual, dan Kasus digunakan sebagai teknik pendekatan. Batasan tanggung jawab PPAT sebagai pejabat umum yang berkaitan dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat kemudian diperselisihkan dibagi menjadi tiga (tiga) bentuk pertanggungjawaban, yaitu Pertanggungjawaban Perdata, Pertanggungjawaban Pidana, dan Pertanggungjawaban Administratif, berdasarkan hasil temuan PPAT. penelitian. Masing-masing kewajiban ini merupakan penalti yang menentukan apa yang terjadi jika PPAT gagal memenuhi kewajibannya. Perlindungan peraturan perundang-undangan PPAT dalam menjalankan perannya sebagai PPAT dalam hal terjadi konflik, termasuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
Article Metrics:
Last update:
Last update: 2024-11-08 10:36:06
Ciptaan berjudul (Notarius, dibuat oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), diidentifikasi oleh Notarius, bebas dari batasan hak cipta yang berlaku.
Journal Notarius is present by Public Notary, Diponegoro UniversityImam Bardjo, S.H. No.1-3 SemarangEmail: jurnalmkn.undip@gmail.comPhone: 0248415998Website: http://notariat.undip.ac.id