BibTex Citation Data :
@article{NTS42412, author = {Fauzan Arwi and Budi Ispriyarso}, title = {Pemungutan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Secara Online Di Kabupaten Tangerang}, journal = {Notarius}, volume = {16}, number = {3}, year = {2023}, keywords = {tax; bphtb; electronic}, abstract = { Abstract The Customs for the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) is a form of tax that is mandatory in accordance with the provisions of Law no. 21 of 1997 concerning Fees for Acquisition of Land and Building Rights jo. UU no. 20 of 2000 concerning Amendments to Law no. 21 of 1997. The law states that BPHTB must be submitted online. This study aims to find out and analyze the background and procedures for depositing BPHTB online. This research is doctrinal in nature with two approaches, namely statutory and conceptual approaches. The legal material used is literature which is then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the aspect behind the online BPHTB deposit is to make it easier for taxpayers to pay BPHTB obligations due to buying and selling transactions, inheritance and will grants. The steps for depositing BPHTB are done manually and online. The manual steps are to collect physical evidence. Keywords: tax; bphtb; electronic A bstrak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah bentuk pajak yang bersifat wajib sesuai dengan ketetapan Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan jo. UU No. 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa BPHTB harus disetorkan secara online. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan menganalisa latar belakang dan tata cara untuk menyetorkan BPHTB secara online. Penelitian ini bersifat doktrinal dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu kepustakaan yang kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek yang melatarbelakangi penyetoran BPHTB secara online adalah guna memudahkan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban BPHTB sebab transaksi jual-beli, waris dan hibah wasiat. Tahapan dalam penyetoran BPHTB ini dilakukan secara manual dan online. Adapun tahapan secara manual ini untuk mengumpulkan bukti-bukti fisik. Kata kunci: pajak; bphtb; elektronik }, issn = {2686-2425}, pages = {1471--1482} doi = {10.14710/nts.v16i3.42412}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/42412} }
Refworks Citation Data :
Abstract
The Customs for the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) is a form of tax that is mandatory in accordance with the provisions of Law no. 21 of 1997 concerning Fees for Acquisition of Land and Building Rights jo. UU no. 20 of 2000 concerning Amendments to Law no. 21 of 1997. The law states that BPHTB must be submitted online. This study aims to find out and analyze the background and procedures for depositing BPHTB online. This research is doctrinal in nature with two approaches, namely statutory and conceptual approaches. The legal material used is literature which is then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the aspect behind the online BPHTB deposit is to make it easier for taxpayers to pay BPHTB obligations due to buying and selling transactions, inheritance and will grants. The steps for depositing BPHTB are done manually and online. The manual steps are to collect physical evidence.
Keywords: tax; bphtb; electronic
Abstrak
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah bentuk pajak yang bersifat wajib sesuai dengan ketetapan Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan jo. UU No. 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa BPHTB harus disetorkan secara online. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan menganalisa latar belakang dan tata cara untuk menyetorkan BPHTB secara online. Penelitian ini bersifat doktrinal dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu kepustakaan yang kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek yang melatarbelakangi penyetoran BPHTB secara online adalah guna memudahkan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban BPHTB sebab transaksi jual-beli, waris dan hibah wasiat. Tahapan dalam penyetoran BPHTB ini dilakukan secara manual dan online. Adapun tahapan secara manual ini untuk mengumpulkan bukti-bukti fisik.
Kata kunci: pajak; bphtb; elektronik
Article Metrics:
Last update:
Last update: 2024-12-02 15:10:39
Ciptaan berjudul (Notarius, dibuat oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), diidentifikasi oleh Notarius, bebas dari batasan hak cipta yang berlaku.
Journal Notarius is present by Public Notary, Diponegoro UniversityImam Bardjo, S.H. No.1-3 SemarangEmail: jurnalmkn.undip@gmail.comPhone: 0248415998Website: http://notariat.undip.ac.id