Tanggungjawab Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris

Abstract

he notary has theduty listed in article 16 of (1) the letter f UUJN that is to keep everything connected with the deed and other papers private in order to protect the interests of all concerned with the deed. The study was intended to describe the responsibilities of a notary in by renouncing the contents of the deed by virtue of ingkar’s notary rights and by describing the responsibilities of a notary in by disproving the contents of the deed by the rights of ingkar’s forfeited rights. The method used was normative juridical that emphasis a secondary data source with a legal and conceptual approach that has analytical descriptive research specifications. The results of research which is: first, the notary has obligation of ingkar mentioned in UUJN, but this does not make notary legal proof. Second, the ruling can ovveride the notary rights relating to crimes in the extraordinary crime category. This did not prevent the notary from violating the UUJN and can’t sanctioned on article 16 of (11) UUJN as long as the law for canceling ingkar’s rights had a more immediate and necessary interest from a notary to address the contents of the deed made by the notary.

Keywords: notary; regulation; responsible

Abstrak

Notaris memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yaitu merahasiakan seluruh hal yang berkaitan dengan akta dan surat-surat lainnya bertujuan guna memberi perlindungan pada kepentingan seluruh pihak terkait akta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tanggungjawab notaris dalam merahasiakan isi akta melalui hak ingkar notaris dan mendeskripsikan tanggungjawab notaris dalam merahasiakan isi akta melalui hak ingkar terhadap peraturan-peraturan yang menggugurkan hak ingkar notaris. Metode yang dipergunakan berupa yuridis normatif yang mengacu kepada sumber data sekunder memanfaatkan pendekatan konseptual dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan pendekatan undang-undang. Hasilnya yakni: Pertama, Notaris memiliki kewajiban ingkar yang disebutkan pada UUJN, tetapi hal ini tidak membuat notaris menjadi kebal terhadap hukum. Kedua, Peraturan yang dapat menggugurkan hak ingkar Notaris yang berkaitan dengan kejahatan dalam kategori extraordinary crime. Hal ini tidak menjadikan Notaris melanggar UUJN dan tidak bisa dikenakan sanksi yang disebutkan pada Pasal 16 ayat (11) UUJN sepanjang peraturan yang untuk menggugurkan hak ingkar memiliki kepentingan yang lebih diutamakan dan dibutuhkan dari Notaris untuk menyampaikan isi akta yang dibuat oleh Notaris.

Kata Kunci: notaris; peraturan; tanggung jawab