DOI: https://doi.org/10.14710/nts.v17i2.50401

Keabsahan Akta PPAT yang Memberikan Penomoran Akta Sebelum Melakukan Pengecekan Sertipikat

*Eghy Saskia Adha  -  Kantor Notaris/PPAT Aprizal S.H. M.Kn Kota Pekanbaru, Indonesia
Ana Silviana scopus  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2024 Notarius
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Citation Format:
Abstract

ABSTRACT

PPAT has the main task of making authentic deeds. Before making the PPAT deed, they are required to check the certificate at BPN. This study aims to explain the validity of the PPAT deed which provides a deed numbering before checking the certificate, to describe the role of PPAT in the implementation of electronic certificate checking. The method used in this study is normative juridical. The result is that the PPAT deed is still valid but registration cannot be carried out at BPN. PPAT plays a role in checking the certificate online until the issuance of documents stating that the certificate has been checked and has been signed electronically.

Keywords: Legality of the Deed; Certificate Check.

ABSTRAK

PPAT memiliki tugas pokok membuat akta otentik. Sebelum membuat Akta PPAT diharuskan melakukan pengecekan sertipikat di BPN. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keabsahan akta PPAT yang memberikan penomoran akta sebelum melakukan pengecekan sertipikat, untuk mendeskripsikan peran PPAT dalam pelaksanaan pengecekan sertipikat secara elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasilnya yaitu, akta PPAT tersebut tetap sah tetapi tidak dapat dilakukan pendaftaran di BPN. PPAT berperan melakukan pengecekan sertipikat secara online sampai dengan dikeluarkannya dokumen yang menyatakan telah dilakukan pengecekan sertipikat dan sudah ditandatangani secara elektronik.

Kata Kunci: Keabsahan Akta; Pengecekan Sertipikat.

Fulltext View|Download
Keywords: Legality of the Deed; Certificate Check.

Article Metrics:

Article Info
Section: Artikel Penelitian
Language : ID
Recent articles
Peran PPAT dan Keabsahan APHT Menurut Sistem Hak Tanggungan Elektronik Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit di PT. BPR BKK Tegal Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Lelang Kelas II Ditinjau dari Sudut Pandang Perundang-undangan More recent articles
Most cited articles
RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Depok tentang Ahli Waris Alm. Soejitno Tardjo No.0171/Pdt.P/Pengadilan Agama Depok) PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA PEKANBARU DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 More cited articles
  1. Ananda. (2021). Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Retrieved from https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/
  2. Putri, Chintya Agnisya Putri., & Gunarto. (2018). Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah. Jurnal Akta, Vol. 5, (No. 1), p.267-274. http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2611
  3. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
  4. Mertokusumo, S. (2013). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
  5. Munawaruzaman, A. (2020). Implementasi Transformasi Digital Kementerian Agraria Untuk Peningkatan Layanan Publik. Prosiding Senantias. Vol. 1, (No. 1), p.589-598
  6. Negara, S.A. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Hasil Pengecekan Sertipikat Menggunakan Aplikasi Layanan Pertanahan Secara Elektronik (Studi Di Kabupaten Deli Serdang). Jurnal Law of Deli SumateraJurnal Ilmiah Hukum, Vol. 1, (No. 1), p.123-133. Retrieved from https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/52
  7. Nugraheni, Rona Yunita., Priyadi, Budi Puspo., & Kismartini. (2021). Inovasi Pelayanan Pertanahan Pengecekan Sertifikat Online. Perspektif, Vol. 10, (No. 10), p.47-56. DOI: 10.31289/perspektif.v10i1.4017
  8. Nurwiyanti, D. (2021). Keabsahan Validitas Hasil Pengecekan Sertipikat Elektronik dan Pengecekan Langsung. Otentik’s: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 3, (No. 1), p.123-137. https://doi.org/10.35814/otentik.v3i2.2416
  9. Orades, M.D. (2017). Autentisitas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Alat Bukti Tertulis yang Sempurna. Universitas Islam Indonesia
  10. Prayogo, R.T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 of 2011 on Material Review Rights and In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 on Guidelines For The Hearing In Judicial Review). Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, (No. 2), p.191-202. Retrieved from https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/pdf
  11. Putri, Chintya Agnisya., Sanjaya, Farris Nur., & Gunarto. (2018). Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah. Jurnal Akta, Vol. 5, (No. 1), p.267-174. http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2611
  12. Ramadhani, Surti., & Hikmah, Mutiara. (2022). Keabsahan Dokumen Fisik Sertipikat Hak Atas Tanah Terhadap Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah Pada Layanan Berbasis Online. Pamulang Law Review, Vol. 5, (No. 1), p.65-76. DOI: 10.32493/palrev.v5i1.23610
  13. Salsabil, H.H. (2022). Akibat Hukum Layanan Pengecekan Sertipikat Tanah Bagi PPAT (Studi Kasus di Kabupaten Semarang). Universitas Islam Sultan Agung
  14. Saraswati, Made Putri., & Santika, Ida Bagus Agung Putra. (2018). Kedudukan Hukum Akta PPAT Setelah Terbitnya Sertipikat Karena Peralihan Hak Atas Tanah. Acta Comitas, Vol. 3, (No. 1), p.1-16. https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p03
  15. Sari, Ratih Mega Puspa., Purnomo, Sidik., & Gunarto. (2018). Peranan PPAT dalam Pensertifikatan Tanah Akibat Jual Beli. Jurnal Akta, Vol. 5, (No. 1), p.241-246. http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2553
  16. Shafira, A. (2021). Peran PPAT Selaku Pengguna Layanan Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Para Pihak yang Melakukan Peralihan Hak Milik. Indonesian Notary, Vol. 3, (No. 2), p.408-426. retrieved from chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1069&context=notary
  17. Sinaga, Raja Indo., Paransi, Eugenius., & Soepeno, Muhammad Hero. (2022). Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Menurut Hukum Perdata. Lex Privatum, Vol. 10, (No. 5). Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42830
  18. Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2015). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 17. Jakarta: Raja Grafindo Persada
  19. Subekti, R. (2015). Hukum Pembuktian. Jakarta: Balai Pustaka
  20. Sukmawati, P.D. (2022). Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol. 2, (No. 2), p.89-95. https://doi.org/10.23887/jih.v2i2.1015
  21. Sumardani, Ni Made Ayu., & Bagiastra, I. Nyoman. (2021). Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional Terkait Ketidaksesuaian Hasil Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik. Acta Comitas, Vol. 6, (No. 2), p.223-237
  22. Swandewi, Ni Luh Putu., Murni, R.A. Retno., & Dharmawan, Ni Ketut Supasti. (2016). Penggunaan Blanko Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dengan Diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012. Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 1, (No. 1), p.42-51. Retrieved from chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ https://media.neliti.com/media/publications/242808-penggunaan-blanko-akta-pejabat-pembuat-a-321366b6.pdf
  23. Tulenan, G.A. (2014). Kedudukan dan Fungsi Akta Di Bawah Tangan yang Dilegalisasi Notaris. Lex Administratum, Vol. 2, (No. 2), p.122-130. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/4745
  24. Warsito, L. (2020). Pengaturan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah: Belum Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol. 1, (No. 1), p.1-15. https://doi.org/10.61689/jpehi.v1i02.145
  25. Wibawa, K.C.S. (2019). Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid. Jurnal Crepido, Vol. 1, (No. 1), p. 40-51. https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.40-51

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2024-11-20 07:45:16

No citation recorded.