DOI: https://doi.org/10.14710/nts.v17i2.57753

Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertipikat Overlapping Pada Putusan PTUN Batang No. 044/g/2014/PTUN.Smg

*Anisa Ulia Azmi orcid  -  Master Of Notary, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia
Aminah Aminah  -  , Indonesia
Open Access Copyright (c) 2024 Notarius
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Citation Format:
Abstract

ABSTRACT

Land certificate disputes arise from errors in land registration, both by the community and the Land Office, as seen in overlapping certificates in Jrakah Payung Village, Tulis District, Batang Regency. This study aims to analyze the resolution of these disputes and the Land Office's responsibilities post the PTUN decision. The empirical-juridical method was employed. Findings indicate that the six overlapping certificates were settled through reconciliation at Batang District Court and litigation at Semarang State Administrative Court. However, the Batang Regency Land Office couldn't proceed with certificate cancellation due to the absence of an application from the landowner. Hence, there remains no legal certainty regarding land ownership.

Keywords: Land Dispute; Certificate; Overlapping.

ABSTRAK

Sengketa sertipikat tanah terjadi karena kesalahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah oleh masyarakat dan Kantor Pertanahan, contohnya sertipikat overlapping di Desa Jrakah Payung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian sengketa sertipikat overlapping dan tanggung jawab Kantor Pertanahan pasca putusan PTUN terkait sengketa di Desa Jrakah Payung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Metode Penelitian menggunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa terhadap 6 sertipikat overlapping diselesaikan melalui perdamaian di Pengadilan Negeri Batang dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Namun, Kantor Pertanahan Kabupaten Batang belum dapat memproses pembatalan sertipikat karena belum ada surat permohonan dari pemilik tanah. Sehingga, belum ada kepastian hukum terkait kepemilikan tanah.

Kata Kunci: Sengketa tanah; Sertipikat Overlapping.

Fulltext View|Download
Keywords: Land Dispute; Certificate; Overlapping.

Article Metrics:

Article Info
Section: Artikel Penelitian
Language : ID
Recent articles
Tindak Pidana Mengganggu Sistem Elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Hak Cipta dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Utang Akibat Hukum Terhadap Akta Autentik Apabila Klien Menggunakan Identitas Palsu More recent articles
Most cited articles
PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA PEKANBARU DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Depok tentang Ahli Waris Alm. Soejitno Tardjo No.0171/Pdt.P/Pengadilan Agama Depok) RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA More cited articles
  1. Adrianta, Danny., & Hastuti, Sri Wahyuni Mega. (2019). Analisis Kredit Pada Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Pembantu Ngunut Tulungagung. REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen Vol. 8, (No. 1), p.50-51. https://doi.org/10.32503/revitalisasi.v8i1.879
  2. Anggraeni, Dewi., Widjajaatmadja, Dhody AR., & Koto, Zulkarnein. (2023). Kepastian Hukum Penerbitan Sertipikat Ganda Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan. Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 2, (No. 8), p.2017-2031. Retrieved from https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/412
  3. Asmawati. (2014). Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Jurnal Ilmu Hukum, Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/43283-ID-mediasi-salah-satu-cara-dalam-penyelesaian-sengketa-pertanahan.pdf
  4. Atmadja, I Dewa Gede., & Budiartha, I Nyoman Putu. (2018). Teori-Teori Hukum. Malang: Setara Press
  5. Aziz, Hasnah., Hafidati, Putri., & Rahmaddani, Imam (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Panti Asuhan di Kota Tangerang dalam Memperoleh Akta Kelahiran. Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol. 21, (No. 2), p.187-208
  6. Dewandaru, Prasetyo Aryo., Hastuti, Nanik Tri., & Wisnaeni, Fifiana. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda di Badan Pertanahan Nasional. Notarius, Vol. 13, (No. 1), p. 154-169. https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29170
  7. Febriana, Novia Tika., & Darmoko, Murry. (2022). Langkah Hukum Terhadap Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) Atas Hak Sertifikat Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 181/B/2020/PT.TUN.SBY). Jurnal Judiciary, Vol. 11, (No. 1), p.102-117. Retrieved from https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/125
  8. Handayani, Febri., & Angrayni, Lysa. (2023). Hak Menguasai Negara dalam Pengaturan Sumber Energi Baru dan Terbarukan. Eksekusi: Journal of Law, Vol. 5, (No. 1), p.42-61. https//:DOI: 10.24014/je.v5i1.21565
  9. Mandoyo, T.M. (2020). Pelaksanaan Pengukuran Ulang Batas Kepemilikan Tanah dalam Rangka Pengembalian Batas Bidang Tanah (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Salatiga). Dinamika Hukum, Vol. 11, (No. 3), p.187-208. https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/7294
  10. Momuat Y.V. (2014). Eksistensi Dan Akibat Hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian Terhadap Debitur yang Tidak Aktif dalam Melaksanakan Perjanjian. Universitas Atma Jaya Yogyakarta
  11. Musmuliadi., Djumardin., & Munandar, Aris. (2023). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda (Studi Di Kementrian ATR/BPN Kabupaten Lombok Tengah). Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol. 4, (No. 1), p.358-371. DOI: https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.108
  12. Prasetyo, Teguh., & Barkatullah, Abdul Halim. (2014). Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat. Jakarta: Rajawali Pers
  13. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 044/G/2014/PTUN.SMG
  14. Rozikin. (2020). Wawancara dengan Kepala Desa Jrakah Payung Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, Jawa Tengah di Kantor Kepala Desa pada tanggal 4 Mei Tahun 2020
  15. Sugiarto. (2020). Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada 04 Mei Tahun 2020 di Kantor Pengadilan Tata Usaha Kota Semarang
  16. Sulistyo. (2020). Wawancara dengan Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Batang Pada Tanggal 08 Mei Tahun 2020
  17. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUDNRI Tahun 1945
  18. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  19. Wahid, Abdul., Dewi, Elya Kusuma., & Sarip. (2020). Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Secara di Bawah Tangan. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 5, (No. 1), p.22-35. DOI: 10.24235/mahkamah.v5i1.6005
  20. Widiwati, A. (1019). Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Melalui Media Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2024-09-27 05:16:23

No citation recorded.