PENJUALAN BARANG JAMINAN OLEH KREDITOR TANPA MELALUI LELANG UMUM DALAM HAL DEBITOR WANPRESTASI (Suatu Studi Terhadap Putusan Mahakmah Agung No. 1361 K/Pdt/2010)

Abstract

Dalam perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia sekarang ini, membuat meningkatnya kegiatan pembangunan, dengan begitu meningkat pula keperluan akan tersedianya dana. Dana yang dibutuhkan masyarakat, sebagian besar diperoleh melalui lembaga perkreditan, salah satunya adalah Bank. Proses untuk memperoleh kredit dengan jaminan sertipikat tanah harus melalui berbagai tahap dan proses eksekusinya apabila Debitor wanprestasi juga harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan yang Penulis temukan dalam Putusan Mahakmah Agung No.1361 K/Pdt/2010, yaitu Kreditor (Bank) yang menjual tanah agunan Debitor kredit macet pada Pihak Ketiga tanpa melalui lelang umum. Jual beli tersebut dilakukan oleh Kreditor (Bank) pada pihak ketiga tanpa adanya pemberitahuan/tanpa sepengetahuan Debitor dan tanpa melalui lelang umum terlebih dahulu.

Problem yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada? serta apakah sah penjualan barang jaminan yang dilakukan Kreditor tanpa melalui lelang umum dan tanpa sepengetahuan Debitor dalam hal Debitor wanprestasi.

Metode Penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu Penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan Penulisan hukum normatif atau Penulisan hukum kepustakaan untuk memahami bahan-bahan hukum yang mencakup teori-teori hukum, azas-azas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan topik yang diangkat dalam tesis. Penulis juga berusaha untuk mensinkronkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya terhadap masalah yang diangkat dalam Penulisan.

Hasil Penulisan yang diperoleh mengenai permasalahan tersebut diatas adalah dengan dilaksanakannya pelelangan umum, melaksanakan penjualan dibawah tangan yang hanya dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan, dan melaksanakan title eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat hak tanggungan.

Saran dari penelitian ini terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan seharusnya dapat lebih bersikap adil terhadap kasus yang terjadi didalam masyarakat. Bagi kreditor agar lebih cermat dalam analisa kredit sehingga nasabah yang diberikan kredit benar-benar merupakan nasabah yang mampu sehingga jika terjadi wanprestasi dan eksekusi hak tanggungan dapat dilaksanakan tanpa membebani debitor dikemudian hari