DOI: https://doi.org/10.14710/nts.v18i3.63075

Tanggung Jawab PPAT dalam Pemungutan BPHTB Sebagai Sumber Penerimaan Negara

1Kantor Notaris & PPAT Dr. Stefanus Yuwono Tedjosaputro S.T. S.H. MBA. M.SIS. MKn. M.H. Kota Semarang Jawa Tengah, Indonesia

2Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Kota Semarang Jawa Tengah, Indonesia

Open Access Copyright (c) 2025 Notarius
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Citation Format:
Abstract

ABSTRACT

PPAT in making act must ensure that BPHTB has been paid by showing paying proof. The aim of this research is to find out what PPAT's responsibilities  in collecting BPHTB and what PPAT's role in managing BPHTB. The research used normative juridical and this type of research  analytical descriptive. The type of data used is secondary data. The first result is the importance of PPAT's responsibility for the application of BPHTB tax and purchase transactions as well regarding the process of determining BPHTB, the second result the role of PPAT in managing BPHTB due to the lack of knowledge of the parties regarding how to calculate tax, verification and validation processes. taxes, as well as limited time to make deposits.

Keywords: PPAT; BPHTB; Government Revenue.

ABSTRAK

PPAT dalam membuat akta jual beli wajib memastikan BPHTB telah dibayar dengan memperlihatkan bukti setoran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PPAT dalam pemungutan BPHTB dan bagaimana peran PPAT dalam pengurusan BPHTB pada proses peralihan hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan jenis penelitian ini deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian pertama yaitu pentingnya tanggung jawab PPAT atas penerapan pajak BPHTB pada transaksi jual beli tanah juga pentingnya penyampaian informasi yang dibutuhkan terkait proses penetapan BPHTB, yang kedua terkait peran PPAT hadir dalam pengurusan BPHTB dikarenakan kurangnya pengetahuan para pihak mengenai cara menghitung pajak, proses verifikasi dan validasi pajak, serta keterbatasan waktu untuk melakukan penyetoran.

Kata Kunci: PPAT; BPHTB; Penerimaan Negara.

Fulltext View|Download
Keywords: PPAT; BPHTB; Government Revenue

Article Metrics:

Article Info
Section: Artikel Penelitian
Language : ID
Recent articles
Harmonisasi Pengaturan Cyber Notary dalam Undang-Undang Jabatan Notaris di Era Digitalisasi Legalitas Perjanjian Jual Beli Menggunakan Uang Kethip di Pasar Ciplukan Karanganyar Keabsahan Akta Jual Beli Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Mutlak Tanpa Sepengetahuan Penjual Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Direksi atas Pengalihan Kekayaan Perseroan Tanpa Melalui RUPS More recent articles
Most cited articles
RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA PEKANBARU DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Depok tentang Ahli Waris Alm. Soejitno Tardjo No.0171/Pdt.P/Pengadilan Agama Depok) More cited articles
  1. Adhani, Y.A. (2022). Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas Kelalaian dalam Hal Pembuatan Akta Jual Beli yang Sertifikat Asli Hak Atas Tanahnya Tidak Diserahkan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 Pk/Pdt/2017). Jurnal Universitas Sumatra Utara, Vol. 2, (No. 1), p.201. Retrieved from https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/201
  2. Aditama, P.N. (2019). Tanggung Jawab PPAT dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli. Lex Renaissance, Vol. 3, (No. 1), p.189-205. https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art8
  3. Arifuddin., Widhiyanti, Hanif Nur., & Susilo, Hariyanto. (2017). Implikasi Yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Penerima Kuasa Menyetor Uang Pajak Penghasilan/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2, (No. 1), p.18-25. https://dx.doi.org/10.17977/um019v2i12017p018
  4. Erlinda, D. (2020). Pelaksanaan Verifikasi Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Bogor. Notarius, Vol. 13, (No. 2). https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31305
  5. Huda, N. (2022). Peran Notaris/Pejabat Pembuat atas Tanah dalam Proses Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) Secara Online di Kota Padang. Jurnal Notarius: Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU, Vol. 1, (No. 2), p.5. Retrieved from https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/15705
  6. Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
  7. Limbong, Tania Mayshara., Dewi, Ayu Trisna., & Sitompul, Rina Melati. (2022). Tanggung Jawab PPAT atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kota Medan. Jurnal Ilmiah Penelitian: Law Jurnal, Vol. 3, (No. 1), p.57. https://doi.org/10.46576/lj.v3i1.2297
  8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
  9. Prihandini, Arwinda Dwi., & Cahyarini, Luluk Lusiati. (2023). Peran Tanggung Jawab PPAT dalam Perhitungan Pajak BPHTB Demi Mewujudkan Kepastian Hukum. Notarius, Vol. 16, (No. 3), p.1300-1301. https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41297
  10. Rato, D. (2019). Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
  11. Ravianto, R. (2017). Peran PPAT dalam Pemungutan BPHTB dengan Pendekatan Self Assesment System. Jurnal Akta, Vol. 4, (No. 4), p.4. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2499
  12. Santoso, U. (2017). Pejabat Pembuat Akta Tanah (Perspektif Regulasi, Wewenang, dan sifat Akta), Cetakan kesatu. Jakarta: Prenada Media
  13. Saputra, M.B. (2022). Pertanggungjawaban PPAT Sehubungan dengan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Akta Jual Beli. Sibatik Journal, Vol. 1, (No. 11), p.2431-2444. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i11
  14. Suwandi, D.N.A.P. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Bank Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Kedua dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan. Jurnal Media Iuris, Vol. 1, (No. 3). https://doi.org/10.20473/mi.v1i3.10183
  15. Syazali, E.A. (2018). Kepastian Hukum Akta Jual Beli Tanah pada Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1, (No. 2), p.6. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/286646-kepastian-hukum-akta-jual-beli-tanah-pad-8a73f056.pdf
  16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  17. Wiryawan, I Gusti Agung Putra., Parsa, I Wayan., & Sumertayasa, Putu Gde Arya. (2018). Pengaturan tentang Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas Hibah Wasiat. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Vol. 3, (No. 1), p.175. https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p13

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2025-09-29 12:09:59

No citation recorded.