DOI: https://doi.org/10.14710/nts.v18i3.64618

Keabsahan Akta Jual Beli Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Mutlak Tanpa Sepengetahuan Penjual

1Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Kota Semarang Jawa Tengah, Indonesia

2Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Kota Semarang Jawa Tengah, Indonesia

Open Access Copyright (c) 2025 Notarius
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Citation Format:
Abstract

ABSTRACT

PPAT is authorized to execute deeds in land rights transfers. In debt and credit agreements, the use of an absolute power of attorney for transferring land rights is a frequent practice, though absolute power of attorney has been prohibited. This article examines the validity of land sale deeds relying on an absolute power of attorney in debt agreements and the responsibility of PPAT in executing such deeds. Using a normative legal approach, the research concludes that land sale deeds based on absolute power of attorney in debt agreements are null and void and the PPAT who drafts the deed can be held accountable under civil, and administrative law.    

Keywords: Deed; Absolute Power of Attorney; Agreement.

ABSTRAK

Pada saat proses pemindahan hak atas tanah yang berwenang membuat akta adalah PPAT. Dalam Perjanjian hutang piutang sering kali ditemukan penggunaan kuasa jual sebagai dasar pemindahan hak atas tanah. Surat kuasa mutlak telah dilarang penggunaannya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan akta jual beli tanah berdasarkan surat kuasa mutlak tanpa sepengetahuan penjual dan tanggung jawab PPAT dalam membuat akta berdasarkan surat kuasa mutlak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu pembuatan akta jual beli berlandaskan surat kuasa mutlak tanpa sepengetahuan penjual merupakan batal demi hukum, dan PPAT yang membuat akta dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dan administratif. 

Kata Kunci: Akta; Surat Kuasa Mutlak; Perjanjian.

Fulltext View|Download
Keywords: Deed; Absolute Power of Attorney; Agreement.

Article Metrics:

Article Info
Section: Artikel Penelitian
Language : ID
Recent articles
Harmonisasi Pengaturan Cyber Notary dalam Undang-Undang Jabatan Notaris di Era Digitalisasi Penyelesaian Permasalahan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Gugatan Perdata Tanggung Jawab PPAT dalam Pemungutan BPHTB Sebagai Sumber Penerimaan Negara Hak dan Kewajiban Pemegang Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis More recent articles
Most cited articles
Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Depok tentang Ahli Waris Alm. Soejitno Tardjo No.0171/Pdt.P/Pengadilan Agama Depok) RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA PEKANBARU DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 More cited articles
  1. Fuady, M. (2002). Perbuatan Melawan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti
  2. Hakim, Aulia Rahman., & Ilham, Muhammad Fajar. (2023). Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban PPAT terhadap Pembatalan Akta Jual Beli dengan Penggunaan Kuasa Mutlak. Yustitiabelen, Vol. 9, (No. 2), p.185-186. https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v9i2.828
  3. Harahap, K.S. (2023). Kedudukan Kuasa yang Belum Disebutkan Nama Penerima Kuasa dalam Akta Pengikatan Jual Beli Dijadikan Dasar untuk Menandatangani Akta Jual Beli. Transparansi Hukum, Vol. 6, (No. 1), p.53-69. https://doi.org/10.30737/transparansi.v6i1.4229
  4. Helmi, Nurul., Afrizal, Teuku Yudi., & Fatahillah. (2021). Tinjauan Yuridis Perjanjian Kuasa Menjual Mutlak dalam Transaksi Jual Beli Tanah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 4, (No. 1), p.44-52. https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i1.4044
  5. Indriani, Dewi., Saputri, Berliana Ayu., Prakoso, Bhim., & Efendi, Aan. (2023). Kekuatan Hukum Surat Kuasa Mutlak pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11, (No. 7), p.1679-1690. https://doi.org/doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p17
  6. Kitab Undang-Undang Hukum (KUH Perdata)
  7. Lubis, T.H. (2021). Hukum Perjanjian di Indonesia. SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi, Vol. 2, (No. 3), p.177. https://doi.org/10.55357/sosek.v2i3.250
  8. Moertiono, R.J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety, Vol. 1, (No. 3), p.252-262. https://doi.org/10.58939/afosj-las.v1i3.109
  9. Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia
  10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pertanahan
  11. Prandika, M.E., & Supriyadi, S. (2021). Akibat Hukum terhadap Surat Kuasa Menjual yang Dibuat Secara Notariil dalam Penjatuhan Pajak Terhutang. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 12, (No. 3), p.326-333. https://doi.org/10.26905/idjch.v12i3.5176
  12. Prayitno, Bayu Agung., & Permadi, Iwan. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pemohon Sertifikat dalam Program PTSL yang Perolehan Haknya Berdasarkan Pernyataan Hibah Sepihak. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 6, (No. 1), p.165. https://doi.org/10.17977/um019v6i1p165-171
  13. Puspitaarum, Indah., & Putrijanti, Aju. (2023). Kekuatan Surat Kuasa Jual Pada Pembelian Tanah yang Tidak Dibalik Nama untuk Developer Perumahan. Notarius, Vol. 16, (No. 3), p.1710-1723. https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.43766
  14. Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
  15. Rahmayani, D. A., & Tamsil. (2019). Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Perjanjian Utang Piutang Menjadi Jual Beli Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 192 PK/PDT/2014). Novum: Jurnal Hukum, Vol. 6, (No. 3), p.144-152. https://doi.org/doi.org/10.2674/novum.v6i3.30263
  16. Silviana, Ana., Anami, Khairul., & Waloejo, Handojo Djoko. (2020). Memahami Pentingnya Akta Jual Beli (AJB) dalam Transaksi Pemindahan Hak Atas Tanah karena Jual Beli Tanah. Law, Development and Justice Review, Vol. 3, (No. 2), p.193. https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.9523
  17. Soekanto, Soekanto., & Mamudji, Sri. (2010). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada
  18. Thendean, H. (2017). Keabsahan Jual Beli Tanah yang Dilakukan Tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Pasal 1457 KUH Perdata. Lex Privatum, Vol. 5, (No. 2), p.9-15. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/15274
  19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  21. Vania, Clara., & Djajaputra, Gunawan. (2018). Keabsahan Penggunaan Kuasa Mutlak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah yang Dibuat oleh Notaris. Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1, (No. 2), p.301. https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2747

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2025-09-29 12:01:59

No citation recorded.