skip to main content

PERLUNYA REVITALISASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN DI INDONESIA

*Budi Setiyono  -  Universitas Diponegoro, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2018 Politika: Jurnal Ilmu Politik under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

Citation Format:
Abstract

Mengikuti tren universal coverage, sejak awal tahun 2000, pemerintah Indonesia menyusun kebijakan yang ambisius terhadap sistem asuransi kesehatan negara dalam mengejar cakupan universal dan adil dengan distribusi ulang yang lebih besar. Untuk itu, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tahun 2004. UU ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial adalah sesuatu yang wajib tersedia bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penyempurnaan dan pelaksanaan dari konsep jaminan sosial tersebut kemudian direalisasikan melalui pembentukan badan penyelanggara teknis yang tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan bertugas untuk melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang implementasinya dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 2014. Konsep JKN mengintegrasikan mekanisme bantuan social (social assistance) oleh negara ditujukan untuk penduduk yang kurang mampu, sehingga seluruh penduduk pada saatnya nanti akan menjadi peserta JKN. Asuransi kesehatan ini diharapkan akan mengurangi risiko masyarakat dalam menanggung biaya kesehatan dari kantong sendiri out of pocket, yang seringkali jumlahnya sulit diprediksi dan seringkali membutuhkan biaya yang sangat besar. Melalui asuransi kesehatan sosial ini, peserta hanya membayar premi dengan besaran tetap, untuk meng-cover biaya layanan kesehatan yang mungkin timbul manakala mereka sakit. Akan tetapi, program JKN masih menghadapi berbagai kendala, terutama berkaitan dengan keseimbangan antara optimalisasi manfaat dengan ketersediaan sumber dana yang menyebabkan defisit bagi BPJS. Persoalan tersebut perlu diatasi dengan melakukan upaya revitalisasi kebijakan yang ada sehingga program JKN dapat terus berkelanjutan.

Fulltext View|Download
Keywords: welfare system, healthcare, social health insurance, BPJS Kesehatan

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : EN
Statistics:
Share:
  1. BPJS Kesehatan (2017) [website]. Peserta Program JKN per 6 January 2017, Jakarta: BPJS Indonesia ( https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/jumlahPeserta, diambil 13 January 2017)
  2. CCUBHCS (Committee on the Consequences of Uninsurance Board on Health Care Services) (2001), Coverage Matters Insurance and Health Care, Washington, D.C: NATIONAL ACADEMY PRESS
  3. Fos, P. J., & Fine, D. J. (2000), Designing health care for populations: Applied epidemiology
  4. in health care administration. San Francisco: Jossey-Bass
  5. Gottret. P. & Schieber, G. (2006), Health Financing Revisited A Practioner’s Guide, Washingthon DC: The World Bank
  6. Jonas, S., Goldsteen, R. and Goldsteen, K. (2007), An introduction to the U.S. health care system, 6th ed, NY: Springer Publishing Company
  7. Kementrian Kesehatan (2015), Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kementrian Kesehatan, Jakarta: Kementrian Kesehatan
  8. Lindbeck, A., (1997), “Full Employment and the Welfare State,” Seminar Papers 617, Stockholm University, Institute for International Economic Studies
  9. Meliala A (2014). “Distribution and engagement of specialist doctors in public hospitals in Indonesia”. BMC Public Health, 14 (Suppl 1), pp.O15
  10. Mukti, A., G. (2009), Pengembangan Jaminan Pembiayaan Kesehatan Dalam Kontes Kesejahteraan Minimum: Studi Kasus Di Indonesia. Makalah Dipaparkan dalam Seminar Nasional “Kesejahteraan Sosial Minimum” dalam Rangka Dies Natalies Ke 60 UGM
  11. Murti, B. (2010), Strategi untuk Mencapai Cakupan Universal Pelayanan Kesehatan di Indonesia, disampaikan pada Temu Ilmiah Reuni Akbar FK-UNS, di Surakarta, 27 November 2010
  12. OECD (2014). “Health indicators: Hospital care”. In: OECD. Society at a glance: Asia/Pacific, 2014. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development
  13. Setiyono, B. and Chalmers. I. (2018), “Labour Protection Policy in A Third World Economy: The Case of Indonesia”, Development and Society, Vol. 47 No. 1 (March), pp. 139-158
  14. Trisnantoro L, Hendrartini J, Susilowati T, Miranti PAD, Aristianti V (2016). “A critical analysis of selected healthcare purchasing mechanisms in Indonesia”. In A. Honda, D. McIntrye, K. Hanson, & V. Tangcharoensathien (Eds.), Strategic Purchasing in China, Indonesia and the Philippines (Vol. Comparative Country Studies, Vol. 2 No. 1). Geneva: World Health Organization
  15. WHO (2003), Social Health Insurance, a Report of a Regional Expert Group Meeting New Delhi, India, 13-15 March 2003
  16. WHO (2017), “The Republic of Indonesia health system review”. Health systems in transition. Vol-7, Number -1
  17. Sumber online
  18. Detik.com, 2 Mei 2018, alamat: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4001072/hingga-april-2018-baru-92-juta-peserta-bpjs-yang-dibayarin-pemerintah
  19. Detik.com, 1 Agustus 2018, alamat: https://news.detik.com/kolom/d-4144570/di-balik-defisit-bpjs-kesehatan
  20. Tempo, 13 Februari 2018, alamat: https://bisnis.tempo.co/read/1060426/rs-swasta-keluhkan-pembayaran-klaim-bpjs-kesehatan-sering-telat/full&view=ok

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2021-09-16 22:58:23

No citation recorded.