Power Sharing dalam Pemilihan Gubernur di Sulawesi Selatan

Abstract

Artikel ini menjelaskan tentang pentingnya power sharing dalam meraih kekuasaan jabatan gubernur Sulawesi Selatan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data berdasarkan pembacaan atas sejumlah literatur yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan. Power sharing dalam konteks ini dibentuk melalui koalisi antara bangsawan Bugis dan Makassar. Bangsawan merupakan kelas sosial teratas dalam pelapisan sosial masyarakat. Dalam masyarakat majemuk seperti Sulawesi Selatan, berbagi kekuasaan antar kelompok etnis merupakan keharusan dalam politik. Itu tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan harmoni dan keteraturan, tetapi juga sebagai strategi dalam mendapatkan kekuasaan gubernur. Ini dibuktikan dengan kemenangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman dalam pemilihan gubernur 2018. Mereka mewakili kemenangan Makassar dan Bugis di satu sisi, sementara di sisi lain mereka telah mengembalikan kaum bangsawan dalam pusaran kekuasaan. Politik pembagian kekuasaan di antara kelompok-kelompok etnis mendorong orang untuk menyatukan suara mereka dengan mengikuti jalur etnis untuk mempertahankan keberadaan mereka dalam kekuasaan. Koalisi etnis yang dikombinasikan dengan koalisi antara bangsawan membuat artikel ini berbeda dengan artikel sebelumnya yang hanya mengeksplorasi politik pembagian kekuasaan berdasarkan etnis dan agama, tapi melupakan pentinganya status sosial dalam kontetasi politik. Bangsawan merupakan status tertinggi dalam struktur masyarakat Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, koalisi antarbangsawan merupakan pilihan cerdas dalam masyarakat majemuk yang merindukan kehadiran kaum bangsawan sebagai pemimpin gubernur.