skip to main content

Strategi Gerakan Politik Keterlibatan: Tiga Pola Kerja Politik Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

*Ernestus Lalong Teredi  -  Lembaga Terranusa Indonesia, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2021 Politika: Jurnal Ilmu Politik under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

Citation Format:
Abstract

Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang diselenggarakan pada tahun 1999 merupakan momentum bangkitnya perjuangan masyarakat adat di Indonesia. Kebangkitan ini, disebabkan krisis dari berbagai kebijakan sebelumnya yang mengabaikan kehidupan masyarakat adat. Dari lanskap genealogi tersebut, tulisan ini memeriksa bagaimana dinamika dan strategi gerakan politik keterlibatan masyarakat adat di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis wacana. Temuan dalam tulisan ini, politik keterlibatan AMAN hadir karena krisis kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat adat. Mengisi krisis kebijakan tersebut, maka terdapat tiga pola politik keterlibatan AMAN yang dilakukan secara kontinu selama ini. Pertama keterlibatan akar rumput dengan tujuan menghidupkan kritisisme dan mengidentifikasi persoalan dalam kehidupan masyarakat adat. Kedua, ikut mengadvokasi kebijakan publik, yang bertujuan untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat. Ketiga, terlibat dalam pentas elektoral, dengan misi menghadirkan perwakilan yang paham persoalan dasar masyarakat adat. Dari keseluruhan temuan tersebut, benang merah yang dapat diambil yaitu pola gerakan politik keterlibatan AMAN berhasil membangun sikap kritis dan perlawanan dari komunitas masyarakat adat. Di sisi lain, gerakan politik keterlibatan AMAN mampu merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat serta mengutus kader ke jajaran politik struktural.

Note: This article has supplementary file(s).

Fulltext View|Download |  Refrensi yang digunakan penulis, namun naskahnya tidak diterbitkan
MANGGARAIAN INDIGENEITY: THE POOR, THE SACRED, AND DEMOS IN POST-REFORM INDONESIA
Subject Indigeneity, Ecology, Development, Democracy, Discourse
Type Refrensi yang digunakan penulis, namun naskahnya tidak diterbitkan
  Download (689KB)    Indexing metadata
Keywords: politik keterlibatan; krisis kebijakan; masyarakat adat

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Statistics:
  1. Arizona, Y. M., & Simamora, I. L. (2017). Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat: Tren Produk Hukum Daerah dan Nasional Pasca Putusan MK 35/PUU-X/2012. Jurnal Outlook Epistema, Hlm, 1–12
  2. Catahu. (2018). Senjakala Nawacita dan Masa Depan Masyarakat Adat. Liansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
  3. Djalong, F. (2011). Manggaraian Indigeneity: The Poor, The Sacred, and Demos In Post-Reform Indonesia. Universitas Gajah Mada
  4. Edward, A., & Sukmajati, M. (2015). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014 Yogyakarta. PolGov, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, 2015. Yogyakarta: PolPolGov, Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada
  5. Ernesto, L. (2005). On Populist Reason. London: Verso
  6. Fringka, Y. (2017). Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Nagari III Koto, Tanah Datar, Sumatera Barat, Terhadap Rencana Tambang Bukit Batubasi. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 205–231
  7. Hanna, A. (1995). Dimension of Radical Democracy, Pluralism, Citizhensip, Community. In Chantal Mouffe (Maurizio,). Verso
  8. Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford: OXFORD University Press
  9. Howarth, D., & Stavrakakis, Y. (2000). Introducing Discourse Theory and Political Analysis
  10. Isin, E. F. (2002). Being Political: Genealogies of Citizenship. U of Minnesota Press
  11. Juru, I. J. (2011). Dislokasi Wacana Kewarganegaraan Melampaui Liberalisme Menuju Wacana Agonistik. Universitas Gadjah Mada
  12. Laclau, E., & Mouffe, C. (2008). Hegemoni dan Strategi Sosialis: Post Marxisme dan Gerakan Sosial Baru. Yogyakarta: Resist Book
  13. Lamonge, M. (2012). Neo-liberalism, Social Conflict and Identity of Papuan Indigenous People. Case study of Merauke Integrated Food & Energy Estate (MIFEE) in Papua. Master thesis, International Institute of Social Studies, Erasmus University …
  14. Li, T. M. (2012). The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia. Marjin Kiri
  15. Lies, M., & Dkk. (2017). Dialog Demokrasi: Kembali ke Masyarakat Sipil? Jurnal Prisma, 36(1)
  16. Marsh, D., & Stoker, G. (2012). Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik. Bandung: Nusa Media
  17. Moniaga, S. (2010). Dari Bumiputera ke Masyarakat Adat: Sebuah Perjalanan Panjang dan Membingungkan. Dalam Adat Dalam Politik Indonesia, Disunting Oleh JS Davidson, D. Henley, Dan S. Moniaga, 301–322
  18. Komnasham, I. (2016). Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
  19. Rahmawati, D. (2015). Demokrasi dalam Genggaman Para Pemburu Rente (Studi Kasus Asahan Sumatera Utara). Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1(2), 86–102. Retrieved from https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/1623
  20. Regus, M. (2015). Tambang dan Perlawanan Rakyat: Studi Kasus Tambang di Manggarai, NTT. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 1–25
  21. Riyadi, E. (2013). Manusia Politik: Sebuah Rekonstruksi Interpretasi Hanna Arendt Terhadap Tindakan Politik Manusia. In Manusia, Perempuan, Laki-Laki. Jakarta: Salihara
  22. Sangaji, A. (2010). Kritik Terhadap Gerakan Masyarakat Adat di Indonesia. Dalam Adat Dalam Politik Indonesia, Disunting Oleh JS Davidson, D. Henley, Dan S. Moniaga, 347–366
  23. Stavrakakis, Y. (2002). Lacan and the Political. Routledge
  24. Ya’kub, A. (2004). Agenda Neoliberal: Menyusup Melalui Kebijakan Agraria Di Indonesia. Jurnal Analisis Sosial, 47–64

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.