skip to main content

Oligarki dan Jaringan Patronase: Dinamika Kebijakan Pertambangan Batu Bara di Kabupaten Tanah Bumbu

1Universitas Islam Kalimantan, Indonesia

2Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

3Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

Open Access Copyright (c) 2023 Politika: Jurnal Ilmu Politik under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

Citation Format:
Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran oligarki lokal dan jaringannya dalam kebijakan pertambangan batubara serta menganalisis relasi bisnis dan politik sebagai jaringan patronase dan implikasinya terhadap dinamika ekonomi dan politik lokal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dikerangkai dengan teori oligarki Winters dan Robison-Hadiz. Alasan memilih Kabupaten Tanah Bumbu sebagai lokasi penelitian, secara empiris wilayah ini menjadi epicentrum eksploitasi tambang dan lahirnya sejumlah oligarki lokal kroni kapitalis yang memiliki pengaruh bisnis dan kekuasaan. Hasil penelitian ini yaitu bahwa sejumlah perusahaan tambang batubara bukan saja sebatas aktivitas ekonomi-bisnis saja, akan tetapi telah merambah kepada wilayah politik kekuasaan. Artikel ini menyimpulkan bahwa sumber daya tambang batubara telah menjadi instrumen persekongkolan para aktor politik dan aktor bisnis (pengusaha tambang) untuk membangun jaringan patronase politik dan bisnis. Jaringan patronse politik dan bisnis semakin terstruktur. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung sebagai praktaik demokrasi pasca reformasi telah melahirkan transisi demokrasi yag memberikan ruang dan kesempatan bagi para aktor bisnis.

Fulltext View|Download
Keywords: oligarki lokal; jaringan patronase; tambang batu bara; pilkada

Article Metrics:

  1. Afala, L.M. (2017). Pasang Surut Reformasi Birokrasi dalam Transisi Demokrasi Indonesia. Jurnal Transformative, 3(1), 15–39
  2. Agustino, L., & Yusoff, M. A. (2010). Politik Lokal di Indonesia: dari Otokratik ke Reformasi Politik. Jurnal Ilmu Politik, 21, 5–30. https://www.researchgate.net/publication/311432680
  3. Alatas, S.H. (1975). Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer (1st ed.). Jakarta: LP3ES
  4. Ananta, D.D. (2014). Oligarki: Tatanan Ekonomi Politik Indonesia Kontemporer. Indoprogress.Com. https://indoprogress.com/2014/11/oligarki-tatanan-ekonomi-politik-indonesia-kontemporer/
  5. As’ad, M.U. (2020). Ketika Sumber Daya Alam Menjadi Arena Korupsi dan Persekongkolan Politik Para Aktor di Era Demokratiasi (Memahami Dinamika Politik Lokal di Kalimantan Selatan). In Korupsi, Pemilu dan Sumber Daya Alam (pp. 193–226)
  6. Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2014). Electoral Dynamics in Indonesia Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots. Singapore: Nus Press
  7. Fitriani, D.F. (2021). Praktek Rent Seeking (Pemburu Rente): Praktek Politik Dan Bisnis Di Kalangan Birokrasi (Rent Seeking Practice: Political And Business Practices In The Bureaucracy). The World Financial Administration Journal. http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/keuangan/article/view/1196
  8. Kadir, A. (2020). Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik di Indonesia. CV. Dharma Persada Dharmasraya
  9. Kompas.com. (2017). Gubernur Sulawesi Tenggara Didakwa Rugikan Negara Rp 4,3 Triliun. https://nasional.kompas.com/read/2017/11/20/16521491/gubernur-sulawesi-tenggara-didakwa-rugikan-negara-rp-43-triliun
  10. Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo
  11. Moleong, L. J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif (edisi 1 re). Remaja Rosdakarya
  12. Moselle, B., & Polak, B. (2001). A Model of a Predatory State. Economics, & Organization, 17(1), 1–33
  13. Muliyawan. (2021). Korupsi dalam Pusaran Politik dan Budaya. Www.Pn-Palopo.Go.Id. https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/220-korupsi-dalam-pusaran-politik-dan-budaya
  14. Puranen, B., & Widenfalk, O. (2007). The Rentier State: Does Rentierism Hinder Democracy? The Rentier Mentality Hypothesis Tested in Seven Middle Eastern Countries
  15. Puskapol.ui.ac.id. (2018). Mahalnya Ongkos Politik: Catatan Diskursus Pilkada Langsung. www.puskapol.ui.ac.id. https://www.puskapol.ui.ac.id/opini/mahalnya-ongkos-politik-catatan-diskursus-pilkada-langsung.html
  16. Raco, J. R. (2018). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya. Grasindo. https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj
  17. Samsuddin, H., Indra Gunawan, C., & Sasmito, C. (2019). Membongkar Relasi Kekuasaan Oligarki di Kota Batu: Studi Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Pemberian Keringanan Pajak dan Korupsi Kebijakan PT BWR. Jurnal Ilmu Administrasi, XVI (2), 210–227
  18. Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Bina Praja, 7(2), 111–130
  19. Suryani, D., Fildzah Izzati, F., Syafi, I., Yuhsina Adaba, P., & Satriani, S. (2021). Kemunduran Demokrasi Tata Kelola SDA: Penguatan Oligarki dan Pelemahan Partisipasi Civil Society. Jurnal Penelitian Politik, 18(2), 173–189. https://ejournal.politik.lipi.go.id/
  20. Susanto, N. N. (2019). Eksploitasi Hutan Dan Tambang Pada Masa Kolonial Di Kalimantan Bagian Utara (Forest and Mining Exploitation During the Colonial Period in The Northern Part Of Kalimantan). Kindai Etam: Jurnal Penelitian Arkeologi, 4(1). https://doi.org/10.24832/KE.V4I1.35
  21. Wibisono, S.G. (2018). Tambang Batu Bara Kaltim disebut jadi Sarang Korupsi. Beritagar.Id. https://beritagar.id/artikel-amp/berita/tambang-batu-bara-kaltim-disebut-jadi-sarang-korupsi

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2024-05-20 01:39:21

No citation recorded.