skip to main content

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA NARKOBA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

*Dwi Khairawati  -  Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro., Indonesia
Open Access Copyright 2016 LAW REFORM

Citation Format:
Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang kebijakan hukum
pidana terhadap pemberian grasi kepada terpidana narkoba pada saat ini dan dan
uga menganalisis kebijakan hukum pidana yang akan datang terhadap pemberian
grasi kepada terpidana narkoba dalam prespektif pembaharuan hukum pidana.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji
atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan,
yang selanjutnya di analisa dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian
diketahui bahwa Pertama, Kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan
pemberian grasi kepada terpidana narkoba berlaku saat ini di Indonesia, antara
lain: pemberian hak pengajuan permohonan grasi kepada Menteri Hukum dan
HAM dan Ketua Pengadilan tingkat I yang memutus perkara. Kedua, Kebijakan
hukum pidana pemberian grasi kepada terpidana narkoba yag akan datang,
mengenai mekanisme pemberian grasi bagi terpidana, ataupun mekanisme
pelaksanaan pengajuan grasi, kebijakan pertimbangan alasan pemberian grasi
hingga mendapatkan putusan, dapat dilihat dalam kajian perbandingan negara
asing (Amerika serikat, Filipina dan Kanada).
Kata Kunci: Kebijakan Pidana, Grasi, Narkoba

Fulltext View|Download

Article Metrics:

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2024-11-04 14:09:54

No citation recorded.