KETIDAKTERATURAN HUKUM PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA

*Sulaiman Sulaiman scopus  -  Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Indonesia
Muhammad Adli  -  Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Indonesia
Teuku Muttaqin Mansur  -  Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Indonesia
Received: 10 Sep 2018; Published: 29 Mar 2019.
Open Access Copyright 2019 LAW REFORM
License URL: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Citation Format:
Article Info
Section: Articles
Language: ID
Statistics: 1453 1033
Abstract
Peraturan perundang-undangan terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (MHA) sudah banyak dilahirkan tapi masyarakat hukum adat justru merasakan ketidakteraturan hukum. Tulisan ini membahas apa yang menyebabkan ketidakteraturan dalam pengakuan dan perlindungan MHA, bagaimana menjaga orientasi pembaruan hukum terkait MHA, dan tata pikir yang seperti apa perlu dibangun dalam rangka pengakuan dan perlindungan MHA di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakteraturan dalam pengakuan dan perlindungan hukum MHA terjadi karena banyak sebab, antara lain ragam istilah dan banyaknya dimensi serta lembaga yang menangani MHA itu sendiri. Orientasi pembaruan hukum terkait MHA terlihat adanya pengajuan yudicial review terhadap UU yang tidak sejalan dengan UUD 1945. Ada empat putusan MK yang sangat penting terkait dengan keberadaan MHA, yakni Putusan MK No. 001-21-22/PUU-I/2003 dan No. 3/PUU-VIII/2010 (memperjelas tolak ukur frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat”), Putusan MK No. 10/PUU-I/2003 (memperjelas empat syarat MHA), Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (membedakan hutan adat dan hutan negara), dan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007 (dasar kerugian konstitusional).
Keywords: Masyarakat Hukum Adat; Ketidakteraturan Hukum; Pengakuan.

Article Metrics:

  1. Arizona, Y. (2015). Masyarakat Adat dalam Kontestasi Pembaruan Hukum. Jakarta: Bappenas.
  2. Asshiddiqie, J. (2005). Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM. Jakarta: Konstitusi Press.
  3. Halim, A. (2014). Bukan Bangsa Kuli. Jakarta: Kiara.
  4. Keraf, A. Sonny. (2005). Etika Lingkungan. Jakarta: Penerbit Kompas.
  5. Penyusun, T. (2008). Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945: 1999 – 2002 Tahun Sidang 1999. Jakarta: Sekjen MPR.
  6. Putro, W. (2011). Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing.
  7. Rahardjo, S. (2000). Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan. Semarang: Fakultas Hukum Undip.
  8. Rahardjo, S. (2005). Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam R. H, Masyarakat Hukum Adat: Inventarisir dan Perlindungan Hukum (hal. 51-52). Jakarta: Komnas HAM.
  9. Rahardjo, S. (2006). Hukum dalam Jagad Ketertiban. Jakarta: UKI Press.
  10. Rosadi, O. (2012). Quo Vadis Hukum Ekologi dan Keadilan Sosial dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum. Yogyakarta: Thafa Media.
  11. Safitri, Myrna A., & Uliyah, Luluk. (2014). Adat di Tangan Pemerintah Daerah, Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Jakarta: Epistema.
  12. Samekto, A. (2015). Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme. Jakarta: Konstitusi Press.
  13. Samekto, A. (2008). Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan. Yogyakarta: Genta Press.
  14. Saptomo, A. (2010). Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
  15. Sidharta, B. Arief. (2008). Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum. Bandung: Refika Aditama.
  16. Simarmata, R. (2006). Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Bangkok: UNDP.
  17. Sodiki, A. (2013). Politik Hukum Agraria. Jakarta: Konstitusi Pers.
  18. Tanya, Bernard. L., Simanjuntak, Yoan N., Hage, Markus Y. (2010). Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.
  19. Wignjosoebroto, S. (2009). Mempersoalkan Empat Syarat Pengakuan Eksistensi Hukum Adat. Jakarta: HUMA.
  20. Wignjosoebroto, S. (2013). Hukum dalam Masyarakat. Yogyakarta: Graha Ilmu.
  21. Abdullah, Muhammad Adli., Arifin, Azmi., & Tripa, Sulaiman. (2018). Panglima Laot: His Legacy and Role in Conserving Marine Resources in Aceh. Journal SHS Web of Conferences, Vol.45, p.603.
  22. Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. Dinamika Hukum, Vol.13,(No.2), pp.319-331.
  23. Jayus, J. A. (2011). Rekonstruksi Kedudukan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Dewasa Ini. Jurnal Litigasi, Vol.12,(No.1), p.801.
  24. Maladi, Y. (2010). Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen. Jurnal Mimbar Hukum, Vol.22,(No.3), p.1.
  25. Muazzin (2014). Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspekf Hukum Internasional. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, (No.2). p.322-344.
  26. Novianti, Kusuma W (2018) Masyarakat Hukum Adat: Hak Atas Pembangunan Berbasis Kesejahteraan. Jurnal Literasi Hukum, Vol 2, (No. 2), p.6-25.
  27. Nugroho, B. D. (2010). Pengelolaan Hak Ulayat Kehutanan yang Berkeadilan dalam Kaitan Pemberian Izin HPH Dihubungkan dengan Hak Menguasai Negara. Jurnal Litigasi, Vol.11,(No.1), pp.403-404.
  28. Rosmidah. (2010). Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya. Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, (No.2), p.68.
  29. Safiudin S. (2017). Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara Di Taman Nasional Aora Wara Aopa Watomohai. Mimbar Hukum, Vol 30, (No.1), p.64-77.
  30. Sukirno. (2013). Urgensi Persyaratan untuk Masyarakat Hukum Adat dalam RUU Pertanahan. Masalah - Masalah Hukum, Vol.42, (No.4), pp.486-489.
  31. Sulaiman. (2015). Pengembanan Hukum Teoritis dalam Pembangunan Hukum di Indonesia. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17, (No.2), pp.585-601.
  32. Sulaiman. (2017). Mereposisi Cara Pandang Negara terhadap Hukum Adat di Indonesia. Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Vol.2, (No.1), pp.31-46.
  33. Sulaiman. (2017). Reposisi Hukum Suloh Terkait Mitigasi Bencana Sosial di Aceh. Law Reform, Vol.13, (No.2), pp.249-258.
  34. Syamsudin, M. (2008). Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara. Jurnal Hukum, Vol.15, (No.3), pp.338-351.
  35. Warassih, Esmi., & Sulaiman. (2017). Recognition of Adat Forest and Plantation Concessions in Indonesia. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.19, (No.2), pp.249-268.
  36. Warassih, Esmi., Sulaimani., & PL, Rika Fatimah. (2018). Empowering Local Wisdom in Regional Mining Policies: Study in Pati Regency, Central Java. Journal Environmental Policy and Law, Vol.48, (No.5), pp.317-322.
  37. Sulaiman., Ahmad, Kammaruzzaman Bustamam., Warassih, Esmi., Samekto, Adjie., & Abdullah, M. Adli. (2017). Gampong Leadership and Disaster Mitigation: A Study Case in Aceh Besar District. In Proceedings of AICS-Social Sciences (p.793). Banda Aceh: Unsyiah.