skip to main content

KETIDAKTERATURAN HUKUM PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA

*Sulaiman Sulaiman scopus  -  Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Indonesia
Muhammad Adli  -  Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Indonesia
Teuku Muttaqin Mansur  -  Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Indonesia
Open Access Copyright 2019 LAW REFORM under http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0.

Citation Format:
Abstract
Peraturan perundang-undangan terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (MHA) sudah banyak dilahirkan tapi masyarakat hukum adat justru merasakan ketidakteraturan hukum. Tulisan ini membahas apa yang menyebabkan ketidakteraturan dalam pengakuan dan perlindungan MHA, bagaimana menjaga orientasi pembaruan hukum terkait MHA, dan tata pikir yang seperti apa perlu dibangun dalam rangka pengakuan dan perlindungan MHA di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakteraturan dalam pengakuan dan perlindungan hukum MHA terjadi karena banyak sebab, antara lain ragam istilah dan banyaknya dimensi serta lembaga yang menangani MHA itu sendiri. Orientasi pembaruan hukum terkait MHA terlihat adanya pengajuan yudicial review terhadap UU yang tidak sejalan dengan UUD 1945. Ada empat putusan MK yang sangat penting terkait dengan keberadaan MHA, yakni Putusan MK No. 001-21-22/PUU-I/2003 dan No. 3/PUU-VIII/2010 (memperjelas tolak ukur frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat”), Putusan MK No. 10/PUU-I/2003 (memperjelas empat syarat MHA), Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (membedakan hutan adat dan hutan negara), dan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007 (dasar kerugian konstitusional).
Fulltext View|Download
Keywords: Masyarakat Hukum Adat; Ketidakteraturan Hukum; Pengakuan.

Article Metrics:

  1. Arizona, Y. (2015). Masyarakat Adat dalam Kontestasi Pembaruan Hukum. Jakarta: Bappenas
  2. Asshiddiqie, J. (2005). Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM. Jakarta: Konstitusi Press
  3. Halim, A. (2014). Bukan Bangsa Kuli. Jakarta: Kiara
  4. Keraf, A. Sonny. (2005). Etika Lingkungan. Jakarta: Penerbit Kompas
  5. Penyusun, T. (2008). Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945: 1999 – 2002 Tahun Sidang 1999. Jakarta: Sekjen MPR
  6. Putro, W. (2011). Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing
  7. Rahardjo, S. (2000). Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan. Semarang: Fakultas Hukum Undip
  8. Rahardjo, S. (2005). Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam R. H, Masyarakat Hukum Adat: Inventarisir dan Perlindungan Hukum (hal. 51-52). Jakarta: Komnas HAM
  9. Rahardjo, S. (2006). Hukum dalam Jagad Ketertiban. Jakarta: UKI Press
  10. Rosadi, O. (2012). Quo Vadis Hukum Ekologi dan Keadilan Sosial dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum. Yogyakarta: Thafa Media
  11. Safitri, Myrna A., & Uliyah, Luluk. (2014). Adat di Tangan Pemerintah Daerah, Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Jakarta: Epistema
  12. Samekto, A. (2015). Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme. Jakarta: Konstitusi Press
  13. Samekto, A. (2008). Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan. Yogyakarta: Genta Press
  14. Saptomo, A. (2010). Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
  15. Sidharta, B. Arief. (2008). Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum. Bandung: Refika Aditama
  16. Simarmata, R. (2006). Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Bangkok: UNDP
  17. Sodiki, A. (2013). Politik Hukum Agraria. Jakarta: Konstitusi Pers
  18. Tanya, Bernard. L., Simanjuntak, Yoan N., Hage, Markus Y. (2010). Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing
  19. Wignjosoebroto, S. (2009). Mempersoalkan Empat Syarat Pengakuan Eksistensi Hukum Adat. Jakarta: HUMA
  20. Wignjosoebroto, S. (2013). Hukum dalam Masyarakat. Yogyakarta: Graha Ilmu
  21. Abdullah, Muhammad Adli., Arifin, Azmi., & Tripa, Sulaiman. (2018). Panglima Laot: His Legacy and Role in Conserving Marine Resources in Aceh. Journal SHS Web of Conferences, Vol.45, p.603
  22. Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. Dinamika Hukum, Vol.13,(No.2), pp.319-331
  23. Jayus, J. A. (2011). Rekonstruksi Kedudukan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Dewasa Ini. Jurnal Litigasi, Vol.12,(No.1), p.801
  24. Maladi, Y. (2010). Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen. Jurnal Mimbar Hukum, Vol.22,(No.3), p.1
  25. Muazzin (2014). Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspekf Hukum Internasional. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, (No.2). p.322-344
  26. Novianti, Kusuma W (2018) Masyarakat Hukum Adat: Hak Atas Pembangunan Berbasis Kesejahteraan. Jurnal Literasi Hukum, Vol 2, (No. 2), p.6-25
  27. Nugroho, B. D. (2010). Pengelolaan Hak Ulayat Kehutanan yang Berkeadilan dalam Kaitan Pemberian Izin HPH Dihubungkan dengan Hak Menguasai Negara. Jurnal Litigasi, Vol.11,(No.1), pp.403-404
  28. Rosmidah. (2010). Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya. Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, (No.2), p.68
  29. Safiudin S. (2017). Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara Di Taman Nasional Aora Wara Aopa Watomohai. Mimbar Hukum, Vol 30, (No.1), p.64-77
  30. Sukirno. (2013). Urgensi Persyaratan untuk Masyarakat Hukum Adat dalam RUU Pertanahan. Masalah - Masalah Hukum, Vol.42, (No.4), pp.486-489
  31. Sulaiman. (2015). Pengembanan Hukum Teoritis dalam Pembangunan Hukum di Indonesia. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17, (No.2), pp.585-601
  32. Sulaiman. (2017). Mereposisi Cara Pandang Negara terhadap Hukum Adat di Indonesia. Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Vol.2, (No.1), pp.31-46
  33. Sulaiman. (2017). Reposisi Hukum Suloh Terkait Mitigasi Bencana Sosial di Aceh. Law Reform, Vol.13, (No.2), pp.249-258
  34. Syamsudin, M. (2008). Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara. Jurnal Hukum, Vol.15, (No.3), pp.338-351
  35. Warassih, Esmi., & Sulaiman. (2017). Recognition of Adat Forest and Plantation Concessions in Indonesia. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.19, (No.2), pp.249-268
  36. Warassih, Esmi., Sulaimani., & PL, Rika Fatimah. (2018). Empowering Local Wisdom in Regional Mining Policies: Study in Pati Regency, Central Java. Journal Environmental Policy and Law, Vol.48, (No.5), pp.317-322
  37. Sulaiman., Ahmad, Kammaruzzaman Bustamam., Warassih, Esmi., Samekto, Adjie., & Abdullah, M. Adli. (2017). Gampong Leadership and Disaster Mitigation: A Study Case in Aceh Besar District. In Proceedings of AICS-Social Sciences (p.793). Banda Aceh: Unsyiah

Last update: 2021-06-19 15:47:03

No citation recorded.

Last update: 2021-06-19 15:47:03

No citation recorded.