skip to main content

Pengadaan dan Pendayagunaan SDM Puskesmas sebagai BLUD di Kota Semarang

*Ananda Dyah Shafira  -  Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang|Universitas Diponegoro, Indonesia
Septo Pawelas Arso  -  Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang|Universitas Diponegoro, Indonesia
Wulan Kusumastuti  -  Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang|Universitas Diponegoro, Indonesia
Open Access Copyright 2022 MEDIA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA under http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

Citation Format:
Abstract

Latar belakang: Puskesmas membutuhkan SDM yang terdiri dari tenaga kesehatan dan non kesehatan dalam menyelenggarakan kegiatannya. Puskesmas didorong untuk menerapkan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam mengelola sumber dayanya. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, ditemukan permasalahan yaitu SDM yang tidak diperpanjang kontrak dan diberhentikan oleh Puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses manajemen sumber daya manusia dalam pengadaan dan pendayagunaan tenaga puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai BLUD.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif – deskriptif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam menggunakan teknik purposive sampling.

Hasil: Berdasarkan hasil penelitian, Puskesmas di Kota Semarang belum merencanakan SDM Non-ASN dengan baik dan terdapat SDM Non-ASN yang kinerjanya kurang baik. Selain itu, ketersediaan SDM di Kota Semarang masih belum memenuhi kebutuhan Puskesmas. Sehingga pelaksanaan kegiatan di Puskesmas tidak terlaksana dengan baik dan beban kerja petugas meningkat.

Simpulan: Proses manajemen SDM dalam pengadaan dan pendayagunaan SDM Non-ASN Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai BLUD belum terlaksana secara optimal di 2 (dua) Puskesmas di Kota Semarang.

Kata kunci: Puskesmas; BLUD; SDM Non-ASN; Manajemen SDM


ABSTRACT

Title: Procurement and Utilization of Primary Health Care Human Resources as BLUD in Semarang City

Background: Primary Health Care need human resources (HR) consisting from health and non-health workers in carrying out their activities. Primary Health Care are encouraged to implement the Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) scheme to manage their resources. Based on results of a preliminary study, it was found that the problem was that the HR weren’t renewed and were dismissed by Primary Health Care. This study aims to analyze the process of HR management in the procurement and utilization of Primary Health Care personel at the Semarang City Health Office as a BLUD.

Method: This study was conducted using qualitative – descriptive methods. Data collection was done through in-depth interviews with purposive sampling technique.

Result: Based on the results of the study, the Primary Health Care in Semarang City has not properly planned Non-Public Employee HR and there are Non-ASN HR whose performance is not good. In addition, the availability of HR in the city of Semarang still doesn’t meet the needs of the Primary Health Care. So, the implementation of activities at Primary Health Care isn’t carried out properly and the workload of officers increases.

Conclusion: The HR management process in the procurement and utilization of Non-ASN HR at the Primary Health Care at the Semarang City Health Service as a BLUD hasn’t been implemented optimally in 2 (two) Health Centers in Semarang City

Keywords: Primary Health Care; BLUD; Non-Public Employee HR; HR Management

 

Fulltext View|Download
Keywords: Puskesmas; BLUD; SDM Non-ASN; Manajemen SDM

Article Metrics:

  1. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2019
  2. Kementerian Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2020
  3. Nugraha SM, Manik CG, Su’udi A. Analisis Kebijakan Tenaga Kesehatan Non-PNS di Puskesmas. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan. 2020 Apr; 4(1): 51-63
  4. Romadhona YS, Siregar KN. Analisis Sebaran Tenaga Kesehatan Puskesmas di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas. Jurnal Kesehatan Manarang. 2018 Des; 4(2): 114-121
  5. Paruntu BRL, Rattu AJM, Tilaar CR. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Puskesmas Kabupaten Minahasa. JIKMU. 2015 Jan; 5(1):43-53
  6. Menteri Dalam Negeri RI. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. 2018
  7. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan. 2015
  8. Hasibuan, Malayu S.P. Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara; 2016
  9. Shofiah R, Prihatini D, Viphindrartin S. Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Puskesmas di Kabupaten Jember. Jurnal Bisnis dan Manajemen (Bisma). 2019 Nov; 12(3): 181-188
  10. Walikota Semarang. Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Semarang. 2017
  11. Arifudin, Sudirman, Andri M. Evaluasi Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Penempatan Kerja Petugas di UPT Puskesmas Lembasada. Promotif. 2017 Jul; 7(1): 1-14
  12. Alfianto L, Zakiyah E. Analisa Perkiraan Jumlah SDM Rekam Medik di Unit Filing Dengan Metode WISN (Workload Indicator Staff Need) di RSUD Kabupaten Wonogiri Tahun 2014. IJMS - Indonesian Journal On Medical Science. 2015 Jan; 2(1): 69-73
  13. Sidiq, Rapitos. Distribusi Tenaga Rekam Medis Pada Puskesmas di Kota Langsa, Kabupaten Pidie dan Simeulue Provinsi Aceh Tahun 2013. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (JMIKI). 2014 Mar; 2(1): 1-7
  14. Suryanto, Hikmawan. Analisis Beban Kerja dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Petugas Rekam Medis Puskesmas Adan-adan Kabupaten Kediri. Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. 2020 Mar; 3(1): 29-35

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.