1. Home
  2. Vol 49, No 3 (2020)
  3. Soemarmi

TEKNOLOGI VESSEL MONITORING SYSTEM (VMS) SEBAGAI STRATEGI PERLINDUNGAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN DI INDONESIA

Amiek Soemarmi, Erlyn Indarti, Pujiyono Pujiyono, Muhamad Azhar, Dian Wijayanto
DOI: 10.14710/mmh.49.3.2020.303-313
Copyright (c) 2020 Masalah-Masalah Hukum License URL: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Teknologi Vessel Monitoring System (VMS) sebagai strategi perlindungan dan pembangunan industri perikanan di Indonesia. Usaha perikanan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan di antaranya adalah masih adanya praktik illegal fishing dan lemahnya pengawasan.  Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Mengkaji norma – norma hukum dalam peraturan perundang– undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan kebijakan percepatan pembangunan industri perikanan serta dampak penerapan VMS. Hasil penelitian menujukan bahwa pemanfaatan teknologi VMS dapat menciptakan transparansi dalam pengelolaan sumber daya kelautan di seluruh dunia, sehingga bisa mencegah terjadinya praktik kejahatan seperti illegal fishing. Apabila hal ini dilakukan maka industri perikanan Indonesia akan bebas dari kejahatan seperti ilegal fishing dan akan terwujud pembangunan industri perikanan di Indonesia.

Full Text: PDF

Keywords

Vessel Monitoring System; Usaha Perikanan; Perlindungan; Pembangunan

References

Afriansyah, A. (2015). Kewenangan Negara Pantai dalam Mengelola Wilayah Laut. Jurnal Hukum & Pembangunan, 45(4), 607–635. https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no4.63

Azhar, M., Ispriyarso, B., Sa’adah, N., Suharso, P., Juliani, H., Setyono, J., & Suparmin, S. (2019). State revenue of the fishery sector after the prohibition policy on illegal unreported and unregulated fishing. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 246(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/246/1/012083

Azhar, M., Suhartoyo, S., Alw, L. T., Suharso, P., & Herawati, V. E. (2018). Protection of traditional fishermen in the granting of fishery licenses in Indonesia. E3S Web of Conferences, 47. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20184707003

Badriyah, S. M., Mahmudah, S., & Soemarmi, A. (2019). Leasing Sebagai Alternatif Pembiayaan Kapal Bagi Nelayan Kecil di Kota Pekalongan. Masalah-Masalah Hukum, 48(2), 204.

Banakar, R., & Travers, M. (2005). Theory and method in socio-legal research. Bloomsbury Publishing.

Basuki, A. I., & Wuryandari, A. I. (2015). Desain dan Analisis Hybrid Vessel Monitoring System berbasis Kolaborasi DTN dan Internet Design and Analysis of Hybrid Vessel Monitoring System based on DTN and Internet Collaboration. INKOM, 9(2), 57.

Dahuri, R. (n.d.). Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan, Ringkasan Orasi Ilmiah Guru Besar Bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.

FAO. (2016). The State of The World Fisheries and Agriculture - Contributing to Food Security and Nutrition For All.

Febriansyah, A. P., Luasunaung, A., & Dien, H. V. (2016). Ketaatan Kapal Pukat Cincin yang Berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Terhadap Wilayah Penangkapan Ikan yang Ditetapkan Menggunakan Data Vessel Monitoring System. Jurnal Ilmu Dan Teknologi Perikanan Tangkap, 2(4), 159–164.

Hadikusuma, H. (1995). Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Mandar Maju.

Hadinata, Y. (2010). Pelaksanaan Vessel Monitoring System (VMS) di Indonesia. Institut Pertanian Bogor.

Indarty, E. (2010). Diskresi dan Paradigma (Sebuah Telaah Filsafat Hukum). Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Jennings, S., & Lee, J. (2012). Defining fishing grounds with vessel monitoring system data. ICES Journal of Marine Science, 69(1), 51 – 63. https://doi.org/10.1093/icesjms/fsr17

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2018). KKP Optimalkan Teknologi untuk Kebijakan Publik. Satu Data Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Muhamad, S. V. (2012). Illegal Fishingdi Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan. Politica, 3(1), 60.

Nasution, Z., & Zulham, A. (2013). Prakiraan Dampak Ancaman dan Gangguan dalam Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 3(1), 67.

Nugroho, D., & Atmaja, S. B. (2014). Kajian Penanggulangan IUUF pada Perikanan Cantrang di Laut Jawa (WPP – 712) Assessment IUUF on Demersal Danish Seine Fishery In The Ja VaSea (Fmz – 712). Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 6(2), 60.

Roan, A. (2016). Data Scientist Skytruth.

Rynaldo, Amiek Soemarmi, R. H. (2016). Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan Bagi Pemilik Sipi Andon Di Jawa Tengah. 5(3), 1–21.

Sari, D. A. A. (2019). Integrasi Tata Kelola Kebijakan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 8(2), 147–202.

Satria, F., Sadiyah, L., Widodo, A. A., Wilcox, C., Ford, J. H., & Hardesty, B. D. (2018). Characterizing transhipment at-sea activities by longline and purse seine fisheries in response to recent policy changes in Indonesia. Marine Policy, 95, 9.

Soekanto, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.

Soemarmi, A. (2016). Buku Ajar Hukum Perikanan. UNDIP Press.

Soemarmi, A., & Diamantina, A. (2019). Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 48(3), 241. https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.241-248

Soemarmi, A., Indarti, E., Pujiyono, P., & Diamantina, A. (2019). Konsep Negara Kepulauan dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 48(3), 241–248. https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.241-248

Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Ghalia Indonesia.

Suharto, B. Y., Budiman, J., & Karwu, D. B. A. (2017). Analisis Pengawasan Kapal Perikanan Terhadap Penanggulangan Illegal Fishingdi Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Indonesia. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 7(2), 116.

Sutardjo, S. C. (2014). Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan ke Depan Developmen Policy of Marine And Fisheries. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 6(1), 37–42.

Tirtawati, S. D., Benuf, K., & Panjaitan, B. M. (2020). Rencana Strategis Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Kecil Dan Terluar. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum, 5(1), 115.

Wijayanto, D., & Yulianto, T. (2013). ANALISIS KELAYAKAN USAHA PERIKANAN LAUT KABUPATEN KENDAL (Feasibility Study to Fisheries Bussiness in District of Kendal). 8(2), 52–56. https://doi.org/10.14710/ijfst.8.2.52-56