DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.60-69

PERIZINAN BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION UNTUK MEWUJUDKAN KEMUDAHAN BERUSAHA

*Rio Christiawan  -  Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2021 Masalah-Masalah Hukum under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0.

Citation Format:
Abstract
Kendala utama dalam mewujudkan kemudahan berusaha di Indonesia adalah masalah perizinan dalam berusaha. Pemerintah telah melahirkan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Tujuan penulisan ini adalah melihat persoalan bahwa Online Single Submission (OSS) masih belum dapat melayani perizinan teknis yang penting bagi kelangsungan usaha mengingat hingga saat ini OSS hanya dapat dipergunakan untuk mengurus sebagian kecil perizinan yang memang mudah dan murah untuk diurus. OSS akan dapat mendorong tingkat kemudahan berusaha di Indonesia apabila dalam pengurusan perizinan berbasis OSS telah memenuhi hakikat single submission itu sendiri, yakni dapat mengintegrasikan pengurusan perizinan dan dapat memenuhi fungsi data sharing antar instansi sehingga pengurusan perizinan sederhana, mudah, dan cepat.
Fulltext View|Download
Keywords: Kendala Perizinan; Birokrasi; OSS; Kemudahan Berusaha

Article Metrics:

Article Info
Section: Articles
Language : ID
Recent articles
SILA KE-EMPAT PANCASILA DAN IKLIM DEMOKRASI INDONESIA SAAT INI PERAN KPJKS DALAM LEGISLASI FATWA DSN-MUI DI BIDANG REGULASI KEUANGAN SYARIAH PENGGUNAAN OMNIBUS LAW DALAM REFORMASI REGULASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA More recent articles
Most cited articles
Eksistensi Prinsip Responsibility to Protect Dalam Hukum Internasional IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI PULAU LOMBOK) REHABILITASI DALAM UPAYA DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME Kebijakan Mediasi Penal Pada Kasus Pencurian di Kepolisian Surakarta PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM SISTEM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL More cited articles
  1. Arrum, D. A. (2019). Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. Jurist-Diction, 2(5), 1631–1654. https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15222
  2. Berger, B. (2013). Constraints and Types of Business Interruption in Developing Countries. Iowa Law Review Journal, 99(3), 362
  3. Brigs, M. (2015). Easy Business Formulation and Regulation for Investors in Southeast Asia. Australian Business Law Review Journals, 59, 119
  4. Burgos, P. (2017). Easy of Doing Business in Southeast Asia. Ateneo Business Law Review Journals, 36, 109
  5. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. (2015). Penyederhanaan Birokrasi Perizinan: Focus Group Discussion (FGD) Departemen Dalam Negeri di Jakarta 4 Maret 2015
  6. Harun. (2014). Konstruksi Perizinan Usaha Masa Depan. Penerbit SI
  7. Lahadila, B. (2019). Hantu Berdasi Kendala Investasi di Daerah: Materi Paparan Kepala BKPM dalam Acara Sosialisasi Kemudahan Berusaha Jakarta:
  8. Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. Masalah-Masalah Hukum, 48(2), 147. https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.147-163
  9. Lucas, M. et. al. (2020). 2019 Ease of Doing Bussiness Report (South East Asean) EoDB Series Publishing
  10. Osenboorg, D. et. al. (2020). World Bank Annual Report 2019 (South East Asean). World Bank
  11. Ping, L. H. (2017). Simple Licensing as an Incentive for Investors. University of Malaya Law Review Journal, 53, 110
  12. Priscilia, I. M. (2018). Implementasi OSS pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Manado. Jurnal Sam Ratulangi Law Review, 1(1), 56
  13. Pudyatmoko, Y. S. (2009). Perizinan – Problem dan Upaya Pembenahan. Grasindo
  14. Raharjo, A. dkk. (2019). Laporan Tahunan Kinerja KPK Tahun 2019
  15. Saharjo, B. H. (2013). Pengendalian Hutan dan Lahan yang Lestari. Jurnal Biodiversitas, 17(1), 18
  16. Sipayung, T. (2017). Moratorium: Sebuah Persoalan Baru. Jurnal Paspi, 2(2), 165
  17. Siswosoediro, H. (2018). Pengurusan Perizinan dan Dokumen. Visi Media
  18. Sutedi, A. (2011). Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Cetakan Kedua. Sinar Grafika
  19. Tim Sosialisasi BKPM. (2019). Buku Panduan Menuju Perizinan Berbasis OSS. Cetakan Pertama. Litbang BKPM
  20. Tim Sosialisasi OSS. (2018). Buku Panduan Pedoman Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS). Kementerian Koordinator Perekonomian
  21. White. S. (2016). Problem of Licensing Management in Developing Countries. Tamasat Law Review Journal, 49, 172
  22. Yani, A. dkk. (2016). Perizinan Terpadu. Cetakan Pertama. Unmal Press
  23. Yap, K. (2017). Comercial Aspect on Omnibus Law. Hongkong Babtist University Legal Journal, 34, 83
  24. Yong, D. (2019). Data Sharing as a Legal Solution. Singapore Law Review Journal, 36, 306

Last update:

  1. Online Single Submission Risk Based Approach: Conflict of Authority Between Central and Local Government

    M. Angga Maulana Hasibuan. Locus Journal of Academic Literature Review, 2022. doi: 10.56128/ljoalr.v1i4.69

Last update: 2025-06-28 10:11:37

No citation recorded.