PERLINDUNGAN HUKUM PENYEROBOTAN TANAH HAK MILIK DALAM ASPEK PIDANA (STUDI KASUS NOMOR:24/G/2013/PTUN-BL)

Abstract

Abstract

Land registration is clearly an intended activity to provide proof of land rights in the form of land rights certificates to provide guarantees of legal certainty, but even though there is already a certificate of ownership there are still people who do not materially control the land. This study examines the legal Protection of holders of land rights in the criminal aspect. The purpose of this study is to determine the legal protection for holders of land rights. A form of land grabbing. The approach method used is normative juridical. The results showed that the act of illegal land grabbing was an unlawful act, which could be classified as a criminal act, contained in article 385, article 167, article 389 of the criminal code, as well as the PRP Law No. 51 of 1969 clearly there was a  prohibition on using land without authorized permission.

Keywords: Protection; Land Grabbing; Criminal Act

Abstrak

Pendaftaran tanah jelas merupakan kegiatan yang bermaksut untuk memberikan tanda bukti hak atas tanah berupa sertifikat hak atas tanah untuk memberikan jaminan kepastian hukum, namun sekalipun telah ada sertifikat kepemilikan masih saja muncul orang-orang yang tidak secara material akhirnya menguasai tanah tersebut. Penelitian ini mengkaji tentang Perlindungan Hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah dalam aspek pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah. bentuk penyerobotan hak milik atas tanah. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana, terdapat dalam Pasal 385, Pasal 167, Pasal 389 KUHP, serta PRP UU No 51 Tahun 1960 jelas ada nya larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak.

Kata Kunci: Perlindungan; Penyerobotan Tanah; Tindak Pidana