PERJANJIAN PENYIMPANAN KOMODITI GABAH ANTARA PETANI DENGAN PENGELOLA GUDANG KOMODITI

Abstract

Indonesia is famous for a country that has a very abundant crop, especially in agriculture and plantations. However, this can be a classic problem for farmers, namely the fall in commodity prices at harvest, due to the aftermath of the uniforms and the absence of adequate warehouse facilities. This study examines and discusses the mechanism for the issuance of warehouse receipts and the application of warehouse receipts so that they can serve as credit guarantees under the Warehouse Receipt System Act. This research is a normative legal research with descriptive research type. The problem approach used is a juridical approach. The results of the research and discussion determine that the mechanism for the issuance of warehouse receipts based on the Act of the Warehouse Receipt System consists of several stages. The stages of the issuance of warehouse receipts begin with the stage of preparation for receipt of goods, the signing of the Goods Management Agreement (SPPB) between the owner of the goods and the manager of the warehouse, the stage of receipt of goods, and the issuance of warehouse receipts. The warehouse receipts issued can be used as collateral for loans by fulfilling specified conditions and procedures.

Keywords: commodity storage agreement; warehouse receipt

Abstrak

Indonesia terkenal dengan negara yang memiliki hasil bumi yang sangat melimpah, terutama dibidang pertanian dan perkebunan. Namun, hal ini dapat menjadi suatu permasalahan klasik bagi para petani yaitu dengan jatuhnya harga komoditas pada saat panen, akibat yang ditimbulkan setelah  panen adanya seragam serta ketiadaan fasilitas gudang yang memadai. Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang mekanisme penerbitan Resi Gudang serta penerapan Resi Gudang agar dapat dijadikan sebagai jaminan kredit berdasarkan Undang-Undang Sistem Resi Gudang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis. Hasil penelitian dan pembahasan menentukan bahwa mekanisme Penerbitan Resi Gudang berdasarkan Undang-Undang Sistem Resi Gudang terdiri atas beberapa tahapan. Tahapan penerbitan Resi Gudang dimulai dengan tahap persiapan penerimaan barang, penandatanganan Surat Perjanjian Pengelolaan Barang (SPPB) antara pihak pemilik barang dan pihak pengelola gudang, tahap Penerimaan Barang, serta penerbitan Resi Gudang. Resi Gudang yang diterbitkan tersebut dapat dijadikan sebagai agunan kredit dengan memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan.

Kata kunci: perjanjian penyimpanan komoditi; resi gudang