KEBIJAKAN PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK PERUMAHAN DI KABUPATEN TEGAL PASCA PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PEJAGAN-PEMALANG

Abstract

The Regional Government of Tegal Regency, needs to respond quickly to avoid the conversion of productive land in the agricultural sector, namely by making policies/regulations for land stewardship, after the construction of the Pejagan-Pemalang toll road. To find out more about land use management in Tegal Regency after the Pejagan-Pemalang toll road construction, the writer is interested in how the Tegal Regency Government Policy in Determining Land Locations for Housing Sector Development After the Construction of Pejagan-Pemalang Toll Road. This research uses a normative approach with data sources on secondary data obtained by literature study and analyzed based on legal theory and statutory provisions. The policy of the Tegal Regency Government in the determination of land location permits for housing construction after the construction of the Pejagan-Pemalang toll road is an industrial location permit and is supported by sustainable agriculture and environmentally friendly tourism.
Keywords: policy; land use planning; pejagan-pemalang toll road

Abstrak
Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, perlu merespon secara cepat untuk menghindari terjadinya alih fungsi lahan-lahan produktif dalam sektor pertanian, yaitu dengan membuat kebijakan/regulasi untuk penatagunaan tanah, pasca pembangunan jalan tol ruas Pejagan-Pemalang. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai penatagunaan lahan di Kabupaten Tegal pasca pembangunan jaln tol ruas Pejagan-Pemalang ini maka penulis tertarik dengan bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sektor Perumahan Pasca Pembangunan Jalan Tol Ruas Pejagan-Pemalang. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan sumber data pada data sekunder yang diperoleh dengan cara studi pustaka dan dianalisis berdasarkan teori hukum dan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penetapan ijin lokasi lahan untuk pembangunan perumahan pasca pembangunan jalan tol ruas Pejagan-Pemalang adalah penetapan ijin lokasi yang berbasis industri dan didukung oleh pertanian berkelanjutan dan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan.
Kata kunci : kebijakan; penataan lahan; tol ruas pejagan-pemalang