Penerapan Nilai-Nilai Hukum Progresif Terhadap Pandangan Hakim Pada Hak Anak Hasil Poligami Tanpa Izin

Abstract

Abstract

Children born out of wedlock from polygamy marriage without the court’s permission have a different legal position from legitimate children. Often the rights of children who born out of wedlock are ignored by the law, causing them unfairness. Judges as law enforcers have a role in protecting the rights of children who born out of wedlock that could not be ignored, even though the law makes a huge difference from legitimate children. This study uses normative legal research methods (doctrinal). Based on this research, it was found that the application of progressive legal thinking is very necessary to be applied by the Judges in Indonesia to protect the rights of children who born out of wedlock. Therefore, the Judge should be able to make a breakthrough in the law (rule-breaking) in the corridor of this progressive law. The Judge places themselves as a force of ‘liberation’ that is freeing themselves from legalistic-positivistic types, ways of thinking, principles, and legal theories. The Progressive law prioritizes ‘goals’ rather than procedures, so this rule-breaking requires the judge to be able to actualize the laws in the right time and space by taking steps in the creative interpretation of existing regulations. This is so that the law also regulates and guarantees the civil rights of children outside of marriage, which so far have not received legal protection.

Keywords: progressive law; judge's view; polygamy

Abstrak

Anak di luar kawin yang merupakan hasil dari poligami tanpa izin memiliki kedudukan hukum yang berbeda dengan anak sah. Seringkali hak-hak anak di luar kawin terabaikan oleh hukum sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi mereka. Hakim sebagai penegak hukum memiliki peranan dalam memberikan perlindungan bagi hak-hak anak di luar kawin yang tidak bisa diabaikan, meskipun hukum memberikan perbedaan yang sangat besar dengan anak sah. Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Penerapan pemikiran hukum progresif  sangat perlu diterapkan oleh Hakim di Indonesia untuk melindungi hak-hak anak di luar kawin. Oleh karena itu Hakim seyogyanya mampu melakukan terobosan hukum (rule breaking) dalam koridor hukum progresif ini. Hakim menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” dari pada “prosedur, maka rule breaking ini menuntut hakim untuk dapat mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat dengan melakukan langkah dalam pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada. Hal ini agar hukum juga mengatur dan menjamin hak-hak keperdataan anak diluar perkawinan  yang selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum.

Kata kunci: hukum progresif; pandangan hakim; poligami