DOI: https://doi.org/10.14710/nts.v17i2.48982

Analisis Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dikaitkan Lembaga Rechtsverwerking

1Kantor Hukum Elque & Co, Jalan Asia Afrika, Indonesia

2Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia


How to cite (IEEE): M. M. Arif, and S. Sukirno, "Analisis Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dikaitkan Lembaga Rechtsverwerking," Notarius, vol. 17, no. 2, pp. 995-1013, Aug. 2024. https://doi.org/10.14710/nts.v17i2.48982
Citation Format:
Abstract

ABSTRACT

To ensure certainty regarding the object and subject of land rights, rechtsverwerking is established. This research aims to examine the legal protection and certainty for land rights holders with certificates, as well as the legal consequences for those who have abandoned their land. Using a normative juridical method and qualitative analysis, the research concludes that legal protection and certainty for rights holders are guaranteed under Government Regulation No. 24 of 1997, provided no objections are raised within five years of the certificate's issuance. Additionally, according to the Basic Agrarian Law and Government Regulation No. 24 of 1997, if a rights holder fails to utilize the land, they may lose their land rights by law.

Keywords: Protection of Legal; Rechtsverwerking Institute.

ABSTRAK

Untuk mencapai kepastian mengenai objek dan subjek hak atas tanah, ditetapkan lembaga rechtsverwerking. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang hak yang memiliki sertifikat serta akibat hukum bagi pemegang hak atas tanah yang telah meninggalkan tanahnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dianalisis secara kualitatif, dan kesimpulan diambil menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang hak dijamin dalam PP 24/1997, dengan syarat tidak ada keberatan yang diajukan selama lima tahun setelah sertifikat diterbitkan. Menurut ketentuan dalam UUPA dan PP 24/1997, jika pemegang hak tidak memanfaatkan tanahnya, maka hak atas tanah tersebut dapat hilang secara hukum.

Kata Kunci: Perlidungan Kepastian Hukum; Lembaga Rechtsverwerking.

Note: This article has supplementary file(s).

Fulltext View|Download |  Research Instrument

Subject
Type Research Instrument
  Download (47KB)    Indexing metadata
Keywords: Protection of Legal; Rechtsverwerking Institute

Article Metrics:

Article Info
Section: Artikel Penelitian
Language : ID
Recent articles
Hak Cipta dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Utang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Nomor 267/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst) Urgensi Akta Perjanjian Kredit Notariil di Dunia Perbankan More recent articles
Most cited articles
RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA PEKANBARU DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Depok tentang Ahli Waris Alm. Soejitno Tardjo No.0171/Pdt.P/Pengadilan Agama Depok) More cited articles
  1. Apriani, D. (2020). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 5, (No. 2), p.221–239. Https://Doi.Org/10.23920/Jbmh.V5i2.11
  2. Atikah, N. (2022). Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia. Notary Law Journal, Vol. 1, (No. 3), p.263-289. https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.29
  3. Fachriza, Muhammmad Doifullah,. Dajaan, Susilowati Suparto., & Rubiati, Betty. (2020). Kekuatan SKT Sebagai Bukti Kepemilikan Sebidang Tanah dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Berdasarkan UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol. 3, (No. 2), p.321-338. Retrieved from https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/230
  4. Harsono, B. (2018). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya (edisi ketiga). Jakarta: Universitas Trisakti
  5. Irfan, M. (2018). Acta Diurnal Kepastian Hukum Hak Atas Tanah dan Eksistensi Lembaga Rechtsverwerking dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad Vol. 1, (No. 2), p.164–174. Retrieved From Http://Jurnal.Fh.Unpad.Ac.Id/Index.Php/Jad/Issue/Archive
  6. Dharmawan, Komang Ary Putra., Sudiatmaka, Ketut., & Adnyani, Ni Ketut Sari. (2020). Efektifitas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian Di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 3, (No. 2), p.114-123. Retrieved from https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2598
  7. Rahman, A.R. (2017). Lembaga Rechtsverwerking Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Jatiswara Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 27, (No. 1), p.72–95. https://doi.org/10.29303/jtsw.v27i1.26
  8. Rebrisat, Nara., Lahae, Kahar., & Nur, Sri Susyanti. (2021). Implementasi Asas Rechstverwerking dalam Memperoleh Hak Atas Tanah dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8, (No. 5), p.1201-1213. http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i5.1201-1213
  9. Rizqi, Andina Alfia., & Yusriyadi. (2018). Perlindungan Hukum Pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Hal Terjadi Kesalahan Data Penerbitannya (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Semarang). Notarius. Vol. 11, (No. 2), p.141-152. https://doi.org/10.14710/nts.v11i2.23459
  10. Safitri, Fina Ayu., Alw, Lita Tyesta., & Lumbanraja, Anggita Doramia. (2020). Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positifdalam Pendaftaran Tanah Di Kota Semarang. Notarius, Vol. 13, (No. 3), p.778–802. https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31167
  11. Satrio, J. (2016). Pelepasan Hak, Pembebasan Hutang, dan Merelakan Hak Rechtsverwerking (Cetakan 4). Jakarta: Rajawali Pers
  12. Sihombing, I. E. (2016). Lembaga Rechtsverwerking Solusi Mengatasi Sengketa Tanah. Jurnal Hukum Prioris, Vol. 2, (No. 1), p.50–67. Retrieved From Https://Doi.Org/10.25105/Prio.V2i1.323
  13. Soni, Ferdian., & Adhari, Ade. (2021). Fungsionalisasi Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen untuk Melindungi Konsumen dari Bahaya Kosmetik Tidak Berlabel. Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, (No. 2), p.4084-4107. https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17982
  14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2025-04-04 13:18:52

No citation recorded.