DOI: https://doi.org/10.14710/nts.v17i2.50228

Analisis Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja

*Adinda Tiara Riandini  -  Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Indonesia
Budi Santoso scopus  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Open Access Copyright (c) 2024 Notarius
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Citation Format:
Abstract

ABSTRACT

Job Creation Law changed the definition of limited liability company by adding the phrase individual legal entities that meet the criteria of UMKM. This regulation changed legal establishment companies in Indonesia. This study aims to understand the changes in the process of establishing an individual company and the legality of establishing an individual company without notary deed. The research used normative juridical research. The provisions in Article 7 of Law no.40 of 2007 regarding limited liability companies jo. Article 109 of the Job Creation Law is inconsistent with articles 153A paragraph (2) of Job Creation Law. The legality establishing individual company with notarial deed is essential in ensuring legal certainty that it is in line with legal objectives.

Keyword: Limited Company; Notarial Deed.

ABSTRAK

UU Cipta Kerja mengubah pengertian perseroan terbatas dengan menambah frasa Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria. Peraturan tersebut mengubah hukum pendirian Perseroan di Indonesia yang mulanya memerlukan akta notaris menjadi mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan memahami perubahan proses pendirian Perseroan Perorangan serta legalitas pendirian Perseroan Perorangan tanpa akta notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan memakai pendekatan perundang-undangan. Disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, jo. Pasal 109 UU Cipta Kerja, inkonsistensi dengan Pasal 153A ayat (2) UU Cipta Kerja terkait proses pendirian Perseroan. Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan dengan akta notaris merupakan hal esensial dalam menjamin kepastian hukum agar  sejalan dengan tujuan hukum.

Kata Kunci: Perseroan Perorangan; Akta Notaris.

Fulltext View|Download
Keywords: Limited Company; Notarial Deed.

Article Metrics:

Article Info
Section: Artikel Penelitian
Language : ID
Recent articles
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Covernote yang Dibuat Sebagai Pengganti Jaminan Atas Utang Pelaksanaan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Penggunaan Doktrin Piercing The Corporate Veil Terhadap Dewan Komisaris PT. Pertamina (Persero) More recent articles
Most cited articles
RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Depok tentang Ahli Waris Alm. Soejitno Tardjo No.0171/Pdt.P/Pengadilan Agama Depok) PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA PEKANBARU DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 More cited articles
  1. Hamzah, Lies Maria., & Agustien, Devi. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional pada Sektor UMKM di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 8, (No. 2), p.215-228. https://doi.org/10.23960/jep.v8i2.45
  2. Harahap, Yuliana Duti., Santoso, Budi., & Prasetyo, Mujiono Hafidh. (2021). Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Notarius, Vol. 14, (No.2), p.725-738. Retrieved from https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43800
  3. Iryadi, I. (2018). Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara. Jurnal Konstitusi, Vol.15, (No. 4). p.796-812. https://doi.org/10.31078/jk1546
  4. Mertokusumo, S. (2013). Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
  5. Pangesti, S. (2021). Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 10, (No. 1), p.117. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.650
  6. Pangestu, M. Teguh., & Aulia, Nurul. (2017). Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia. Business Law Review, Vol. 3, (No. 3), p.21-39
  7. Prabu, A., et.all. (2019). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. Journal of International Studies, Vol. 12, (No. 4), p.229-243. Retrieved form https://doi.org/10.14254/2071-8330.2019/12-4/15
  8. Pramono, D. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris. Lex Jurnalica, Vol.12, (No. 3), p.248-258. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/147736-ID-kekuatan-pembuktian-akta-yang-dibuat-ole.pdf
  9. Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.17, (No. 1), p.1. https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602
  10. Putri, Sylvia., & Tan, David. (2022). Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. UNES Law Review, Vol. 4, (No. 3), p.317-331. https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.239
  11. Qamar, N., et.all. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn)
  12. Retna, G. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata) Retna Gumanti Abstrak. Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 5, (No. 1). retrieved from https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/840
  13. Santosa, A.A.G.D.H. (2019). Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5, (No. 2), p.152-166. https://doi.org/10.23887/JKH.V5I2.18468
  14. Sari, A.M. (2023). Pengertian Badan Hukum, Syarat, Jenis dan Tugasnya. Universitas Sumatera Utara
  15. Sedyastuti, K. (2018). Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancah Pasar Global. INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia, Vol. 2, (No. 1), p.117-127. https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65
  16. Sinaga, N. A. (2014). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 8, (No. 2). https://doi.org/10.35968/jh.v8i2.253
  17. Sutedi, A. (2015). Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2024-09-25 03:26:17

No citation recorded.