DOI: https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.50236

Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Pelanggaran Tata Ruang

*Hensi Novelly Irwan  -  Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia
Sukirno Sukirno scopus  -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Abstract

Spatial planning problems are closely related to urban development and development that exploits the widest possible space for economic factors, but ignores environmental functions. This research aims to provide conceptual ideas for resolving violations restorative justice approach. This research uses normative juridical. The collection technique uses literature study, then analysed using qualitative data analysis method. The result research is a law enforcement mechanism in the field of spatial planning for criminal offences can begin after the ultimum remedium principle is applied. Spatial law enforcement for the settlement of criminal offences of imprisonment and fines is not appropriate so that case settlement is needed by prioritising restoration actions to restore the function of space according to the RTR as a form of awareness and responsibility of the perpetrator.

Keywords: restorative justice; spatial planning; offense

Abstrak

Permasalahan penataan ruang erat kaitannya dengan perkembangan perkotaan dan pembangunan yang mengeksploitasi ruang seluas-luasnya demi faktor ekonomi, tetapi mengabaikan fungsi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan konseptual bagi penyelesaian pelanggaran dengan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan menggunakan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian adalah mekanisme penegakan hukum pada bidang tata ruang untuk tindak pidana dapat dimulai setelah prinsip ultimum remedium diterapkan. Penegakan hukum tata ruang untuk penyelesaian perkara tindak pidana kurungan penjara dan denda tidak tepat sehingga diperlukan penyelesaian perkara dengan mengedepankan aksi-aksi restorasi pemulihan fungsi ruang sesuai RTR sebagai bentuk keinsyafan dan tanggung jawab pelaku.

Kata kunci: keadilan restoratif; tata ruang; pelanggaran

Note: This article has supplementary file(s).

Fulltext View|Download |  common.other
Restorative Justice in Practice Evaluating What Works for Victims and Offenders
Subject Restorative Justice
Type Other
  Download (1MB)    Indexing metadata
 Research Instrument
Handbook of Restorative Justice
Subject
Type Research Instrument
  Download (3MB)    Indexing metadata
 Research Results
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENGARUHNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Subject KEADILAN RESTORATIF
Type Research Results
  Download (447KB)    Indexing metadata
 Research Results
PERMASALAHAN PENATAAN RUANG DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TATA RUANG
Subject PERMASALAHAN PENATAAN RUANG
Type Research Results
  Download (695KB)    Indexing metadata
Keywords: restorative justice; spatial planning; offense

Article Metrics:

Article Info
Section: Artikel Penelitian
Language : ID
Recent articles
Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Terhadap Notaris Wilayah Lampung Keabsahan Akta Notaris yang Ditandatangani Penghadap Penderita Demensia Eksistensi Sertifikat Elektronik Terhadap UU Cipta Kerja Dalam Menjamin Kepastian Hukum More recent articles
Most cited articles
RELEVANSI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA PEKANBARU DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Depok tentang Ahli Waris Alm. Soejitno Tardjo No.0171/Pdt.P/Pengadilan Agama Depok) More cited articles
  1. Arief, Hanafi., & Ambarsari, Ningrum. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Al’Adl, Vol. X,(No.2), p.173-190
  2. Aziz. (2021). Restorative Justice Bisakah Jadi Pemecah Masalah Overcrowding Di Lapas/Rutan. Retrieved from https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/restorative-justice-bisakah-jadi-pemecah-masalah-overcrowding-di-lapas-rutan
  3. Bahtiar, A., et.all. (2013). Politik Hukum Keadilan Restoratif Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2,(No.2), p.534-540
  4. Chandra, S. (2014). Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8,(No. 2), p.255-277
  5. Darmawati, Saleh, Cc., & Hanafi, I. (2015). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol. 4,(No. 2), p.378-383
  6. Fathurokhman, F. (2013). The Necessity of Restorative Justice on Juvenile Delinquency in Indonesia, Lessons Learned from The Raju and AAL Cases. Procedia Environmental Sciences, Vol. 17, p. 967–975
  7. Flora, H.S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Ubelaj, Vol. 3, (No.2), p. 142-158
  8. Frenando, Z.J. (2020). Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 5,(No. 2), p.253-270
  9. Jazuli, A. (2017). Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 6, (No.2), p. 263-281
  10. Lazuardi, G. (2020). Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks. Jurnal Kertha Semaya, Vol.8,(No. 9), p.1301-1312
  11. Shapland, Joanna., Robinson, Gwen., & Sorsby, Angela. (2011). Restorative Justice in Practice. Evaluating What Works For Victims And Offenders. New York: Willan
  12. Tarigan, B. M. Habibullah., Putri, Ranty Meilani, & Budhiartie, Arrie. (2021). Permasalahan Penataan Ruang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang. Madopo: Journal of Administration, Vol. 2,(No. 1), p.12-21
  13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR)

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2024-12-20 12:31:47

No citation recorded.