Pascasarjana Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
BibTex Citation Data :
@article{Politika20605, author = {Mardiana Mardiana}, title = {Politisasi Perekrutan Anggota Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc: Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi}, journal = {Politika: Jurnal Ilmu Politik}, volume = {11}, number = {1}, year = {2020}, keywords = {rekrutmen; politisasi rekrutmen; penyelenggara pemilu Ad Hoc; pemilu}, abstract = { Kehadiran badan penyelenggara Pemilu Ad Hoc di baik tingkat kecamatan, kelurahan, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara regulasi hadir untuk mendukung penyelenggaraan pemilu secara teknis di lapangan. Praktiknya, perekrutan anggota badan penyelenggara pemilu ad hoc juga bisa jadi sangat politis. Penelitian ini didasarkan pada studi kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dalam konteks pilkada 2015. Politisasi iini melibatkan birokrasi dan partai politik secara simultan. Politisasi di level birokrasi berlangsung melalui jalur PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan jalur pilkades. Politisi ini terjadi melalui kanal-kanal seperti lewat jalur camat, kades/lurah, kadus, ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan PPS hasil politisasi kades/lurah. Politisi perekrutan anggota badan penyelenggara pemilu ad hoc semakin kuat ketika sampai di level birokrasi di hirarkhi bawah dikarenakan aturan rekrutmen yang longgar, tidak spesifik, dan kurangnya campur tangan KPU kabupaten/kota di hierarki tingkatan bawah tersebut. }, issn = {2502-776X}, pages = {96--114} doi = {10.14710/politika.11.1.2020.96-114}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/20605} }
Refworks Citation Data :
Kehadiran badan penyelenggara Pemilu Ad Hoc di baik tingkat kecamatan, kelurahan, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara regulasi hadir untuk mendukung penyelenggaraan pemilu secara teknis di lapangan. Praktiknya, perekrutan anggota badan penyelenggara pemilu ad hoc juga bisa jadi sangat politis. Penelitian ini didasarkan pada studi kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dalam konteks pilkada 2015. Politisasi iini melibatkan birokrasi dan partai politik secara simultan. Politisasi di level birokrasi berlangsung melalui jalur PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan jalur pilkades. Politisi ini terjadi melalui kanal-kanal seperti lewat jalur camat, kades/lurah, kadus, ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan PPS hasil politisasi kades/lurah. Politisi perekrutan anggota badan penyelenggara pemilu ad hoc semakin kuat ketika sampai di level birokrasi di hirarkhi bawah dikarenakan aturan rekrutmen yang longgar, tidak spesifik, dan kurangnya campur tangan KPU kabupaten/kota di hierarki tingkatan bawah tersebut.
Article Metrics:
Last update:
Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020
Last update: 2024-11-03 18:16:45
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Politika: Jurnal Ilmu Politik journal and Master of Political Science Program, Department of Politics and Governance, Universitas Diponegoro as publisher of the journal.
Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
Politika: Jurnal Ilmu Politik journal and Master of Political Science Program, Department of Politics and Governance, Universitas Diponegoro and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Politika: Jurnal Ilmu Politik journal are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.