skip to main content

Community Perception and Participation of the Forestry Partnership Scheme on PT. Restorasi Ekosistem Indonesia Working Area in Jambi Province

*Erwin Herwindo  -  Universitas Jambi, Indonesia
Rosyani Rosyani  -  Universitas Jambi, Indonesia
Eva Achmad  -  Universitas Jambi, Indonesia

Citation Format:
Abstract
Granting legal access to PT. REKI in ex. PT. The Asialog concession area in 2010 was marked by resistance accompanied by violence and claims by community groups (claimer). Conflict resolution with the Forestry Partnership approach resulted Forestry Partnership Recognition and Protection (Kulin KK) agreements for 79 heads of households who were members of 4 (four) groups. The question of this research is how the perceptions and participation of Kulin KK holders and the relationship between the two variables. The objectives of the study are to analyse the perceptions and participation and the relationship of its variables. This research is descriptive with a quantitative approach. The sampling technique used the census method with many respondents and 75 holders of legal access to Kulin KK. Perception and participation analysis and categorisation use 3 (three) point Likert scale and the score interval equation. The analysis of the relationship between perception and participation variables uses the Spearman correlation analysis. The results showed that the public perception of the provisions of the Forestry Partnership scheme was in the high category of 96% and 4% in the medium category, while the level of community participation was in the high category of 36%, 24% medium and 40% low. Perception and participation are negatively related.
Fulltext View|Download
Keywords: perception; participation; forestry partnership, kulin kk

Article Metrics:

  1. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. 2018. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.2/PSKL/SET/KUM.I/5/2018 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
  2. Forest Watch Indonesia. 2019. Lembar Fakta Angka Deforestasi Sebagai “Alarm” Memburuknya Hutan Indonesia. Bogor : Forest Watch Indonesia
  3. Gamin. 2014. Resolusi Konflik Dalam Pengelolaan Hutan Untuk Mendukung Implementasi REDD+. Disertasi, IPB University
  4. Harun, M. K. & H. Dwiprabowo. 2014. Model Resolusi Konflik di Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi Model Banjar. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan. 11 (4), 265 – 280
  5. Kartodihardjo, H. 2019. Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem. Forest Digest Edisi 12 Juli 2019-September 2019
  6. Massiri, S. D., B. Nugroho, dan R. Soekmadi. (2016). Preferensi dan Motivasi Masyarakat Lokal Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Hutan di Taman Nasional Lore Lindu, Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Manusia dan Lingkungan 23 (2), 215 – 223
  7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83//MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial
  8. Narsuka, D. R., Sujali, dan B. Setiawan. 2009. Persepsi dan Peran Serta Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan TNGM. Majalah Geografi Indonesia 23 (2), 90–108
  9. Naskah Kesepakatan Kerjasama Kemitraan Kehutanan antara PT. Restorasi Ekosistem Indonesia dengan Kelompok Tani Hijau Alam Lestari, RT. 36, Dusun Kunangan Jaya II dengan PT. Restorasi Ekosistem Indonesia di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi Nomor 056C/Reki-JBI/V/2018 dan 01/KTH-MB/V/2018
  10. Priyatno, D. 2016. SPSS Handbook. Yogyakarta : Mediakom
  11. PT. REKI. 2020. Rencana Kerja Tahunan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2020. Jambi : PT. REKI
  12. Pujayanti, A. 2014. LSM Internasional dan Dilema Pelestarian Di Hutan Harapan Provinsi Jambi. Jurnal Politica 5 (1), 18-36
  13. Qodriyatun, S. N. 2016. Konsesi Konservasi Melalui Kebijakan Restorasi Ekosistem Di Hutan Produksi. Jurnal Aspirasi 7 ( 1), 49-62
  14. Rahmani, T. A. 2020. Pengembangan Multiusaha Kehutanan Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Resolusi Konflik. Tesis, IPB University
  15. Rukminda, G. M., R. Soekmadi, dan S. Adiwibowo. 2020. Perspektif masyarakat terhadap program kemitraan kehutanan sebagai solusi konflik tenurial di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat. Jurnal Media Konservasi, Vol. 25 No. 1, April 2020 : 17-25
  16. Safitri, M. A., M. A. Muhshi, M. Muhajir, M., Shohibuddin, Y. Arizona, M. Sirait, G. Nagara, Andiko, S. Moniaga, H. Berliani, E. Widawati, S. R. Mary, G. Galudra, Suwito, A. Santosa, dan H Santoso. 2011. Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial. Jakarta: Epistema Institute
  17. Sugiyono. 2018. Statistik Nonparametris Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta
  18. Sugiyono. 2019. Statistik Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta
  19. Suhesti, E. dan Hadinoto. 2019. Persepsi dan Partisipasi Kelompok Tani Hutan Terhadap Agroforestri di Kawasan Penyangga Tahura Sutan Syarif Hasyim Riau. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan (16) 1, 13-23
  20. Utami, R. P. dan Y. Ratnaningsih. 2018. Implementasi Kemitraan Kehutanan Antara Kelompok Tani Dengan BPKH Rinjani Barat Pelangan Tastura (Studi Kasus : Gabungan Kelompok Tani Maju Lestari, Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat). Jurnal Silva Samalas 1 (1), 35-44
  21. Weni, G. A. M., I. G. Febryano, H. Kaskoyo, dan I. S. Banuwa. 2020. Kemitraan Kehutanan Sebagai Resolusi Konflik Tenurial Di Lahan Konsesi PT. Restorasi Ekosistem Indonesia. Jurnal Belantara 3 (1), 59-68
  22. Wiati, C. B., S. Y. Indriyanti, K. Akhadi, A. Suprianto, dan Subarudi. 2019. Membangun Kemitraan Kehutanan Melalui Agroforestri : Sebuah Upaya Penyelesaian Konflik Di KHDTK Labanan. Bogor : IPB Press
  23. Yuwono, S. 2006. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. Tesis, IPB University

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.