STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP REHABILITASI KAWASAN HUTAN MANGROVE DI TIRAM TAPAKIH, KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Abstract

Berkembangnya kawasan hutan mangrove menjadi tempat wisata akan berpengaruh terhadap kerusakan ekosistem mangrove. Kerusakan tersebut disebabkan oleh aktivitas manusia dan faktor alam. Pengelolaan ekosistem mangrove masih belum selesai, akan tetapi aktivitas manusia terus dilaksanakan di kawasan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis strategi kebijakan guna meningkatkan partisipasi masyarakat di Tiram Tapakih terhadap rehabilitasi hutan mangrove. Penelitian ini  dilaksanakan di daerah pariwisata Tiram Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman pada bulan November 2019– Januari 2020. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data Sekunder yang digunakan berupa peta desa, profil desa, monografi desa, kondisi geografis, peraturan-peraturan daerah, artikel, jurnal literatur, laporan dan publikasi. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung berdasarkan data yang diinginkan melalui metode survey, wawancara dan observasi. Penentuan responden dilakukan secara purposive sampling yang terdiri dari pengelola kawasan wisata dan penduduk sebanyak 92 responden. Analisis data menggunakan analisis SWOT untuk strategi dalam menentukan arah pengelolaan, mengetahui implikasi kebijakan yang tepat dan meningkatkan paertisipasi masyarakat pada kegiatan rehabilitasi hutan mangrove.  .  Kawasan hutan mangrove di Tiram Tapakih merupakan salah satu objek wisata alam dan rehabilitasi ekosistem pesisir. Kawasan ini juga berfungsi sebagai kawasan edukasi dan kegiatan sosial.. Strategi yang yang dihasilkan dari penelitian ini adalah dengan meminimalkan kelemahan pada faktor internal untuk menghadapi ancaman pada faktor eksternal (Strategi WT). strategi tersebut meliputi (1) Pelarangan alih fungsi lahan menjadi kegiatan ekonomi yang menganggu terdampaknya kawasan pesisir seperti pembangunan tambak udang. (2) Adanya koordinasi antara dinas perikanan dan dinas pariwisata dalam penetapan kawasan terutama kawasan konservasi. (3) Perlu adanya peraturan nagari tentang kawasan yang dijadikan pemeliharaan ternak liar seperti sapi dan kerbau.

The development of mangrove forest areas into tourist attractions will affect the damage to the mangrove ecosystem. The damage is caused by human activities and natural factors. Mangrove ecosystem management is still not finished, but human activities continue to be carried out in the area. The purpose of this study was to analyze policy strategies to increase community participation in Tiram Tapakih in the rehabilitation of mangrove forests. This research was conducted in the Tiram Tapakih tourism area, Padang Pariaman Regency in November 2019–January 2020. The data collected in this study were primary and secondary data. Secondary data used in the form of village maps, village profiles, village monographs, geographical conditions, regional regulations, articles, literature journals, reports and publications. Primary data is data obtained directly based on the desired data through survey methods, interviews and observations. Determination of respondents was done by purposive sampling consisting of managers of tourist areas and residents as many as 92 respondents. Data analysis used SWOT analysis for strategies in determining the direction of management, knowing the implications of appropriate policies and increasing community participation in mangrove forest rehabilitation activities. . The mangrove forest area in Tiram Tapakih is one of the natural attractions and rehabilitation of coastal ecosystems. This area also functions as an area for education and social activities. The strategy resulting from this research is to minimize weaknesses in internal factors to deal with threats from external factors (WT Strategy). The strategy includes (1) Prohibition of land conversion into economic activities that disrupt the impact of coastal areas such as the development of shrimp ponds. (2) There is coordination between the fisheries service and the tourism office in determining the area, especially conservation areas. (3) It is necessary to have a nagari regulation regarding areas that are used as the maintenance of wild livestock such as cows and buffalo.