STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENUNTUT UMUM ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Yulianto .


Abstract


Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan
kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan sehingga
dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA) yang di dalamnya mengatur Diversi dalam Pasal 6 sampai
Pasal 16. Diversi didasarkan pada prinsip Restorative Justice yang
mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh anak
korban dan anak pelaku tindak pidana. Pentingnya SOP Diversi dalam Penuntutan
terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), diantaranya karena Pasal 7
SPPA mengamanatkan bahwa di setiap proses penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di pengadilan harus diupayakan diversi, dan juga SEJA RI Nomor :
SE-002/J.A/1989 menyatakan Jaksa memiliki peluang untuk melakukan Diversi
dalam menyelesaikan masalah ABH.Penelitian ini menggunakan metode
penelitian yuridis normatif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa SOP Diversi
tingkat Penuntutan dirasa perlu dibentuk.
Kata Kunci: Diversi Di Tingkat Penuntutan, SOP Diversi Penuntutan


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Journal Law Reform (ISSN:1858-4810) is published by Master of Law Program, Diponegoro University

Jl. Imam Bardjo, S.H. No. 1 - Semarang 50241

Telp: (024)8310885 dan 8313493; Fax (024) 8313516

mobile phone : +6282220383060 (Kholis)

                      +6285201001080 (Azhar)

Email             :  jurnalmih.undip@gmail.com

                        law.reform.mih@undip.ac.id

Website:http://www.mih.undip.ac.id