BibTex Citation Data :
@article{LR12461, author = {Yulianto Yulianto}, title = {STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENUNTUT UMUM ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK}, journal = {LAW REFORM}, volume = {10}, number = {1}, year = {2014}, keywords = {}, abstract = { Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan sehingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang di dalamnya mengatur Diversi dalam Pasal 6 sampai Pasal 16. Diversi didasarkan pada prinsip Restorative Justice yang mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh anak korban dan anak pelaku tindak pidana. Pentingnya SOP Diversi dalam Penuntutan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), diantaranya karena Pasal 7 SPPA mengamanatkan bahwa di setiap proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan harus diupayakan diversi, dan juga SEJA RI Nomor : SE-002/J.A/1989 menyatakan Jaksa memiliki peluang untuk melakukan Diversi dalam menyelesaikan masalah ABH.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa SOP Diversi tingkat Penuntutan dirasa perlu dibentuk. Kata Kunci: Diversi Di Tingkat Penuntutan, SOP Diversi Penuntutan }, issn = {2580-8508}, pages = {109--125} doi = {10.14710/lr.v10i1.12461}, url = {https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12461} }
Refworks Citation Data :
Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakankepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan sehinggadikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak (SPPA) yang di dalamnya mengatur Diversi dalam Pasal 6 sampaiPasal 16. Diversi didasarkan pada prinsip Restorative Justice yangmengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh anakkorban dan anak pelaku tindak pidana. Pentingnya SOP Diversi dalam Penuntutanterhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), diantaranya karena Pasal 7SPPA mengamanatkan bahwa di setiap proses penyidikan, penuntutan, danpemeriksaan di pengadilan harus diupayakan diversi, dan juga SEJA RI Nomor :SE-002/J.A/1989 menyatakan Jaksa memiliki peluang untuk melakukan Diversidalam menyelesaikan masalah ABH.Penelitian ini menggunakan metodepenelitian yuridis normatif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa SOP Diversitingkat Penuntutan dirasa perlu dibentuk.Kata Kunci: Diversi Di Tingkat Penuntutan, SOP Diversi Penuntutan
Article Metrics:
Last update:
Standard Operating Procedure (SOP) for Arrest and Detention of Autists by Royal Malaysia Police (PDRM)
Last update: 2024-11-21 12:39:13
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Law Reform and Master Program of Law, Diponegoro University as publisher of the journal. Copyright encompasses rights to reproduce and deliver the article in all form and media, including reprints, photographs, microfilms, and any other similar reproductions, as well as translations.
Law Reform and Master Program of Law, Diponegoro University and the Editors make every effort to ensure that no wrong or misleading data, opinions or statements be published in the journal. In any way, the contents of the articles and advertisements published in Law Reform journal are the sole and exclusive responsibility of their respective authors and advertisers.
The Copyright Transfer Form can be downloaded here: [Copyright Transfer Form Law Reform]. The copyright form should be signed originally and send to the Editorial Office in the form of original mail, scanned document or fax :
Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum (Editor-in-Chief)
Editorial Office of Law Reform
Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo, SH No.1, Semarang, Indonesia 50241
Telp. (024) 8313493
Email: jurnalmih.undip@gmail.com
Has been indexed in:
Statistics
LAW REFORM (p-ISSN:1858-4810, e-ISSN:2580-8508) is published by Master Program of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
