General information
Published: 01-10-2014
Total Articles:
(including Editorial)		 10
Total Authors: 10
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. (10)
S.H. No. 1 - Semarang 50241 (10)
Telp: (024)8310885 dan 8313493; Fax (024) 8313516 (10)
Email: magisterhukum_undip@yahoo.co.id (10)
Issues list
Vol 18, No 1 (2022) Vol 17, No 2 (2021) Vol 17, No 1 (2021) Volume 16, Nomor 2, Tahun 2020 Volume 16, Nomor 1, Tahun 2020 Volume 15, Nomor 2, Tahun 2019 Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019 Volume 14, Nomor 2, Tahun 2018 Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018 Complete issues
Most cited articles
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA PENDIDIKAN HUKUM SEBAGAI PENDIDIKAN MANUSIA PENGATURAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN : STUDI TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGENDALIKAN PEMBANGUNAN DAN BENDA TUMBUH DI KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN BANDAR UDARA AHMAD YANI SEMARANG COUNTER TERRORISM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA More cited articles

Volume 10, Nomor 1, Tahun 2014

Jurnal Law Reform Volume 10, Nomor 1, Tahun 2014

Table of Contents

Articles

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA

Benny Karya Limantara

| Language: IND | DOI: 10.14710/lr.v10i1.12453
Published: 1 Oct 2014.
 PDF
1-15
KEDUDUKAN TIDAK SEIMBANG PADA PERJANJIAN WARALABA BERKAITAN DENGAN PEMENUHAN KONDISI WANPRESTASI

Etty Septiana Rahma

| DOI: 10.14710/lr.v10i1.12454
Published: 1 Oct 2014.
 PDF
16-30
REVITALISASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, SERTA NEPOTISME

Arief Gunawan Wibisono

| Language: IND | DOI: 10.14710/lr.v10i1.12455
Published: 1 Oct 2014.
 PDF
31-47
HAK PENGELOLAAN PERAIRAN PESISIR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Indra Lorenly Nainggolan

| Language: IND | DOI: 10.14710/lr.v10i1.12456
Published: 1 Oct 2014.
 PDF
48-61
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Nisa Yulianingsih

| Language: IND | DOI: 10.14710/lr.v10i1.12457
Published: 1 Oct 2014.
 PDF
62-74
KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Risva Fauzi Batubara

| Language: IND | DOI: 10.14710/lr.v10i1.12458
Published: 1 Oct 2014.
 PDF
74-83
COUNTER TERRORISM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA

Ulfa Khaerunisa Yanuarti

| Language: IND | DOI: 10.14710/lr.v10i1.12459
Published: 1 Oct 2014.
 PDF
83-98
ANALISIS YURIDIS TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013 PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI IMPLEMENTASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Yudhitiya Dyah Sukmadewi

| Language: IND | DOI: 10.14710/lr.v10i1.12460
Published: 1 Oct 2014.
 PDF
99-109
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENUNTUT UMUM ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Yulianto Yulianto

| Language: IND | DOI: 10.14710/lr.v10i1.12461
Published: 1 Oct 2014.
 PDF
109-125
MODEL PENANGGULANGAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF SOCIO-LEGAL(STUDI KASUS TAWURAN MAHASISWA DIKOTA MAKASSAR) CONFLICT MANAGEMENT MODEL IN SOCIO-LEGAL PERSPECTIVE (STUDY CASE OF STUDENT BRAWL IN MAKASSAR)

Sunardi Purwanda

| Language: IND | DOI: 10.14710/lr.v10i1.12462
Published: 1 Oct 2014.
 PDF
125-152